JAKARTA, Redaksi.co— Kedaulatan sumber daya laut Indonesia kembali menjadi sorotan. Penguatan pengawasan lintas lembaga dinilai menjadi kunci untuk memastikan kekayaan laut nasional terlindungi sekaligus mampu menopang ekonomi biru yang berkelanjutan.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2026 bertajuk “Sinergi Pengawasan Terintegrasi Menuju Ekonomi Biru Indonesia Berkelanjutan”, yang digelar Rabu (30/9/2026) di Ruang Serbaguna Lantai 4 Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat.
Seminar yang digagas Pemuda Nusantara Berkeadilan (PNB) Majelis Jakarta tersebut mempertemukan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, akademisi dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan pengawasan wilayah laut Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., IPU, hadir sebagai keynote speech dengan materi “Transformasi Ekonomi Biru Indonesia dan Peran Pengawasan PSDKP sebagai Benteng Ekologi dan Ekonomi.”
Pembahasan kemudian diperkuat oleh sejumlah narasumber dari berbagai sektor.
Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, mengulas Roadmap Pengawasan Terintegrasi (ISS) dalam mengawal kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Sementara H. Firman Soebagyo, S.H., M.H., Komisi IV DPR RI, membahas kebutuhan sinergi operasional aparat penegak hukum laut dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan.
Dari sisi keimigrasian, Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Direktur Jenderal Imigrasi, menyoroti pengawasan terhadap warga negara asing dan anak buah kapal (ABK) asing yang beraktivitas di wilayah perairan Indonesia.
Adapun Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., Koordinator Presidium MN KAHMI, mengangkat pentingnya revitalisasi Sistem Pengawasan Bermasyarakat (Siswasmas) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas) sebagai mata dan telinga masyarakat dalam menjaga laut.
Forum menempatkan masyarakat pesisir dan nelayan kecil bukan sekadar sebagai pihak yang terdampak kebijakan, tetapi sebagai bagian dari sistem pengawasan sumber daya kelautan.
Sinergi tersebut menjadi penting di tengah tantangan illegal fishing, pencemaran laut, kerusakan habitat, aktivitas kapal asing, serta kepatuhan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.
Melalui pengawasan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga diharapkan tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi mampu memperkuat pencegahan, penindakan, transparansi dan perlindungan sumber daya laut.
Seminar ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat partisipasi masyarakat serta penegakan hukum dalam menjaga kekayaan laut Indonesia.
Pesannya tegas kedaulatan laut bukan hanya soal menjaga wilayah perairan, tetapi memastikan sumber daya laut Indonesia tetap terlindungi, produktif dan dapat diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi mendatang.
