Redaksi.co MAMUJU : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-486 yang seharusnya penuh dengan sukacita seremonial dan tepuk tangan pejabat, mendadak berubah menjadi panggung penghakiman rakyat. Tepat di depan Gedung DPRD Kabupaten Mamuju pada Selasa (14/7/2026), massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamuju menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, membongkar borok tata kelola pemerintahan yang dinilai abai terhadap nasib rakyat kecil.
Bukan membawa ucapan selamat, mahasiswa justru datang membawa 12 Tuntutan Krusial, sebuah manifesto keresahan warga yang hingga kini mandek tanpa kejelasan di tangan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
PMII Mamuju menegaskan bahwa hari jadi daerah tidak boleh hanya menjadi ajang pamer keberhasilan semu dan formalitas elite politik. Momentum ini harus menjadi ajang tamparan keras bagi pemerintah untuk berkaca pada kenyataan di lapangan.
“Kami sengaja memilih momentum Hari Jadi Mamuju ke-486 ini untuk mengingatkan bahwa hari jadi daerah tidak cukup diperingati dengan kegiatan seremonial! Pemerintah harus menjadikan momentum ini sebagai bahan evaluasi total,” tegas M. Defry S., Ketua Bidang Eksternal PC PMII Mamuju dengan nada berapi-api.
Defry membeberkan deretan rapor merah yang gagal diselesaikan pemda:
* Sampah yang masih menumpuk dan merusak estetika serta kesehatan kota.
* Infrastruktur jalan dan pendidikan yang hancur serta tidak merata.
* Pelayanan kesehatan yang diskriminatif, diperparah dengan penonaktifan sepihak BPJS Kesehatan warga.
* Ketidakjelasan Program Kartu Mamuju Keren.
Dosa masa lalu yang belum lunas: Sengkarut bantuan stimulan tahap II bagi korban Gempa Sulbar 2021 yang tak kunjung menemui titik terang.
Tak hanya isu sosial, PMII juga menyoroti ancaman ekologis serius, mulai dari pembalakan hutan untuk sawit, ketidakjelasan peta hutan lindung, hingga penolakan keras terhadap rencana tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) yang mengancam ruang hidup masyarakat. Mereka juga mendesak penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal serta penyediaan Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual.
Melihat tensi aksi yang kian memanas, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsuddin Hatta, langsung turun menemui massa aksi. Di hadapan mahasiswa, Samsuddin menyatakan komitmennya untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna menguliti 12 tuntutan tersebut.
Meskipun menyambut baik respons cepat Ketua DPRD, PMII Mamuju memberikan peringatan keras dan ultimatum agar komitmen tersebut bukan sekadar taktik “penjinak” massa untuk meredam amarah demonstran.
“Kami mengapresiasi Ketua DPRD yang langsung menemui kami. Tapi ingat, ini baru langkah awal. Kami berharap komitmen tersebut tidak berhenti sebagai janji di atas meja! Jangan sampai RDP hanya menjadi formalitas atau sekadar pemanis untuk meredam aksi. Yang kami inginkan adalah solusi nyata, bukan sandiwara!” cetus Defry.
PMII Mamuju memastikan mereka tidak akan mundur satu langkah pun. Fungsi kontrol sosial akan diperketat, dan gelombang massa yang lebih besar siap mengepung kembali jika janji RDP dan eksekusi di lapangan terbukti hanya menjadi bualan politik.
Hari Jadi ke-486 ini menjadi alarm paling nyaring bagi Pemkab dan DPRD Mamuju: Rakyat sedang tidak baik-baik saja, dan mereka menuntut bukti, bukan janji!
Apakah Anda ingin menambahkan detail visual atau mengubah fokus narasinya ke salah satu dari 12 tuntutan tersebut agar terasa lebih spesifik? (ZUL)
