Redaksi.co MAMASA : Mamasa diguncang kegaduhan. Sistem penetapan desil yang seharusnya menjadi alat keadilan sosial kini justru dituding berubah menjadi “mesin pengusir” hak rakyat. Di Kabupaten Mamasa, fakta di lapangan berbicara keras: keluarga yang hidup pas-pasan, bergelut dengan hasil tani yang tak menentu dan pekerjaan serabutan, tiba-tiba dikategorikan “mampu” oleh sistem.
Salah satu mahasiswa, Wandi, angkat suara. Ia menilai penetapan desil tidak mencerminkan realitas.
“Kami yang tahu persis kondisi rumah tangga di sekitar kami. Tapi sistem malah bilang mereka berada di desil tinggi,” keluhnya.
Bagi Wandi, ini bukan sekadar salah input atau gangguan teknis, ini kegagalan serius pemerintah daerah dalam memastikan data benar-benar akurat dan berpihak pada rakyat.
Jurang antara angka statistik dan kehidupan nyata kian menganga. Sistem yang terlalu mengandalkan algoritma dan data administratif dinilai tumpul membaca dinamika ekonomi warga. Ketika kepala keluarga kehilangan pekerjaan, harga hasil pertanian anjlok, atau beban kesehatan datang mendadak, perubahan itu tak otomatis tercermin dalam skor desil. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru tersingkir oleh angka-angka dingin di layar komputer.
Dampaknya brutal. Mahasiswa dari keluarga terdampak terancam kehilangan akses pendidikan, termasuk melalui program KIP Kuliah. Lonjakan skor desil yang tak transparan membuat mereka dianggap “tidak layak”, padahal kondisi ekonomi berkata sebaliknya. Pendidikan yang mestinya menjadi tangga mobilitas sosial justru terancam runtuh karena kekeliruan sistem.
Lebih menyakitkan lagi, mekanisme sanggah disebut berbelit dan memakan waktu panjang. Warga yang sudah terhimpit kebutuhan dipaksa menghadapi prosedur administratif yang kaku. Alih-alih mendapat solusi cepat, mereka justru disodori birokrasi yang melelahkan. Rasa keadilan pun berubah menjadi frustrasi, bahkan ketidakpercayaan.
Sorotan kini tertuju pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. Publik menilai alasan teknis tak lagi cukup. Transparansi indikator penilaian, verifikasi lapangan yang nyata dan humanis, serta pembaruan data secara partisipatif menjadi tuntutan mendesak. Jika sistem desil terus dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, yang dipertaruhkan bukan hanya akurasi data, melainkan legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial.
Mamasa kini di persimpangan: memperbaiki sistem dan memulihkan kepercayaan, atau membiarkan luka sosial kian melebar. (ZUL)
