Palembang – Redaksi.co., Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Palembang terhadap sejumlah oknum pejabat / ASN dilingkungan Pemerintahanan Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat (10/1) telah mendapat apresiasi dari segala pihak. Senin, (13/01/2025).
Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Peduli dan Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan (DPD GEMPUR Sumsel) juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja yang luar biasa kepada Kejaksaan Negeri Palembang yang telah melakukan OTT di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan.
Ketua DPD Gempur Sumsel, Hendri Zikwan menyampaikan bahwa pihak sangat mendukung langkah Aparat Penegakan Hukum (APH) yang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Palembang.
“Bravo Kejari Palembang, Gempur siyap menjadi garda terdepan dalam mengawal pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan”, jelasnya.
Sebelumnya Gempur Sumsel menyayangkan preseden OTT di Disnakertrans Sumsel.
“Ini preseden dan juga raport merah bagi Elen Setiadi, Pj Gubernur selaku nahkoda Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan”, kecewa Hendri.
Sebab, menurut Ketua DPD Gempur Sumsel tersebut pihaknya telah mengirim warning lampu kuning kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi para pejabat pada lembaga, badan dan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.
“Gempur Sumsel telah berulang kali melakukan aksi, mendesak Pj Gubernur untuk mengevaluasi jajarannya yang terindikasi dan telah mendapatkan temuan dugaan penyalahgunaan wewenang dan merugikan keuangan negara” tegas Hendri.
Gerakan demikian disampaikan senafas dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo terkait dengan tindak pidana korupsi dalam Musrenbangnas pada kegiatan tutup tahun lalu.
“Selaku Kepala Daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, seharusnya Pj Gubernur lebih peka apa yang telah kami sampaikan pada aksi kami tersebut”. tutur Hendri.
Hendri menegaskan bahwa pihaknya akan kembali menggempur Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengambil tindakkan tegas sebelum Sumsel menjadi wilayah dararut korupsi.
“Kami yakin Pj Gubernur akan dan wajib memenuhi tuntutan Gempur, karena beliau adalah perpanjangan tangan Bapak Prabowo dan beliau juga ingin meninggalkan legacy di Sumatera Selatan” harap Hendri.
Selanjutnya Hendri menuturkan bahwa “dalam waktu dekat DPD Gempur Sumsel akan kembali melakukan Aksi Jilid III, meminta Pj Gubernur agar segera mengevaluasi seluruh Pejabat yang terindikasi korupsi di Sumatera Selatan”. pungkasnya. @red
