Redaksi.co MAMASA : Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai program unggulan pemerintah pusat menuai kritik tajam. Sejumlah kebijakan seperti MBG, KDMP, hingga program percetakan sawah dinilai menunjukkan peran TNI yang semakin melebar, bahkan menyentuh ranah yang dianggap bukan fungsi utamanya.
Ketua PMII Cabang Mamasa, Yasir, secara tegas menyoroti fenomena tersebut. Ia menilai kehadiran TNI dalam program-program sipil seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan pergeseran peran yang berlebihan.
“Ini bukan lagi sekadar keterlibatan, tapi sudah mengarah pada dominasi. TNI seharusnya fokus pada tugas utama menjaga keamanan negara, bukan ikut mengelola program kebijakan sipil,” tegas Yasir.
Menurutnya, masih banyak lembaga negara lain yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan serta mengawasi program-program tersebut. Ia mempertanyakan alasan di balik pelibatan TNI secara masif.
Kekhawatiran lain yang mencuat adalah soal akuntabilitas hukum. Yasir menilai, jika terjadi pelanggaran oleh oknum TNI dalam pelaksanaan program, proses penanganannya tidak selalu transparan.
“Faktanya, TNI memiliki mekanisme peradilan internal yang jarang terekspos ke publik. Ini berbeda dengan masyarakat sipil yang proses hukumnya terbuka. Di mana jaminan transparansinya?” ujarnya.
Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum serta mengurangi kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan yang setara.
PMII Mamasa pun mendesak Presiden dan pimpinan TNI untuk segera mengambil langkah tegas. Mereka meminta agar TNI dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai pelaksana program pemerintah.
Di tengah dinamika konflik global yang masih berlangsung, Yasir menegaskan bahwa fokus TNI seharusnya tidak terpecah.
“Negara butuh TNI yang kuat menjaga kedaulatan, bukan yang terseret terlalu jauh ke urusan sipil. Kembalilah ke fungsi utama, dan tetaplah bersama rakyat,” pungkasnya. (ZUL)
