Ramli Ahmad Ingatkan Pentingnya Profesionalisme Birokrasi di Tengah Dinamika Politik Lombok Barat
LOMBOK BARAT, REDAKSI.CO – Tokoh masyarakat Lombok Barat, Ramli Ahmad, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Ia meminta masyarakat memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar dapat menjalankan tugas secara profesional, terutama di tengah dinamika pemerintahan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan mantan kepala daerah.
Menurut Ramli, peristiwa OTT harus menjadi pelajaran penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem birokrasi, memperkuat integritas aparatur, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Ia juga mengingatkan agar proses pembenahan pemerintahan tidak dipengaruhi kepentingan kelompok maupun tekanan politik yang tidak didukung fakta dan argumentasi yang jelas.
“Saya mendukung Pemkab Lombok Barat untuk terus melakukan pembenahan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk menanggapi polemik yang berkepanjangan, sementara kepentingan masyarakat justru terabaikan,” tegas Ramli Ahmad, Selasa (27/10/2026).
Ramli menilai birokrasi merupakan instrumen utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan menjadi ruang pertarungan kepentingan politik antarkelompok. Karena itu, kritik dan tuntutan publik seharusnya diarahkan untuk memperbaiki sistem pemerintahan, bukan sekadar menimbulkan kegaduhan.
Soroti Penataan Jabatan Strategis
Menanggapi berbagai sorotan publik mengenai proses seleksi dan penataan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Ramli mengimbau masyarakat agar tetap objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Menurutnya, setiap kebijakan harus dinilai berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa apabila proses seleksi dan penataan jabatan telah dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan hukum, maka keputusan tersebut perlu dinilai berdasarkan transparansi, kepatuhan terhadap aturan, dan hasil kinerjanya.
“Keputusan yang belum terbukti melanggar aturan jangan langsung dipersoalkan hanya karena tidak sesuai dengan harapan pihak tertentu. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, silakan sampaikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jangan membangun opini tanpa dasar yang justru berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” ujarnya.
OTT Jadi Momentum Pembenahan Pemerintahan
Lebih lanjut, Ramli menekankan bahwa peristiwa OTT harus menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap mengacu pada ketentuan manajemen ASN, prinsip sistem merit, dan asas kepastian hukum.
Menurutnya, upaya mewujudkan birokrasi yang bersih harus dilakukan melalui mekanisme yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Kita semua menginginkan birokrasi yang bersih dan profesional. Namun, proses pembenahannya juga harus dilakukan secara bersih dan taat hukum. Jangan sampai niat baik memperbaiki pemerintahan justru melahirkan preseden buruk karena keputusan diambil secara tergesa-gesa, tanpa dasar hukum yang jelas, atau hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu,” tutup Ramli Ahmad.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan dengan menyampaikan kritik secara konstruktif, berbasis data, dan sesuai koridor hukum, sehingga stabilitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Lombok Barat tetap terjaga.
Jurnalis: Suhaili
Media Nasional Investigasi | Redaksi.co
