Redaksi.co MAJENE : Proyek peremajaan kakao seluas 200 hektare bernilai fantastis Rp2 miliar di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendadak meledak menjadi skandal panas. Bantuan yang sesumbar menjadi “dewa penolong” produktivitas petani justru memicu gelombang penolakan masif dari para kelompok tani penerima.
Di balik menterengnya sertifikat dan izin administratif pengadaan, borok proyek ini dibongkar langsung oleh para petani di lapangan. PT Mitra Alam Nusantara Evergreen, kontraktor pemenang proyek, yang berkewajiban menggelontorkan 200.000 batang benih untuk 42 kelompok tani di empat kecamatan, disinyalir menyalurkan bibit asal biji (seedling), bukan bibit sambung pucuk (grafting) bermutu tinggi yang selama ini ditunggu-tunggu warga.
“Sertifikat boleh lengkap, label boleh mentereng, tapi kalau yang dibagikan bibit yang memperpanjang derita petani, buat apa? Ini proyek hanya menguntungkan penyedia, tapi buntung buat petani!” tegas Muh Awal, menyuarakan amarah para penerima manfaat.
Para petani menilai bibit seedling ini sebagai “jebakan batman“. Bukannya mempercepat panen, bibit ini malah berpotensi menyedot kembali tenaga, waktu, dan biaya ekstra petani untuk melakukan penyambungan ulang (re-grafting). Uang publik bernilai miliaran rupiah pun terancam menguap hanya demi pemenuhan formalitas pengadaan di atas kertas.
Kondisi makin memanas setelah riak penolakan serupa dilaporkan merembet ke wilayah lain di Sulawesi Barat, mulai dari Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, hingga Pasangkayu. Bau menyengat ketidakberesan spesifikasi benih ini mengindikasikan adanya celah sistemis dalam penggunaan anggaran daerah.
Kini, publik menuntut transparansi total dari Pemerintah Kabupaten Majene dan pihak penyedia:
- Transparansi Spesifikasi: Atas dasar apa bibit seedling diloloskan jika secara teknis mengebiri efektivitas peremajaan kakao?
- Audit Investigatif: Bagaimana mekanisme pengawasan distribusi benih hingga proyek berbiaya Rp2 miliar ini bisa lolos dan menuai penolakan massal?
- Tanggung Jawab Anggaran: Apa langkah konkret pemda menghadapi boikot petani agar uang publik tidak berujung sampah?
Bukan cuma 200 hektare lahan yang kini dipertaruhkan, melainkan nasib ribuan petani dan pertanggungjawaban uang rakyat. Publik menunggu: apakah pemda berani membongkar skandal ini secara terang-benderang, atau justru memilih pasang badan membela proyek bernilai miliaran tersebut? (ZUL)
