Redaksi.co MAMUJU : Kabupaten Mamuju kembali mencatatkan sejarah baru di sektor kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat akan meluncurkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Nelayan Mamuju Keren, yang ditetapkan sebagai program percontohan (role model) nasional pertama di Indonesia dalam memberikan layanan bantuan hukum bagi nelayan.
Peluncuran program inovatif tersebut akan dirangkaikan dengan Pesta Nelayan “Eco-Fun Day for Mamuju” yang digelar di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sumare pada Sabtu, 18 Juli 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Mamuju ke-486.
Kehadiran Posbakum Nelayan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir. Program ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses keadilan bagi nelayan yang selama ini kerap menghadapi berbagai persoalan hukum dalam menjalankan aktivitasnya.
Tidak hanya menghadirkan inovasi di bidang hukum, “Eco-Fun Day for Mamuju” juga dikemas sebagai pesta rakyat pesisir yang mengintegrasikan pelayanan publik, edukasi lingkungan, perlindungan sosial, hingga hiburan bagi masyarakat. Berbagai agenda akan mewarnai kegiatan tersebut, mulai dari sosialisasi Posbakum Nelayan, penanaman mangrove, hingga pencanangan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN).
Panitia juga menyiapkan beragam layanan gratis bagi masyarakat. Di antaranya pemeriksaan kesehatan, pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), pelayanan pembuatan SIM, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pendaftaran hak merek dan paten bagi pelaku UMKM, serta layanan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Pojok Perbankan yang didukung Bank Indonesia, Bank Sulselbar, BRI, dan BNI.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan nelayan, kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan penyerahan berbagai bantuan secara simbolis. Sebanyak 10 penerima manfaat akan memperoleh santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai masing-masing Rp40 juta. Selain itu, pemerintah akan menyerahkan 40 unit mesin dalam dan bantuan alat tangkap kepada 70 nelayan, serta bantuan aspirasi (Pokok Pikiran/Pokir) DPRD bagi kelompok nelayan.
Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TP PKK Kabupaten Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah desa dan komunitas KNMP Sumare, serta dukungan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Selain pelayanan publik, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti pasar murah, makan ikan bersama, hiburan musik, serta pembagian ratusan doorprize. Seluruh nelayan dan masyarakat pesisir se-Kabupaten Mamuju diundang untuk hadir dan memanfaatkan seluruh layanan yang disediakan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, memperkuat perlindungan bagi nelayan, serta mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuju Mamuju yang semakin maju dan sejahtera. (ZUL)
