Redaksi.co MAMASA : Mandeknya pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Mamasa kembali memicu sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa melontarkan kritik keras dengan menilai polemik yang tak kunjung berakhir itu sebagai cerminan lemahnya kepemimpinan dan buruknya tata kelola di tubuh DPRD Mamasa.
Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menyebut penundaan pelantikan Sekwan telah berubah dari sekadar persoalan administratif menjadi krisis kelembagaan yang dipertontonkan secara terbuka kepada publik.
“Publik menyaksikan sendiri bagaimana pelantikan Sekwan terus digantung tanpa kepastian. Ini bukan lagi persoalan teknis. Ini menunjukkan adanya kebuntuan serius yang membuat DPRD terlihat kehilangan fokus terhadap tugas utamanya sebagai representasi rakyat,” kata Arifin, Minggu (7/6).
Menurutnya, kekosongan jabatan definitif Sekwan telah menyeret DPRD ke dalam situasi yang memperlihatkan lemahnya kemampuan lembaga dalam mengelola persoalan internal. Padahal, Sekwan merupakan posisi strategis yang menjadi urat nadi administrasi dan penunjang utama kerja-kerja legislasi, pengawasan, serta penganggaran.
HMI menilai, semakin lama polemik ini berlangsung, semakin kuat kesan bahwa kepentingan politik internal lebih dominan dibanding kepentingan pelayanan publik.
“Yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi juga masyarakat. Ketika energi politik habis untuk konflik internal, agenda-agenda yang menyentuh kebutuhan rakyat berpotensi terabaikan,” tegasnya.
Arifin membeberkan tiga alasan utama mengapa pihaknya menilai DPRD Mamasa gagal menangani persoalan tersebut.
Pertama, terganggunya fungsi administrasi dan fasilitasi kedewanan akibat belum adanya kepastian terhadap jabatan Sekwan.
Kedua, munculnya kekhawatiran terhadap tergerusnya prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang profesional karena proses yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Ketiga, hilangnya kepekaan politik terhadap kondisi daerah di tengah berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dari para wakil rakyat.
“Tupoksi DPRD sangat jelas, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun publik berhak bertanya, bagaimana lembaga ini bisa menjalankan fungsi-fungsi strategis tersebut secara optimal jika persoalan internal yang mendasar saja tidak kunjung terselesaikan?” kritik Arifin.
Atas dasar itu, HMI Cabang Mamasa mendesak DPRD segera menghentikan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi memperpanjang polemik dan segera menyelesaikan pelantikan Sekwan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, HMI meminta seluruh unsur DPRD kembali memfokuskan energi politiknya pada agenda-agenda yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Mamasa.
Tak hanya itu, HMI juga memberi sinyal akan mengonsolidasikan gerakan mahasiswa apabila polemik tersebut terus berlarut-larut tanpa solusi konkret.
“Jika kebuntuan ini terus dipertahankan, kami siap mengambil langkah-langkah konstitusional sebagai bentuk kontrol sosial dan mosi tidak percaya terhadap kinerja lembaga,” tegas Arifin.
HMI menegaskan masyarakat Mamasa membutuhkan kepastian, produktivitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik, bukan konflik berkepanjangan yang hanya memperburuk citra lembaga perwakilan rakyat.
“Rakyat menunggu kerja nyata, bukan drama politik yang tak berujung. Sudah saatnya DPRD Mamasa membuktikan bahwa kepentingan rakyat berada di atas segala kepentingan lainnya,” pungkasnya. (ZUL)
