Redaksi.co | Muaraenim – Oknum kepala Desa Petar Dalam Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim terpaksa mendekam di penjara akibat melakukan penganiayaan terhadap anak pada tahun 2023 lalu. Selang dari itu Garki Sumatera Selatan juga melakukan investigasi terkait kinerja yang bersangkutan, deretan dugaan korupsi dan manipulatif laporan pertanggung jawaban pengelolahan dana desa seolah menjadi bius yang menghujam masyarakat petar dalam, ada sekitar Rp 285,884,300,- (Dua Ratus delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) dana desa petar dalam yang diduga tidak dapat dipertanggung jawabkanya dan ini telah dilaporkan kepada Bupati Kab Muara Enim inspektorat dan APH oleh Badan Pemusyarawahan Desa (BPD) desa petar dalam dengan rincian sebagai berikut:
pengembang biakan ternak kambing (ketahanan pangan) tahun 2023 dengan nilai Pagu Rp 40,000,000,-.
Pengadan kendang kambing (ketahanan pangan) tahun 2023 Rp 5.046.800,-
pengadan kolam lele (ketahanan pangan) Tahun 2023 Rp 30,000,000,-
oprasional BPD tahun 2022 yang tidak direalisasikan Rp 12,000,000,-
pengadaan PC 1 unit tahun 2024 Rp 10,000,000,-
pengadaan printer tahun 2024 Rp 3.500,000,-
pengadaan Laptop tahun 2024 Desa Rp 10,000,000,-
pengadan meja kerja 5 unit tahun 2024 Rp 12,500,000,-
pengadaan lemari arsip 1 unit tahun 2024 Rp 3,500,000,-
belanja pengandaan tahun 2024 Rp 1,500,000,-
belanja ATK tahun 2024 Rp 2,500,000,-
belanja barang cetak dan pengandaan tahun 2024 Rp 500,000,-
belanja barang konsumsi tahun 2024 Rp 2.000,000,-
belanja barang cetak dan pengandaan tahun 2024 Rp 1,432,000,-
pengadaan tanah desa tahun 2024 Rp 40,000,000 p
Pembangunan pendopo kantor tahun 2024 Rp 40,000,000,-
Pembangunan Gedung asset tahun 2024 Rp 76,405,500,-
pengadaan mesin rumput tahun 2024 Rp 2,500,000,-
pengadaan suplayer 2 unit tahun 2024 Rp 3.000.000,- dan
pengadaan mesin sensu tahun 2024 Rp 5.500.000,- yang kesemuaya ini nyaris fiktip dan tak terealisasi
Garki Sumatera Selatan dalam hal ini yang diketuai oleh Rohadi S,Sy M,H saat dimintaki keterangan menuturkan bahwa praktek-praktek koruptif, pamanipulatif arogansi dan dilayani itu adalah ciri khas dari raja-raja kecil yang ada di daerah saat ini, menyikapi apa yang dialami oleh kades petar dalam saya justru menyalahkan camat Sungai rotan candra firmasnyah SE, MSI bagaimana mungkin ada dugaan korupsi sedemikian banyak yang dilakukan oleh bawahannya tapi malah tak memperoleh pembinaan dan teguran, bukankah LPPDES atau laporan LPPD dari desa meskinya dimonitoring dan diawasi oleh kecamatan tentang bagaimana realisasi anggaran tersebut dan progres fisik desa misalnya, karena setiap Pembangunan-pembangunan di desa kecamatan selalu terlibat pada saat titik Nol pekerjaan artinya progres pekerjaan yang ada meskilah terpantau dengan baik.
Pada saat desa ingin menyampaikan LPPD tahunan, kecamatan selalu sibuk membantu desa untuk mentertibkan administrasi dan laporannya supaya dapat diterima dan selaras dengan pengelolahan keuangan yang ada di desa artinya keterlibatan kecamatan atas temuan investigasi yang kami sampaikan diatas sangat signifikan dan erat kaitannya kalau camat Sungai rotan sengaja seolah menutupi dan menutup mata atas sangkarut pengelolahan keuangan di desa petar dalam. Ujarnya
Pemanggilan para camat beberapa pekan lalu oleh bupati untuk pemaparan terkait program kedepan karena ingin menyesuaiakan ikhwal rencana rotasi dan mutasi para camat dan kepala OPD, kami tangapi dengan gembira, ini momentum bagus buat bupati dan wakil bupati untuk menonaktifkan camat Sungai rotan tersebut sebagai camat dan ditempatkan sebagai staf biasa, dalam catatan kami yang bersangkutan baru dilantik lebih kurang setahun Dimana pada awal menjabat kita dihebohkan dengan kasus kepala desa sukadana terkait Pembangunan siring, kemudian beberapa kali terjadinya peristiwa berdarah seperti pembunuhan di sukarami ketegangan antar desa danau baru dan desa sukamerindu yang berujung korban dan meningal dunia pada saat lebaran tadi, kemudian pegawai puskesmas sukamaju yang merangkap jadi perangkat desa, ketegangan masyarakat dan perusahan R6B baik konflik lahan maupun konflik upah seperti THR dll, dugaan korupsi anggaran kecamatan baik dana rutin seperti ATK perjalanan dinas perbaikan kendaraan dan lain2, karena setiap pegawai kec Sungai rotan yang merayakan ulang tahun selalu diberikan hadiah sementara hadiah hadiah yang diberikan tersebut cukup mahal dan sumbernya patut dipertanyakan darimana, adanya peristiwa kebakaran di desa. Kami menilai semuaya itu karena kurangnya sosialisasi keamanan dan kantibmas di desa-desa serta kurangya turun langsung kemasyarakat.
Sekali lagi kami nyatakan yang bersangkutan telah gagal memipin Sungai rotan suasana kantibmas tidak ada perhitungan dengan baik, pendampingan desa desa dan pengawasan pengeloahan dana desa juga semeraut bahkan ada dugaan pungli dalam kegiatan LPPD tidak hanya itu dari narasumber yang tidak mau disebutkan menyebutkan bahwa ada setoran/pungutan setiap kali pencairan dana desa perterminnya karena disetiap pengusulan untuk pencairan dana desa tersebut camat menerbitkan surat rekomondasi sebagai prosedur pencairan dana desa. Rekomondasi ini penting untuk memastikan bahwa pencairan dana telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, serta untuk memverifikasi kelengkapan berkas yang diajukan.
Rohadi menambahkan dalam waktu dekat garki akan melakukan unjuk rasa ke kantor BPK RI perwakilan Sumatera Selatan dan kejaksaan tinggi Sumatra Selatan untuk melaporkan hal ini supaya semuaya terang benderang dan bisa mendapatkan TSK. (TIM)
