Redaksi.co MAMUJU : Anggota Komisi IV DPR RI AJBAR membawa pesan berbeda saat menyambangi Desa Losso, Kecamatan Sampaga, dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Ia tidak ingin kunjungan ke masyarakat berhenti pada ceramah, menyampaikan janji, lalu pulang tanpa meninggalkan solusi.
Kali ini, AJBAR datang dengan gagasan yang lebih konkret: memperkuat petani melalui akses pupuk, modal produksi, pengembangan kakao, hingga mendorong BUMDes menjadi mitra petani sekaligus pembeli hasil panen.
Bagi AJBAR, kunjungan ke daerah pemilihan bukan sekadar agenda seremonial. Ia ingin memastikan kebijakan dan perjuangan di parlemen benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya ingin mewakafkan diri saya untuk dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat Desa Losso, Kecamatan Sampaga dan sekitarnya,” tegas AJBAR.
AJBAR mengawali karier politik nasional pada 2019 ketika maju sebagai calon anggota DPD RI. Setelah terpilih dan menjalani hampir lima tahun sebagai senator, ia mengaku memiliki kegelisahan tersendiri ketika ingin memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.
Keterbatasan kewenangan DPD menjadi salah satu alasan dirinya tidak terlalu sering berkunjung ke sejumlah wilayah.
“Saya takut kalau saya ke sini, bisa bantu apa?” ujar AJBAR.
Kegelisahan itu kemudian menjadi salah satu alasan AJBAR mengambil langkah politik berbeda pada Pemilu 2024 dengan maju sebagai calon anggota DPR RI.
Bagi dia, perpindahan dari DPD ke DPR bukan semata-mata soal posisi politik. Ia menyebutnya sebagai ikhtiar untuk memperluas ruang pengabdian.
“Ikhtiar ini semata-mata karena saya ingin menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat banyak terhadap sesama,” katanya.
Kini, sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, AJBAR menilai dirinya memiliki ruang perjuangan yang lebih luas untuk menjawab persoalan masyarakat, terutama petani.
Karena itu, ia berkomitmen memperbanyak kunjungan ke lapangan.
AJBAR secara terbuka mengakui dirinya baru dapat kembali mengunjungi Losso pada tahun kedua masa tugasnya sebagai anggota DPR RI.
Ia bahkan meminta maaf kepada masyarakat karena sebelumnya belum sempat datang.
Namun, ia menegaskan bahwa kunjungan kali ini harus memiliki makna berbeda.
“Saya malu kalau datang lagi di sini sama seperti masa lalu. Dulu datang ceramah dan berjanji. Sekarang saya datang dan bertanya: bisa bantu apa saya?” katanya.
AJBAR juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh didasarkan pada pilihan politik saat pemilu.
“Walaupun saya tahu tidak semua yang hadir hari ini memilih saya, itu wajar. Sekarang tugas saya adalah bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu pembahasan utama. AJBAR melihat kakao sebagai komoditas yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun, menurutnya, pengembangan kakao tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Petani harus didorong masuk ke tahap hilirisasi agar nilai tambah komoditas tersebut dapat dinikmati lebih besar oleh masyarakat.
“Di Komisi IV ini kami berjuang namanya hilirisasi kakao. Karena kami tahu salah satu sumber pendapatan masyarakat di sini adalah kakao,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan petani agar aktif dalam kelompok tani. Sebab, berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan bibit hingga sarana produksi dan alat pertanian, umumnya membutuhkan kelembagaan petani yang jelas.
Program bantuan bibit kakao, termasuk pengembangan bibit sambung pucuk, menurut AJBAR harus dijemput dan dimanfaatkan secara maksimal.
AJBAR meminta masyarakat tidak hanya menyimpulkan bahwa pupuk sulit diperoleh karena kekurangan pasokan. Menurutnya, ada mekanisme dan persyaratan yang harus dipahami petani.
“Bedakan susah dengan tidak bisa. Pupuk subsidi ada syaratnya. Kalau dia petani, harus terdata sebagai petani. Selain bertani, petani harus berkelompok,” jelasnya.
Ia menjelaskan, petani juga harus tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sesuai luas lahan dan komoditas yang dibudidayakan.
Menurutnya, ketepatan data menjadi penting agar pupuk subsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.
AJBAR juga menyoroti dugaan adanya pupuk subsidi yang tidak sampai kepada petani sasaran dan justru berpindah ke sektor maupun wilayah lain.
Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk dalam jumlah besar.
“Negara sudah menyiapkan anggaran subsidi yang sangat besar. Karena itu, ayo dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Tidak berhenti pada persoalan pupuk, AJBAR menawarkan skema yang menurutnya dapat menjadi solusi bagi persoalan klasik petani: keterbatasan modal.
Ia mendorong BUMDes maupun koperasi desa mengambil peran sebagai mitra ekonomi petani.
Konsepnya, BUMDes atau koperasi membantu menyediakan pupuk dan kebutuhan produksi sebagai modal. Petani kemudian membayar setelah panen.
“Kalau petani membutuhkan pupuk, BUMDes atau koperasi bisa membantu sebagai modal. Pembayarannya setelah panen,” ujarnya.
AJBAR menyarankan agar keuntungan BUMDes tetap wajar. Menurutnya, margin sekitar 10 persen sudah cukup untuk menjaga usaha BUMDes berjalan tanpa membebani petani.
“Petani tetap untung, BUMDes juga mendapatkan keuntungan. Tidak perlu mengambil keuntungan 100 persen seperti tengkulak. Sepuluh persen saja sudah cukup,” katanya.
BUMDes, kata dia, jangan hanya berperan sebagai penyedia pupuk atau pemberi modal. BUMDes juga harus menjadi pembeli hasil pertanian masyarakat.
Dengan begitu, BUMDes memiliki dua sumber keuntungan, menyediakan kebutuhan produksi sekaligus membeli hasil panen.
“BUMDes juga yang membeli hasil panennya. Jadi BUMDes mendapatkan keuntungan. Bukan hanya dari fasilitasi pupuk atau modal, tetapi juga dari pembelian hasil panen petani, baik padi maupun kakao,” jelasnya.
Skema ini juga dinilai dapat mempermudah penyelesaian kewajiban petani. Ketika panen tiba, hasil penjualan dapat langsung digunakan untuk membayar modal yang sebelumnya diberikan.
Dengan demikian, petani mendapatkan modal, hasil panen memiliki pasar, sementara keuntungan dan perputaran ekonomi tetap berada di desa.
AJBAR juga menyoroti persoalan harga dan sistem pembayaran hasil panen.
Menurutnya, petani tidak hanya membutuhkan harga yang layak, tetapi juga pembayaran yang cepat.
Jika hasil panen baru dibayar dua minggu atau bahkan satu bulan setelah diserahkan, modal petani akan tertahan dan sulit digunakan kembali untuk musim tanam berikutnya.
“Kalau masyarakat membutuhkan pembayaran secara cash, jangan sampai uang petani harus mandek dua minggu atau satu bulan,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan BUMDes membangun sistem pembelian hasil pertanian yang memberikan kepastian harga dan pembayaran.
Ia memberikan contoh, apabila harga pembelian ditetapkan Rp2.800, BUMDes dapat membeli pada harga tersebut dengan mengambil margin keuntungan yang wajar.
“Masyarakat terbantu, keuntungan tetap ada, BUMDes juga bisa terus berjalan. Kalau ini mau dikerjakan, ayo kita kerjakan bersama,” ujarnya.
Bagi AJBAR, kebijakan pemerintah tidak boleh berhenti di atas kertas. Kebijakan harus benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Kalau memang pemerintah ingin membantu petani, pemerintah harus hadir,” tegasnya.
AJBAR menutup kunjungannya dengan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Losso karena baru dapat kembali menginjakkan kaki di wilayah tersebut pada tahun kedua masa tugasnya sebagai anggota DPR RI.
Ia berharap komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat dapat terus diperkuat.
Losso, kata AJBAR, akan tetap menjadi bagian dari perjuangannya, terutama dalam mendorong pengembangan kakao, akses pupuk, penguatan BUMDes, peningkatan produksi pertanian, hingga kesejahteraan petani.
“Saya datang ke sini benar-benar ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Insyaallah ke depan kita bangun terus,” tutup AJBAR. (ZUL)
