Redaksi.co MAMASA : Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aralle, Kabupaten Mamasa, dikabarkan akan kembali beroperasi setelah menjalani masa suspend atau penghentian sementara selama kurang lebih empat bulan.
Kembalinya operasional SPPG yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut justru memunculkan kembali sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
Pasalnya, hingga kini publik masih menantikan penjelasan terbuka mengenai insiden ditemukannya ulat atau benda asing di dalam makanan MBG yang sebelumnya menjadi sorotan.
Persoalannya bukan sekadar apakah SPPG kembali dibuka atau tidak.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang sebenarnya terjadi, apa hasil pemeriksaannya, dan apa yang benar-benar diperbaiki selama empat bulan penghentian operasional?
Sebab makanan yang dibagikan melalui program pemerintah menyangkut kebutuhan dan keamanan penerima manfaat. Karena itu, proses pengolahan, pemeriksaan, kebersihan, distribusi hingga pengawasan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Masa suspend selama kurang lebih empat bulan seharusnya bukan sekadar penghentian sementara.
Masa tersebut semestinya menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mencari penyebab persoalan, memperbaiki sistem dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Namun, tanpa penjelasan yang terbuka, masyarakat tentu sulit mengetahui apakah seluruh proses tersebut benar-benar telah dilakukan secara maksimal.
Apa hasil pemeriksaan?
Apa penyebab ditemukannya benda asing tersebut?
Bagian mana dari sistem yang dievaluasi?
Apa saja yang diperbaiki?
Siapa yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi?
Dan yang paling penting, apa jaminannya bahwa makanan MBG yang kembali dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program MBG.
Pertanyaan tersebut muncul karena masyarakat ingin program MBG berjalan dengan benar.
Kembalinya SPPG Aralle beroperasi seharusnya menjadi momentum untuk membuka seluruh proses evaluasi kepada publik.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat pintu pelayanan kembali dibuka, sementara pertanyaan mengenai persoalan sebelumnya masih menggantung.
Beberapa hari sebelumnya juga disebut telah dilakukan rapat persiapan untuk kembali menjalankan program MBG di Kecamatan Aralle.
Namun, muncul pertanyaan lain terkait keterlibatan mahasiswa dan elemen masyarakat yang sebelumnya ikut menyuarakan persoalan tersebut.
Jika benar terdapat pihak-pihak yang selama ini melakukan pengawasan sosial tetapi tidak dilibatkan dalam proses persiapan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian.
Mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyampaikan kritik justru dapat menjadi bagian dari kontrol sosial agar program pemerintah berjalan transparan dan dapat dipercaya.
Pengawasan adalah cara memastikan program yang menggunakan kepentingan dan sumber daya publik benar-benar berjalan sebagaimana mestinya.
Perlu ditegaskan, sorotan terhadap SPPG Aralle bukan berarti masyarakat menolak Program Makan Bergizi Gratis.
Tetapi keberlanjutan MBG harus dibarengi dengan keamanan pangan, kebersihan, kualitas, transparansi dan pertanggungjawaban.
Mereka juga berhak mendapatkan makanan yang aman, bersih, layak dan memenuhi standar kesehatan.
Karena itu, jangan sampai suspend hanya dipahami sebagai jeda sebelum operasional kembali berjalan.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pembukaan kembali layanan.
Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa persoalan telah dievaluasi dan sistem telah diperbaiki.
Atas persoalan tersebut, pihak terkait didesak memberikan penjelasan mengenai:
1. Klarifikasi resmi dan terbuka
Mengenai insiden ditemukannya ulat atau benda asing dalam makanan MBG di SPPG Aralle.
2. Hasil evaluasi selama masa suspend
Publik perlu mengetahui pemeriksaan dan evaluasi apa saja yang telah dilakukan.
3. Langkah perbaikan
Pihak terkait perlu menjelaskan perubahan atau perbaikan sistem sebelum SPPG kembali beroperasi.
4. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil perlu diberikan ruang untuk ikut melakukan kontrol sosial.
5. Pertanggungjawaban
Publik berhak mengetahui bagaimana evaluasi dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut, tanpa mendahului proses pemeriksaan dan penentuan tanggung jawab.
6. Jaminan keamanan makanan
Setiap makanan MBG harus melalui proses pengolahan, pemeriksaan dan pengawasan yang memastikan keamanan serta kualitasnya sebelum diterima penerima manfaat.
Kini persoalannya bukan lagi sekadar SPPG Aralle kembali beroperasi atau tidak.
Persoalannya adalah apakah setelah empat bulan suspend, masyarakat benar-benar mendapatkan jawaban, evaluasi dan jaminan perbaikan.
Jangan biarkan pertanyaan publik berhenti begitu saja ketika operasional kembali dibuka.
Sebab kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya dengan menjalankan kembali sebuah program.
Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban.
Masyarakat bukan hanya berhak menerima makanan bergizi.
Masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana makanan tersebut diproduksi, diperiksa, diawasi dan dipastikan keamanannya.
Justru keterbukaan adalah bagian penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
SPPG boleh kembali beroperasi. Tetapi pertanyaan publik juga harus mendapatkan jawaban. (ZUL)
