REDAKSI.CO, REMBANG, PURBALINGGA – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Desa bantarbarang /Kecamatan.Rembang, Kabupaten. Purbalingga kembali menjadi sorotan. Warga mengeluhkan distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran dan diduga ada penyimpangan.
Dari pantauan di lapangan, sejumlah keluarga yang tergolong mampu, memiliki kendaraan roda dua / empat dan rumah permanen, tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara warga yang masuk kategori miskin ekstrem justru tidak terdaftar, dan mendapatkan manfaat tersebut.
Fenomena ini sejalan dengan temuan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026, KPM yang tergolong _inclusion error_ atau berada di desil 5 ke atas yang seharusnya tidak layak menerima bansos.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri mengungkap hasil uji coba digitalisasi bansos menemukan 76 persen penerima tidak tepat sasaran. Menteri Sosial juga menyebut 45 persen penyaluran Bansos dan PKH tidak tepat sasaran karena masalah data.
Pemerintah di harapkan dapat mulai memperketat penyaluran dengan sistem verifikasi kembali, dan mampu mencocokkan data Dukcapil, kepemilikan kendaraan, rumah, dan pekerjaan hanya dalam 5-10 detik untuk memastikan tepat sasarannya.
Namun, menurut Ombudsman RI, bansos tidak tepat sasaran termasuk maladministrasi kategori penyimpangan prosedur.
Praktik ini menambah panjang daftar masalah bansos 2026. Selain NIK invalid, data ganda, dan penerima sudah meninggal tapi masih menerima bansos.
Setelah kami Hubungi melalui wash up Camat Rembang, Kab.purbalingga menanggapi sebagai berikut.
“Berdasarkan pengecekan awal melalui web SIKS NG, kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan perlu dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data agar sesuai dengan kondisi faktual saat ini.
Data sosial ekonomi bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan data yang tersedia, maka langkah yang dilakukan adalah melalui mekanisme perbaikan data dan pemutakhiran data melalui aplikasi cek bansos dan operator SIKS NG Desa.
Untuk kepesertaan bansos maupun JKN, selanjutnya akan disesuaikan dengan kriteria dan mekanisme masing-masing program.
Warga berharap Dinas Sosial dan BPS setempat segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan serta membuka ruang sanggah.
