Redaksi.co SULBAR : Gelombang kritik keras menghantam pengelolaan anggaran di Sulawesi Barat. GEPMA melalui ketuanya, Mondy, mengungkap dugaan serius terkait pemborosan dan selisih harga tak wajar dalam dua pos belanja strategis: pemeliharaan kendaraan dinas dan pengadaan mobiler DPRD.
Dalam pernyataannya, Sabtu (26/4/2026), Mondy menyebut nilai anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang mencapai Rp9,48 miliar justru berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan.
“Anggarannya sangat besar, tapi kondisi fisik banyak kendaraan dinas tidak mencerminkan besarnya dana yang dihabiskan. Ini janggal dan patut dipertanyakan,” tegasnya.
Sorotan ini makin tajam karena muncul di tengah situasi efisiensi anggaran daerah. Bahkan, menurut GEPMA, sejumlah pejabat disebut tidak mengetahui besaran anggaran pemeliharaan tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya masalah serius dalam tata kelola keuangan, khususnya di lingkungan Biro Umum Pemprov Sulbar.
Tak berhenti di situ, GEPMA juga membidik pengadaan mobiler untuk anggota DPRD Sulbar. Kursi dan meja kerja yang dianggarkan dinilai memiliki harga jauh di atas standar pasar.
“Kami sudah bandingkan dengan e-katalog dan harga toko. Selisihnya bisa puluhan persen per unit. Kalau ditotal, potensi kerugian bisa mencapai miliaran rupiah,” ungkap Mondy.
Ia juga menyinggung peran Sekretariat Dewan yang mengelola anggaran besar, sehingga menurutnya perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik serupa yang terulang.
Atas temuan awal ini, GEPMA mendesak Inspektorat Provinsi Sulbar dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulbar segera turun tangan melakukan audit investigatif. Mereka juga menuntut transparansi penuh, mulai dari kontrak pengadaan hingga laporan pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas.
Desakan ini membuka babak baru dalam pengawasan anggaran daerah, dan bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik yang lebih luas di balik penggunaan uang publik. (ZUL)
