Redaksi.co MAMASA : Dugaan praktik “sekolah siluman” di Sulawesi Barat makin mencuat dan memicu keprihatinan serius. Ketua LSM KPK RI Sulbar, Simson, membongkar indikasi kuat adanya sekolah yang diduga setiap tahun menyedot dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga ratusan juta rupiah, meski aktivitas belajar disebut nyaris tidak berjalan.
Fakta mengejutkan diungkapkan Asti Irnawati, siswi kelas III SMKS Kifrah Bangsa. Ia menggambarkan kondisi belajar yang jauh dari kata layak.
“Kadang cuma satu siswa yang datang saat jam belajar,” ungkapnya.
Asti mengaku terkejut ketika mengetahui data resmi mencatat jumlah siswa mencapai 60 orang. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. SDS Nusa Bangsa bahkan disebut hanya memiliki tiga siswa aktif. Sementara SMPS Ilmiah Bangsa nyaris tak terdengar aktivitas pendidikannya, memunculkan dugaan bahwa proses belajar mengajar hanya berlangsung di atas kertas.
Simson menyebut dugaan praktik tersebut bukan hal baru. Ia mengungkap laporan jumlah siswa antara 60 hingga 100 orang diduga terus dikirim ke dinas pendidikan setiap tahun. Indikasi permainan ini bahkan disebut telah berlangsung sejak 2005.
“Kalau ini benar sudah berjalan sejak 2005, artinya uang negara digerogoti secara sistematis selama bertahun-tahun. Ini kejahatan serius, bukan kasus kecil. Aparat penegak hukum harus turun tangan sekarang juga, audit total tanpa kompromi!” tegasnya.
Ia juga menyoroti sikap pihak dinas, mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa hingga Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat, yang diduga melakukan pembiaran. Simson bahkan mencurigai adanya kerja sama antara pihak sekolah dengan oknum di dinas terkait sehingga praktik tersebut bisa terus berlangsung.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tiga sekolah yang disebut, yakni SDS Nusa Bangsa, SMPS Ilmiah Bangsa, dan SMKS Kifrah Bangsa, diketahui beroperasi dalam satu lokasi di Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa.
Ketiganya diduga hanya menjadi “kedok administratif” untuk menyerap dana BOS tanpa proses pendidikan yang layak. Jika dugaan ini terbukti, maka kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan skandal besar yang mencoreng dunia pendidikan dan berpotensi merugikan negara selama bertahun-tahun. (ZUL)
