Jember, redaksi.co – Suasana Aula Kecamatan Gumukmas menjadi saksi berlangsungnya forum dialog antara warga Desa Kepanjen dan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan dari perusahaan tambak. Kegiatan ini difasilitasi oleh Camat Gumukmas, Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni, S.STP., M.Si., serta dihadiri oleh jajaran Muspika Kecamatan, Kepala Desa Kepanjen Sukamid, tokoh masyarakat, dan sejumlah perwakilan warga.
Dialog ini menjadi ruang terbuka pada hari Rabu 18 Juni 2025 dalam membahas berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Salah satu isu utama yang mencuat adalah hilangnya sejumlah sertifikat tanah milik warga yang sebelumnya mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Camat Nino mengungkapkan, aduan tersebut muncul melalui Portal Wadul Guse, kanal pengaduan resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai sarana aspirasi dan komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah.
Selain permasalahan agraria, warga juga mengangkat isu terkait keberadaan tambak udang Windu Marina Sukses yang beroperasi di Dusun Panggul Melati. Perusahaan tersebut dinilai belum menunjukkan kontribusi yang sepadan kepada masyarakat melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Melalui forum ini, Kelompok Perjuangan Masyarakat Kepanjen (KPMK) secara tegas menyuarakan harapan mereka akan adanya transparansi, akuntabilitas, serta pemerataan manfaat program CSR, agar benar-benar dirasakan oleh warga sekitar.
“Kami berharap forum ini menjadi titik awal dari komunikasi yang lebih terbuka, solutif, dan konstruktif antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Juga menjadi langkah awal penyelesaian atas berbagai persoalan yang muncul di tengah warga Kepanjen,” ujar Camat Nino.
Sementara itu, perwakilan dari pihak tambak menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan tanggapan atau keputusan langsung atas tuntutan yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Seluruh aspirasi warga sudah kami tampung dan akan kami teruskan kepada pimpinan perusahaan. Kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah desa sebagai pemegang wilayah administratif,” jelas perwakilan tambak tersebut (Sofyan)
