Redaksi.co JAKARTA : Pemerintah Kabupaten Mamuju menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dalam forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia itu, Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju, Muhammad Yusuf, memimpin langsung delegasi Kabupaten Mamuju untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Rakornas tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung swasembada pangan nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi biru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, hingga penanganan sampah plastik di laut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
Menanggapi arahan tersebut, Plt Kepala DKP Mamuju, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju siap menerjemahkan seluruh hasil Rakornas menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ibu Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sutinah Suhardi, menitipkan pesan agar seluruh hasil Rakornas ini segera diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. Kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan KKP dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat demi meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan,” ujar Yusuf.
Ia menjelaskan, DKP Mamuju akan memprioritaskan peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya, memperkuat kelembagaan kelompok nelayan, serta memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Selain itu, Mamuju juga mendorong dukungan pemerintah pusat dalam bentuk pembangunan infrastruktur perikanan, akses permodalan, penerapan teknologi modern, hingga penguatan rantai pemasaran hasil perikanan.
“Kami ingin potensi kelautan Mamuju benar-benar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai usulan prioritas pemberdayaan nelayan juga telah kami sampaikan dalam forum Desk KKP sebagai bagian dari percepatan pembangunan sektor ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Safruddin DM, menilai keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Menurutnya, arah kebijakan KKP telah selaras dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui momentum Rakornas KKP 2026, Pemerintah Kabupaten Mamuju optimistis kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan mempercepat realisasi berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut diyakini tidak hanya mampu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat posisi Mamuju sebagai salah satu pusat pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Sulawesi Barat. (ZUL)
