Redaksi.com-Mamuju,Selasa/18/02/2025
Prabowo Gibran Anak Haram Orde Baru..!!!
Aksi demontrasi tentang keputusan Inpres No 1 Tahun 2025, Resky selaku korlap mengatakan”Di tangan Prabowo- Gibran Indonesia akan gelap gulita ini adalah kabar buruk bagi pendidikan kita, Instruksi presiden No 1/2025 tentang efisiensi belanja tentang pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
Kita tahu bahwa efisiensi anggaran kedaerah awalnya Rp 919,9 triliun menjadi 50,5 triliun, khususnya kemendiktisaintek yang dari awalnya Rp 22,5 triliun setelah dipangkas, menyisakan Rp 7,5 triliun untuk program pendidikan tinggi, sains dan tekhnologi dan besar kemungkinan akibat dari pemangkasan anggaran ini akan membuat UKT di perguruan tinggi akan naik, Kementrian dasar dan menengah juga mengalami pemangkasan anggaran yang diterapkan oleh Prabowo awalnya RP 33,5 triliun akan dipangkas menjadi Rp 8 triliun, sehingga pendidikan dasar dan menengah akan mengelola anggaran sebesar Rp 22,5 triliun
Pemangkasan anggaran ini adalah kebijakan efisiensi yang tak lain untuk membiayai program prioritas pemerintah yakni makanan bergizi gratis, pemotongan anggaran pendidikan tahun 2025 merupakan ancaman besar bagi dunia pendidikan di Indonesia, langkah pemerintah memangkas anggaran pendidikan akan berdampak buruk bagi dunia pendidikan, akibat dari kondisi ini akan mempersulit akses masyarakat kelas ekonomi kebawah untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, jelas bahwa pemerintah tidak memprioritaskan dunia pendidikan di Indonesia, bukankah ini politisasi anggaran pendidikan dibalik proyek makanan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo gibran
Bukan hanya di dunia pendidikan tapi para pekerja yang lainnya akan terancam di PHK, anjloknya perekonomian baik di tingkat Nasional maupun di lokalitas, akibat dari kebijakan yang diterapkan oleh prabowo-gibran ini, Sulbar yang notabenenya masih masuk dalam daerah berkembang akan sangat berdampak beberapa akibat dari kebijakan ini sudah berefek, para pekerja sebagian sudah dirumahkan, belum lagi kebijakan soal investasi tambang yang diberikan kepada ormas dan juga kampus, ini akan sangat merusak khususnya masalah lingkungan baik yang ada di pesisir maupun yang ada di pegunungan
Untuk itu kami dari FPPI Pimkot Mamuju menuntut :
1. Mendesak pemerintah untuk segera mencabut Instruksi Presiden No 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran
2. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan Perguruan tinggi dan juga ormas dalam pengelolaan tambang
3. Evaluasi total program makan bergizi gratis
4. berikan pendidikan gratis untuk rakyat
5. Tanah untuk rakyat
Mendidik rakyat dengan pergerakan
Mendidik penguasa dengan perlawanan
Menolak tunduk menuntut tanggung jawab”
