Redaksi.co JAKARTA : Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dimaknai sebagai sikap diam terhadap kebijakan yang keliru. Prinsip inilah yang ditegaskan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam sebuah diskusi strategis bersama sejumlah tokoh pers, akademisi, dan pengamat politik di Restoran Kampung Kecil, Jalan Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa malam (3/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung secara terbatas tersebut, SMSI menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan Prabowo Subianto melalui dukungan konstruktif, kritik objektif, serta gagasan strategis demi memastikan arah kebijakan negara tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa organisasinya sepakat menjaga dan mendukung iktikad baik Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia. Namun, dukungan tersebut tidak berarti SMSI akan menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai tujuan serta tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
“Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif,” ujar Firdaus.
Sikap SMSI tersebut mendapat penegasan dari Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Chrisnandi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina. Ia berpandangan bahwa SMSI harus mengambil peran strategis sebagai tulang punggung, katalisator, sekaligus stabilisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yuddy menekankan bahwa seluruh peran tersebut harus tetap berpijak pada konstitusi. Dukungan terhadap pemerintah, menurutnya, patut diberikan selama niat dan orientasi kepemimpinan nasional benar-benar diarahkan untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, jurnalis senior Hersubeno Arif mengingatkan pentingnya melihat kepemimpinan Presiden Prabowo secara proporsional dan objektif. Ia menilai terdapat keberpihakan yang jelas dari Presiden terhadap kepentingan nasional. Karena itu, respons publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah juga perlu didasarkan pada penilaian yang jernih, bukan semata-mata prasangka atau kepentingan politik tertentu.
Diskusi tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemikir nasional, di antaranya Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta jajaran pengurus pusat SMSI.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialog terbuka tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa industri media siber nasional perlu mengambil bagian lebih besar dalam mengawal perjalanan pemerintahan, terutama di tengah tantangan geopolitik global dan dinamika politik dalam negeri.
Sebagai tindak lanjut, SMSI akan merangkum berbagai pandangan, gagasan, dan catatan kritis yang berkembang dalam diskusi tersebut menjadi sebuah dokumen rekomendasi strategis serta karya literatur.
Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi pemikiran SMSI bagi pembangunan nasional.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa SMSI tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam perjalanan pemerintahan. Sebagai organisasi yang menaungi ribuan perusahaan media siber di Indonesia, SMSI berkomitmen menjalankan fungsi pers secara profesional: mendukung setiap kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat, mengingatkan ketika terjadi penyimpangan, serta menyuarakan kepentingan publik di atas segala kepentingan.
Bagi SMSI, mengawal pemerintahan bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Justru melalui dukungan yang objektif dan kritik yang bertanggung jawab, pers dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga demokrasi. (ZUL)
