Redaksi.co MAMUJU : Gelombang kecaman atas dugaan aksi premanisme yang menimpa salah satu kader PMII Mamuju terus menguat. Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, mendesak Polresta Mamuju bertindak tegas dan mengusut tuntas dugaan pengrusakan sekretariat, pengeroyokan, penganiayaan, hingga pengancaman menggunakan senjata tajam yang dialami kader PMII yang juga menjabat sebagai Ketua Vendetta.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis (28/5/2026) itu disebut telah mencederai rasa aman masyarakat sekaligus menjadi ujian bagi penegakan hukum di Kabupaten Mamuju.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, lebih dari sepuluh orang diduga mendatangi sekretariat dan melakukan aksi pengrusakan terhadap sejumlah fasilitas. Pintu dan pagar mengalami kerusakan, sementara kondisi ruangan sekretariat disebut turut dikotori oleh para pelaku.
Alih-alih membalas dengan kekerasan, pihak korban memilih menempuh jalan damai. Korban bahkan berinisiatif menghubungi salah satu perwakilan kelompok yang diduga terlibat untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas dugaan pengrusakan tersebut.
Kedua pihak kemudian sepakat bertemu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dengan komitmen menjaga situasi tetap kondusif tanpa tindakan kekerasan.
Menurut keterangan korban, sesampainya di lokasi yang telah disepakati, dirinya langsung menjadi sasaran serangan. Korban diduga dipukul hingga terjatuh dari sepeda motor sebelum kemudian dikeroyok secara bersama-sama. Tendangan dan injakan bertubi-tubi disebut menyebabkan korban mengalami luka-luka.
Tak hanya itu, korban juga mengaku mendapat ancaman dari seseorang yang diduga membawa senjata tajam jenis badik.
Merasa keselamatannya terancam, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Mamuju dan meminta perlindungan hukum serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua PMII Komisariat Wallacea Mamuju, Asrullah, mengecam keras segala bentuk kekerasan yang terjadi.
“Kami mengecam keras segala bentuk pengrusakan, pengeroyokan, penganiayaan, maupun intimidasi. Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh ada siapa pun yang merasa kebal hukum atau bertindak seolah hukum bisa dikalahkan oleh kekerasan,” tegas Asrullah.
Menurutnya, korban merupakan bagian dari keluarga besar PMII Mamuju sehingga kasus ini menjadi perhatian serius seluruh kader PMII.
“Korban adalah kader PMII Mamuju dan bagian dari keluarga besar kami. Kami diajarkan untuk menjaga nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Karena itu, kami tidak akan tinggal diam ketika kader kami menjadi korban kekerasan,” ujarnya.
Asrullah juga mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan transparan.
“Kami berharap Polresta Mamuju mengusut kasus ini secara cepat dan terbuka. Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Lebih jauh, Asrullah turut menyoroti adanya dugaan keterlibatan oknum yang bekerja pada salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju. Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, maka evaluasi menyeluruh perlu dilakukan.
“Program MBG dibangun atas semangat kemanusiaan dan pelayanan masyarakat. Tidak boleh ada ruang bagi perilaku kekerasan maupun tindakan yang mengarah pada premanisme karena hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap program tersebut,” ujarnya.
PMII Mamuju menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami tidak sedang mencari musuh dan tidak ingin memperpanjang konflik. Yang kami perjuangkan adalah keadilan. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme. Hukum harus menjadi panglima. Karena itu, kami akan mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum yang berkeadilan,” tutup Asrullah.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menunggu langkah tegas aparat penegak hukum. Di tengah meningkatnya keresahan terhadap aksi kekerasan jalanan, masyarakat menanti pembuktian bahwa hukum masih berdiri tegak dan tidak tunduk pada intimidasi maupun kekuatan massa. (ZUL)
