Redaksi.co MAMUJU : Jeritan nelayan pesisir Mamuju kini berubah menjadi gelombang kemarahan besar. Jaringan Perjuangan Pemuda Bahari (JPPB) Sulawesi Barat menyatakan sikap murka dan menolak bungkam atas dugaan perampasan hak rakyat kecil.
Ketua Umum JPPB, Gunawan Haramain, secara tegas melayangkan ultimatum keras kepada Kapolda Sulawesi Barat, Pertamina, BPH Migas, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas praktik lancung di balik distribusi solar bersubsidi di SPBU Nelayan Sumare.
“Jangan rampas hak nelayan kecil! Subsidi pemerintah adalah instrumen keberpihakan negara, bukan ladang pengerukan keuntungan bagi segelintir mafia yang tega mencekik kehidupan masyarakat pesisir,” seru Gunawan dengan nada berapi-api.
Kemarahan JPPB ini bukan tanpa dasar. Di saat nelayan tradisional di Sumare, wilayah sekitarnya, hingga kepulauan terluar seperti Pulau Balabalakang harus mempertaruhkan nyawa dan tenaga di tengah lautan, mereka justru dihadapkan pada tembok tebal kemiskinan struktural, kelangkaan solar subsidi.
Berdasarkan aturan resmi, solar subsidi untuk kapal nelayan di bawah 30 Gross Ton (GT) dipatok seharga Rp6.800 per liter. Namun, fakta di lapangan justru menampar nurani. Para nelayan terpaksa gigit jari lantaran kesulitan mendapatkan solar di SPBU resmi, sementara di waktu yang sama, bahan bakar tersebut diduga bebas diperjualbelikan melalui tangan-tangan pengepul gelap dengan harga mencekik, yakni Rp9.000 hingga Rp12.000 per liter.
Selisih harga yang fantastis ini menjadi indikasi kuat adanya permainan kotor dalam rantai distribusi. Negara hadir untuk melindungi nelayan, tetapi tangan-tangan serakah justru mengubah hak mereka menjadi komoditas bisnis haram.
JPPB Sulbar menilai lemahnya pengawasan dan mandulnya tindakan tegas menjadi bahan bakar suburnya praktik penyelewengan ini. Oleh karena itu, JPPB mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk tidak tinggal diam di atas penderitaan rakyat.
Kapolda Sulawesi Barat ditantang untuk membuktikan taring penegakan hukum secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Siapa pun aktor di balik layar yang terbukti bermain-main dengan kuota dan penyaluran solar subsidi harus diseret ke meja hijau dan dimintai pertanggungjawaban hukum setimpal.
4 Tuntutan Harga Mati JPPB Sulawesi Barat:
- USUT TUNTAS PENYIMPANGAN: Bongkar tuntas dugaan permainan distribusi solar subsidi di SPBU Nelayan Sumare dan telusuri aliran penjualan gelap berharga Rp9.000–Rp12.000 per liter.
- DESAK KAPOLDA SULBAR: Ambil alih penanganan, periksa setiap celah pelanggaran secara serius, cepat, dan profesional tanpa kompromi.
- TRANSPARANSI PERTAMINA & BPH MIGAS: Evaluasi total sistem penyaluran, buka data kuota dan penerima secara transparan, serta pastikan pemilik kapal di bawah 30 GT mendapatkan haknya tanpa hambatan birokrasi.
- JAMINAN DISTRIBUSI ADIL: Pulihkan keadilan energi bagi nelayan Sumare hingga Pulau Balabalakang agar tidak lagi menjadi korban dari kerakusan para spekulan.
“Solar subsidi adalah hak mutlak nelayan yang memenuhi syarat, bukan komoditas rente segelintir pihak! Jika negara lamban bertindak, maka solidaritas pemuda dan nelayan akan bergerak sendiri melawan ketidakadilan ini!” tutup Gunawan. (ZUL)
