Redaksi.co Mamuju, 28 Mei 2025 – Gerakan Berisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) Sulawesi Barat kembali menyampaikan keprihatinannya atas proses pendaftaran dan seleksi Bintara Polri Tahun 2025 yang tengah berlangsung di bawah naungan Polda Sulbar. Organisasi ini menyoroti dugaan kuat terjadinya pelanggaran prinsip transparansi dan keadilan dalam tahapan tes berbasis komputer (CAT) yang dilaksanakan di beberapa sekolah mitra lokasi ujian.
Ketua GEBRAK Sulbar, Idham Nuzul, menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat dan sejumlah peserta, terdapat indikasi bahwa komputer yang digunakan dalam salah satu sekolah lokasi tes telah “didisain khusus” atau disetting untuk menguntungkan peserta tertentu.
“Kami menerima laporan dari berbagai sumber, termasuk peserta tes, bahwa di salah satu sekolah tempat ujian CAT berlangsung, hampir seluruh peserta yang lulus berasal dari lokasi tersebut. Ini jelas menimbulkan kecurigaan publik, apalagi jika dilihat dari pola distribusi kelulusan yang tidak merata,” ujar Idham dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, GEBRAK menilai bahwa ketimpangan hasil di satu lokasi ujian sangat tidak wajar secara statistik dan berpotensi mengindikasikan adanya praktik manipulasi sistem atau penggunaan perangkat yang telah dimodifikasi.
“Kami tidak menuduh tanpa dasar, tetapi pola seperti ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Komputer-komputer tersebut diduga sudah diprogram agar menghasilkan skor tinggi pada peserta tertentu, sementara peserta dari lokasi lain justru tersingkir meski memiliki latar belakang dan kemampuan yang baik,” tambahnya.
GEBRAK mendesak Polda Sulbar dan Panitia Pusat Rekrutmen Polri untuk:
1. Mengevaluasi dan memeriksa seluruh perangkat komputer dan sistem CAT di setiap lokasi ujian.
2. Membuka rekaman sistem dan data log ujian untuk dilakukan audit forensik digital secara independen.
3. Menerbitkan data statistik kelulusan per lokasi ujian secara terbuka kepada publik.
4. Melibatkan pengawas eksternal dari Ombudsman, LSM, media, dan tokoh masyarakat dalam proses investigasi.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka hal tersebut bukan hanya mencoreng integritas rekrutmen Polri, tetapi juga menjadi bentuk nyata pengkhianatan terhadap semangat reformasi Polri yang mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Sebagai langkah lanjutan, GEBRAK akan mengirim laporan resmi ke Mabes Polri, Kompolnas, dan Ombudsman RI, serta membuka Posko Pengaduan Khusus Rekrutmen Polri 2025 untuk menampung laporan masyarakat secara terbuka.
