Mendapatkan identitas kependudukan merupakan hal penting bagi seluruh warga negara.
Identitas Kependudukan menjadi syarat dasar untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah mulai dari kelahiran, kesehatan, pendidikan hingga kematian.
Permasalahan waktu dan kurangnya pengetahuan tata cara pengurusan data diri, sering menjadi masalah tersendiri di masyarakat.
Sosialisasi dan edukasi yang kurang, mengakibatkan kelompok masyarakat tertentu sering mengabaikan pengurusan identitas.
Menggunakan jasa perantara atau calo untuk mempermudah pengurusannya menjadi jalan pintas.
Tidak jarang banyak masyarakat, khususnya kelompok KLMTD yang akhirnya kecewa karena pengurusan berkas yang tidak kunjung usai.
Bahkan ada juga yang kehilangan berkas pribadinya karena menyerahkan salinan aslinya kepada calo begitu saja.
Kejadian semacam ini menjadi perhatian kelompok aktivis dan LSM yang peduli kepada hak-hak warga negara dengan kategori ini.
JPIC SSpS Kalimantan, yang memiliki kepedulian terhadap pemulung di KM 14 Kota Palangka Raya, juga banyak menemukan hal serupa.
Menjadi bagian dari program edukasi non formalnya, JPIC SSpS Kalimantan melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat ini.
Untuk mengedukasi tentang tata cara dan pentingnya memiliki berkas kependudukan.
Setelah mendapat sambutan baik dari pejabat di Disdukcapil Kota saat koordinasi beberapa hari sebelumnya, selanjutnya tim melakukan pengurusan berkas bersama warga yang ingin mendapatkan haknya.
Pendampingan pada Senin, 11 November 2024 berjalan cukup lancar.
Di awali dengan mengikuti antrian yang sudah terjadwal secara online beberapa hari sebelumnya.
Sistem antrian ini cukup efektif, sekalipun pada kelompok KLMTD bisa menjadi kendala tersendiri.
Berdasar pantauan dilapangan, sistem pelayanan berbasis online dan koordinasi pelayanan yang baik, membantu memberi kemudahan bagi masyarakat.
Terlihat pada pagi hari, pelayanan cukup padat dan tertib. Petugas yang melayani loket dan petugas pemandu aplikasi melalui HP melayani dengan baik.
Padatnya masyarakat yang ingin mengurus berkas menjadi sedikit kendala.
Pengadaan fasilitas visual sebagai pemandu, bisa menjadi alternatif pengurai kepadatan antrian.
Kemudahan mengurus identitas ini, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga pemulung KM14 dan para aktivis pendamping.
Akhirnya kelompok masyarakat kategori ini, bisa mendapatkan hak dasar mereka sebagai warga negara Indonesia, untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
