Redaksi.co MAJENE : Dugaan skandal pengerukan dan pengangkutan material tambang kembali mengguncang bumi Sulawesi Barat. Kali ini, giliran pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) milik PT CADAS di pesisir Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang dihantam gelombang protes keras dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat.
Melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP), Badko HMI Sulbar melontarkan tuduhan tajam, pengoperasian pelabuhan khusus tersebut ditenggarai main sikat, menabrak aturan tata ruang laut, hingga disinyalir beroperasi secara bodong tanpa dokumen legalitas yang sah!
Tak tanggung-tanggung, Badko HMI Sulbar melayangkan tiga tuntutan maut yang membongkar borok operasional PT CADAS di pesisir Pamboang:
1. Korbankan Nelayan, Tersus PT CADAS Diduga Mengangkangi RTRW & RZWP3 Badko HMI Sulbar menantang Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemkab Majene untuk menguji secara terbuka zonasi kawasan pesisir Pamboang. Pembangunan Tersus ini dituding membabi buta, mengangkangi daya dukung lingkungan pesisir, serta secara ugal-ugalan merampas wilayah tangkap nelayan tradisional demi kepentingan korporasi.
2. Bau Menyengat Izin Bodong: Mana KKPRL dan AMDAL-nya? Aroma tak sedap menyelimuti kelengkapan dokumen pengoperasian pelabuhan PT CADAS. HMI meragukan kepemilikan izin resmi dari Kementerian Perhubungan, dokumen AMDAL/UKL-UPL, rekomendasi teknis kesyahbandaran, hingga Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Publik menuntut pembuktian, apakah pelabuhan ini beroperasi sesuai regulasi atau justru “pelabuhan tikus” berkedok investasi?
3. Main Sikat Tanpa RKAB: Desak Hentikan dan Segel Total Operasional! Tudingan paling mematikan mengarah pada dugaan bahwa pengangkutan material oleh PT CADAS berjalan tanpa Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang sah dari Kementerian ESDM. Berdasarkan regulasi Minerba, mengangkut atau menambang tanpa RKAB adalah kejahatan hukum berat. Badko HMI Sulbar mendesak seluruh aktivitas PT CADAS di Pamboang dihentikan seketika dan disepak dari lokasi sebelum seluruh izin dibeberkan secara telanjang di hadapan hukum!
“Pengawasan terhadap tata kelola sumber daya alam dan ruang publik adalah harga mati! Investasi tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan hukum dan menindas masyarakat pesisir!” tegas Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulbar Widodo Akbar Jaya dengan nada berang.
Atas dugaan pelanggaran sistematis ini, Badko HMI Sulbar mendesak Dinas ESDM Sulbar, Kesyahbandaran, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), hingga Kapolda Sulawesi Barat untuk tidak main mata dan segera menggrebek lokasi. Evaluasi total dan sanksi pidana harus dijatuhkan jika PT CADAS terbukti main kayu di tanah Majene! (ZUL)
