Warta In | Lubuklinggau, – Ratusan massa tergabung dalam organisasi masyarakat Garda Prabowo Provinsi Sumsel menggelar aksi demonstrasi di halaman Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Kamis 10 Oktober 2024.

Aksi demonstrasi ini merupakan aksi solidaritas terkait sengketa antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dan PT Gorby Putra Utama (GPU) tentang dugaan kepemilikan dan penggunaan lahan yang tumpang tindih. Selain Garda Prabowo Provinsi Sumsel juga terdapat sejumlah karyawan PT SKB yang turut terjun ke lapangan.

Koordinator aksi Feri Yandi mengatakan, permasalahan kedua PT tersebut adalah persinggungan antara Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PT SKB dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT GPU di wilayah Desa Sako Suban, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Feri, kasus yang mulanya merupakan konflik hukum antara perkara hak atas tanah (SHGU) dan perkara hak eksplorasi (IUP) menjadi rumit karena berujung pada upaya penyerobotan lahan dan kriminalisasi. Situasi kian memanas dengan bergulirnya penahanan terhadap 7 karyawan PT SKB (2 karyawan telah bebas).

“Hari ini Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menggelar sidang eksepsi terkait dakwaan terhadap dua karyawan PT SKB, yaitu Bagio Wilujeng dan Djoko Purnomo AP. Dengan demikian, kami dari Garda Prabowo Sumsel dan rekan-rekan dari PT SKB mengawal dan meminta hakim agar berlaku seadil-adilnya dan berdiri tegak lurus sesuai dengan hukum yang ada dalam mengambil keputusan,” katanya.

Lebih jauh Feri membeberkan, pada permasalahan ini PT SKB melalui kuasa hukumnya akan mempertanyakan pertimbangan hukum atas pelimpahan berkas persidangan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Sebab, jika meninjau pasal 84 ayat 1 KUHAP, Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada surat pelimpahan perkara hanya menyebutkan Sekayu dan Palembang yang menjadi ‘locus delicti’. Sementara itu, jika ditinjau dari pasal 84 ayat 2, keberadaan saksi dan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri.

“Sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan yang tumpang tindih ini kemudian mengundang banyak simpati dari berbagai kalangan, mengingat PT SKB menaungi 8000 pekerja di Sumatra Selatan. Simpati tersebut terus bergulir sejak Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus ini. Dan tentunya kami dari Garda Prabowo Sumsel menggelar aksi solidaritas atas permasalahan ini,” tegasnya.

Feri berharap, jangan ada kesewenang-wenangan hukum, mengingat sebelumnya dua karyawan PT SKB (Jumadi-Indra) divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Lubuk Linggau pada 12 Agustus lalu, namun, pekan lalu Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 256/Pid.Sus-LH/2024/PT PLG memutuskan kedua karyawan tersebut bebas dari segala tuntutan hukum, karena bukti pada sidang banding menunjukkan Majelis Hakim PN Lubuk Linggau telah mengabaikan atau menghilangkan fakta persidangan pada putusan tersebut.(**)

Warta In | Palembang, – Rapat Paripurna II DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Definitif DPRD Provinsi Sumsel masa jabatan 2024-2029, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel digelar, Selasa, (8/10/24).

Hadir Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, perwakilan OPD dan dinas para undangan dan anggota DPRD Sumsel serta Sekda Provinsi Sumsel Drs. H.Edward Candra, MH.

Adapun komposisi pimpinan DPRD Sumsel periode 2024-2029 yang ditetapkan yakni sebagai berikut. Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie dari Partai Golkar, Wakil Ketua I DPRD Sumsel Raden Gempita dari Partai Gerindra, Wakil Ketua II DPRD Sumsel Nopianto dari Partai Nasdem dan Ilyas Panji Alam dari Partai PDI Perjuangan.

Rapat penetapan Pimpinan DPRD Definitif tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumsel sementara Andie Dinialdie dari Partai Golkar serta Wakil Ketua DPRD Sumsel sementara Raden Gempita dengan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumsel.

Selain penetapan komposisi pimpinan DPRD Sumsel definitif dalam rapat tersebut juga dilakukan penetapan keanggotaan fraksi DPRD Sumsel masa jabatan 2024 2029.

Ketua DPRD Sumsel Sementara, Andie Dinialdie SE. MM, menjelaskan berdasarkan Pasal.48 Ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 94 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel disebutkan bawa calon Pimpinan DPRD yang diajukan oleh masing-masing Partai Politik disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal.124 Ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 94 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel, hasil Rapat Paripurna tersebut harus dituangkan dalam keputusan DPRD.

Selain penetapan susunan Pimpinan DPRD Sumsel Masa Jabatan 2024-2029, dalam rapat tersebut juga diagendakan penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumsel Masa Jabatan 2024-2029.

Dengan telah disetujuinya 2 Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Sumsel tentang penetapan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua definitif DPRD Provinsi Sumsel masa jabatan 2024-2029, serta susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel yang baru disahkan, dengan demikian DPRD Provinsi Sumsel telah memiliki fraksi-fraksi.sehingga dewan dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota dewan.

“Selanjutnya pimpinan sementara DPRD Provinsi Sumsel akan menyampaikan nama-nama Calon Pimpinan DPRD yang sudah ditetapkan dalam rapat Paripurna ke Mendagri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya.

Ditempat terpisah, DPP Partai NasDem telah menunjuk H Nopianto,S.Sos. MM sebagai pimpinan atau wakil ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024-2029.

Nopianto sendiri di Partai menjabat sebagai Wakil Ketua DPW Partai NasDem Bidang Eksekutif, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Bendahara DPW Partai NasDem.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu, mantan anggota komisi IV DPRD Sumsel periode 2019-2024 ini, meraih suara pribadi yang cukup signifikan.

Nopianto meraih suara pribadi dari Daerah Pilihan (Dapil) Sumsel I yang meliputi Kecamatan Alang Lebar, Sukarami, Kemuning, Sematang Borang, Sako, Kalidoni, Ilir Timur I, Ilir Timur 2 dan Ilir Timur 3 di kota Palembang, sebesar 41.589 suara atau 72 persen dari total suara partai NasDem 57.722 suara saat itu.

Nopianto mengaku, tingginya suara yang diraih NasDem juga tak dipungkiri, dipengaruhi pencalonan presiden dan wakil presiden diusung Anies Baswedan-Muhaimin

“Pengaruh Pilpres, sudah pasti ada, tetapi memang peningkatannya tidak signifikan. Yang jelas tingginya elektoral NasDem, masih ada irisannya dengan Pilpres,” ucap Nopianto.

Namun demikian, meningkatkan raihan kursi NasDem di Sumsel juga karena trust public kepada Nasdem.

Tingginya kepercayaan masyarakat kepada Nasdem serta personal caleg membuat kursi diraih meningkat, mengingat kursi yang ada saat ini ada 6 kursi kini menjadi 10 kursi.

“Jadi untuk di DPRD Sumsel, setiap Dapil terisi dengan kursi yang aman,”ucapnya.

Disamping memang mesin partai bekerja sesuai dengan garis komando dan instruksi dari DPP NasDem, semua caleg yang ada juga sambung Nopianto, ditugaskan untuk bertarung dan bekerja maksimal untuk memperoleh dukungan suara masing-masing,”pungkasnya.

Redsksi.co | Palembang. – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (LSM-POSE RI) Sekaligus Ketum Serikat Masyarakat Sumsel Desri Nago SH mengatakan, hari ini kita berkumpul di sini membahas tentang fenomena dalam konteks hukum perdagangan pasar BBM yang berada di wilayah hukum Sumsel.

“Sebagai jurnalis harus menegakkan independen dan profesionalitas di dalam bekerja walaupun ada istilah dalam bahasa aktivis atau jurnalis ada ulat menumpang makan dibatang yang busuk. Kepolisian adalah Mitra dari jurnalis. Perdagangan BBM yang tidak ada surat ada terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Bagaimana cara supermasi penegakan hukum untuk BBM dugaan yang tidak ada surat ini. Kita tidak bisa langsung memvonis atau menyalahkan, menyudutkan penegak hukum.Peran kita ada jurnalis elemen masyarakat sangat besar. Jadi bagaimana hukum mau ditegakkan kalau penegak hukum sudah menegakkan hukum, tapi para masyarakat sudah saya katakan berdirinya tidak tegak lurus,” tambahnya.

Jadi sambung Desri, hukum itu harus tegak lurus dan seimbang. Sinerginya masyarakat jurnalis LSM,NGO kepada penegak hukum.

Jadi dari mana informasinya, penegak hukum kalau ada informasi melakukan Lidik. Mereka sudah melakukan upaya tapi seolah-olah kita sebagai masyarakat, saya memperhatikan fenomena sekarang ini seolah-olah penegak hukum yang menjadi bulan-bulanan.

“Kalau kita bersinergi persoalan perdagangan BBM yang tidak ada surat ini dapat diatasi dengan baik dan benar,” katanya.

Desri menuturkan, Jmjadi kontek hari ini adalah sinergi penegak hukum dan wartawan dalam penegakan fenomena perdagangan BBM yang tidak bersurat. Kalau tidak sinkron dan saling menyudutkan maka akan terjadi ketidakseimbangan terkait perdagangan batubara Timah, BBM, CPO.

“Saya juga manusia biasa yang ada khilaf. Tapi janganlah mengingkari hati nurani, janganlah memvonis, janganlah memprovokasi, jangan berkata diluar koridor. Saya menilai kepolisian sudah bekerja, dan segala sesuatu itu butuh proses. Kalau kita bersinergi Insya Allah perdagangan BBM tidak bersurat ini bisa diberantas,” tuturnya.

“Tapi kalau kita lalu memojokkan penegak hukum harusnya kita juga intropeksi diri juga, sudah benarkah kita dalam menjadi kontrol sosial. Perlu sinergi antara penegak hukum media dan LSM. Tiada gunanya saling menyudutkan. Kalau kita bersinergi dengan penegak hukum, kalau bisa bersinergi masalah apapun bisa diatasi. Tapi kalau terus saling memojokkan maka tidak bisa maksimal,” tandasnya.(*)

Warta In | Palembang – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia (LSM-POSE RI) Sekaligus Ketum Serikat Masyarakat Sumsel Desri Nago SH mengatakan, hari ini kita berkumpul di sini membahas tentang fenomena dalam konteks hukum perdagangan pasar BBM yang berada di wilayah hukum Sumsel.

“Sebagai jurnalis harus menegakkan independen dan profesionalitas di dalam bekerja walaupun ada istilah dalam bahasa aktivis atau jurnalis ada ulat menumpang makan dibatang yang busuk. Kepolisian adalah Mitra dari jurnalis. Perdagangan BBM yang tidak ada surat ada terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Bagaimana cara supermasi penegakan hukum untuk BBM dugaan yang tidak ada surat ini. Kita tidak bisa langsung memvonis atau menyalahkan, menyudutkan penegak hukum.Peran kita ada jurnalis elemen masyarakat sangat besar. Jadi bagaimana hukum mau ditegakkan kalau penegak hukum sudah menegakkan hukum, tapi para masyarakat sudah saya katakan berdirinya tidak tegak lurus,” tambahnya.

Jadi sambung Desri, hukum itu harus tegak lurus dan seimbang. Sinerginya masyarakat jurnalis LSM,NGO kepada penegak hukum.

Jadi dari mana informasinya, penegak hukum kalau ada informasi melakukan Lidik. Mereka sudah melakukan upaya tapi seolah-olah kita sebagai masyarakat, saya memperhatikan fenomena sekarang ini seolah-olah penegak hukum yang menjadi bulan-bulanan.

“Kalau kita bersinergi persoalan perdagangan BBM yang tidak ada surat ini dapat diatasi dengan baik dan benar,” katanya.

Desri menuturkan, Jmjadi kontek hari ini adalah sinergi penegak hukum dan wartawan dalam penegakan fenomena perdagangan BBM yang tidak bersurat. Kalau tidak sinkron dan saling menyudutkan maka akan terjadi ketidakseimbangan terkait perdagangan batubara Timah, BBM, CPO.

“Saya juga manusia biasa yang ada khilaf. Tapi janganlah mengingkari hati nurani, janganlah memvonis, janganlah memprovokasi, jangan berkata diluar koridor. Saya menilai kepolisian sudah bekerja, dan segala sesuatu itu butuh proses. Kalau kita bersinergi Insya Allah perdagangan BBM tidak bersurat ini bisa diberantas,” tuturnya.

“Tapi kalau kita lalu memojokkan penegak hukum harusnya kita juga intropeksi diri juga, sudah benarkah kita dalam menjadi kontrol sosial. Perlu sinergi antara penegak hukum media dan LSM. Tiada gunanya saling menyudutkan. Kalau kita bersinergi dengan penegak hukum, kalau bisa bersinergi masalah apapun bisa diatasi. Tapi kalau terus saling memojokkan maka tidak bisa maksimal,” tandasnya.(*)

Warta In | PALI, SUMSEL – Suasana di Kertadewa Pali berubah menjadi lautan manusia pada Rabu, 9/10/24, saat kampanye akbar Junaidi EDUAR digelar. Ribuan warga dari berbagai penjuru daerah tumpah ruah memenuhi lokasi kampanye, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap sosok calon pemimpin tersebut.

Dalam orasinya, Junaidi EDUAR menyampaikan visi dan misi yang akan diwujudkan jika terpilih. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan potensi daerah.

“Saya berkomitmen untuk membangun Pali yang lebih baik. Dengan dukungan masyarakat, kita akan wujudkan Pali yang maju dan sejahtera,” tegas Junaidi EDUAR di hadapan pendukungnya.

Kampanye akbar ini tidak hanya dihadiri oleh para pendukung Junaidi EDUAR, tetapi juga tokoh-tokoh politik Nasional Bapak Dr. (HC) Ir. H. Hatta Rajasa dan ketua partai politik pengusung.(*)

Warta | Palembang, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, SH.,MSE yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumsel dr H Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP., Supsp.FOM menghadiri kegiatan sidang senat terbuka Dies Natalis Ke 62 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (FK Unsri) yang mengambil tema “Berpikir Cerdas, Bertindak Bijak, Belajar Tanpa Henti”.

Selain itu juga diisi dengan orasi ilmiah oleh Kolonel Laut (K) Purnawirawan dr Edwin M Kamil, Sp.B., FINACS yang membawakan dengan judul peran kapal bantu rumah sakit TNI-AL dalam mendukung pelayanan kesehatan, dan kegiatan ini sendiri dipusatkan di aula gedung Azwar Agoes FK Unsri Kampus Madang Palembang, Rabu (9/10/2024).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Unsri Prof Dr Taufiq Marwa, S.E., M.Si yang diwakili oleh Wakil Rektor I Unsri Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M. Agr, Dekan FK Unsri dr Syarif Husin, M.S, para dosen, para tenaga pendidik FK Unsri, dan para undangan lainnya serta para mahasiswa ataupun mahasiswi dari FK Unsri.

Dikatakan Penjabat Gubernur Sumsel melalui Kepala Dinkes Provinsi Sumsel dr H Trisnawarman, M.Kes., Sp.KKLP., Supsp.FOM, saya ingin mengucapkan selamat kepada FK Unsri atas usianya ke 62 tahun, di mana angka ini bukan hanya sekedar angka, tetapi mencerminkan perjalanan panjang, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa bagi dunia pendidikan kedokteran di Indonesia khususnya di provinsi Sumsel.

Dalam rentan waktu ini FK Unsri telah melahirkan banyak dokter-dokter profesional yang berdedikasi tinggi, mereka telah berkontribusi dalam membangun kesehatan masyarakat, tidak hanya diwilayah kita, tetapi juga di seluruh tanah air.

“Ini adalah pencapaian yang patut kita banggakan dan terus kita kembangkan, serta mengiringi kebahagiaan ini, saya atas nama Pemprov Sumsel mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis kepada komponen civitas akademika FK Unsri,” ujarnya.

Kemudian, sebagai momentum historis dapa menjadi landasan bagi kita untuk bergerak maju, berkarya, dan mengukir prestasi dalam membangun sumber daya manusia (SDM) di provinsi Sumsel. Bukan hanya itu saja, selamat atas inovasi-inovasi dari dunia kedokteran yang berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yakni dengan memberdayakan kapal bantu rumah sakit kapal TNI-AL dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Semoga inovasi ini dapat terus dikembangkan di berbagai pelosok Sumsel khususnya, dan inovasi pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen yang baru saja mengakhiri masa purnabakti.

“Dengan harapan kiranya kiprah dan karya saudara-saudara dapat tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan akan terus mewarnai kegemilangan dunia kedokteran di provinsi Sumsel ini. Indonesia telah mengalami periode bonus demografi yang terjadi hanya satu kali dalam peradaban di sebuah negara,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, kita bangsa Indonesia harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos menjadi negara berperan kekuatan tinggi serta mencapai masa keemasan. Karena itu transformasi kesehatan untuk Indonesia Maju mutlak kita laksanakan, di mana setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayan kesehatan yang layak.

Enam pilar transformasi kesehatan, penopang sistem kesehatan di Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus menuju Indonesia Emas di tahun 2045, yaitu transformasi izin layanan kesehatan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan dan juga pembiayaan kesehatan yang memang harus kita laksanakan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

“Kebutuhan dokter di wilayah Indonesia, di provinsi Sumsel khususnya masih menjadi tantangan, terutama dalam memenuhi tenaga medis, spesialis, dan layanan kesehatan yang lebih maju. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di provinsi Sumsel memilih kebutuhan tinggi untuk dokter-dokter spesialis, penyakit dalam, dan sebagainya,” katanya.

Masih dilanjutkannya, untuk kebutuhan tenaga medis dokter umum menurut data Dinkse Provinsi Sumsel Tahun 2024 untuk pemenuhan di 37 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) persentase belum terpenuhinya sebanyak 45,93 persen dan untuk di 378 Puskesmas persentase belum terpenuhinya sebanyak 16,27 persen. Kemenkes juga menyoroti pentingnya pengembangan Rumah Sakit dengan layanan yang sesuai kebutuhan daerah, serta meningkatkan jumlah dokter ahli melalui kerja sama dengan perguruan.

Meskipun ada langkah-langkah untuk menambah tenaga Dokter, persebaran yang merata di seluruh Wilayah Sumsel, termasuk daerah pedalaman, masih menjadi tantangan tersendiri. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi.

“Oleh karena itu, saya mendorong FK Unsri untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan pengabdian kepada Masyarakat, dan kita harus siap menjawab tantangan global di bidang kesehatan, baik itu dalam penanganan penyakit menular maupun penyakit tidak menular,” ucapnya.

Menurut Wakil Unsri Bidang Akademik Prof Dr Ir H Rujito Agus Suwignyo, M. Agr, selamat ulang tahun kepada FK UNSRI Dirgahayu FK UNSRI ke 62, sudah tua dan banyak prestasi yang sudah di raih oleh FK UNSRI sekian banyak prestasi-prestasi yang sangat membanggakan, baik terkait dengan akreditasi untuk kita bicara akreditasi maka itu adalah akumulasi dari berbagai prestasi akademik dalam konteks tri dharma.

Tentunya dalam kesempatan yang depan akan lebih banyak tantangan yang kita hadapi dan juga tentu FK tantangan yang tidak hanya tingkat regional lokal tapi juga ditingkat global dan saya yakin FK UNSRI yang sudah berusia 62 tahun akan mampu berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

“Dalam keterkaitan itu tentu semua pihak dalam kaitan yang terkait dengan stakeholder di FK UNSRI tentu terus meningkatkan kolaborasi internal, eksternal, nasional dan internasional. Tadi saya lihat beberapa prestasi-prestasi yang diraih oleh dosen-dosen di FK UNSRI adalah paten dan hak cipta begitu banyaknya,” imbuhnya.

Begitu juga disampaikan Dekan FK UNSRI dr Syarif Husin, MS, tidak terasa FK Unsri kita telah berusia 62 tahun, sampai pada hari ini dipimpin 16 dekan untuk perkembangan berikutnya di tahun 1980 mulailah berdiri program spesialis kita yakni yang pertama kali adalah program studi (Prodi) bedah. Jadi sesuai dengan tahun ini, tahun ke 62 program untuk program spesialis yang pertama kali FK Unsri berdiri adalah prodi bedah.

Kita saat ini telah memiliki 23 prodi lengkap mulai dari akademik Sarjana Strata Satu (S1), Sarjana Strata Dua (S2), dan Sarjana Strata Tiga (S3), sedangkan profesi kita sudah menambah lagi. Akreditasi prodi, alhamdulillah semua yang berandil dosen-dosen, tenaga pendidik kita, mahasiswa dan semua alumni, ingin kami sampaikan bahwa pencapaian akreditasi 23 prodi kita sampai hari ini semuanya hampir UNGGUL.

“Kita bertekad hanya beberapa prodi lagi yang belum mencapai UNGGUL, terutama prodi yang baru, mudah-mudahan dua program ini kita bisa menyusul program-program studi lainnya, sehingga kita melapor ke Rektor Unsri bagaimana nanti semua Prodi FK Unsri ini mencapai UNGGUL dan itu tekad kita semua,” bebernya.

Warta In | Palembang – Untuk yang ke-2 (dua) kalinya Pegiat Demokrasi dan anti korupsi Pembela Suara Rakyat (PSR) sambangi Markas Besar Daerah (Mapolda) Sumsel untukmelakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara langsung. Dengan mengunakan mobil komando dan pengeras suara serta membentangkan spanduk tuntutan, hampir ratusan orang massa aksi dari PSR ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Rabu (09/10/24).

Aan Hanapia atau yang akrab disapa Aan Pirang selaku Ketua DPW PSRP dan merangkap sebagai koordinator aksi saat didampingi Mukri AS diatas mobil komando dalam orasinya menjelaskan bahwa pihaknya sengaja mendatangi kantor Polda Sumsel untuk yang ke-2 kalinya untuk melakukan aksi demo karena ada persoalan atau perkara hukum yang sedang menimpa salah satu rekan keluarga dari organisasi PSR.

Adapun perkara hukum tersebut sedang dialami oleh Afrizal selaku Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya, yang beralamat di
Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dan ini adalah kasus yang didasari dari perjanjian jual-beli,”elas Aan Pirang.

“Kami hari ini mendatangi Polda Sumsel untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kepada Bapak Kapolda yang baru agar segera membebaskan saudara kami yang bernama Afrizal selaku Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya yang saat ini sedang ditahan. Sebab penahanan ini kami duga tidak melalui proses hukum yang benar,” ujar Aan Pirang.

Selain itu, Iqbal Tawakal yang merupakan salah satu koordinator aksi juga turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa kasus ini didasari perjanjian kontrak jual-beli minyak sawit antar Afrizal dengan rekanan. Jadi kalaupun belum ada reaslisasi sesuai perjanjian maka kasus ini murni Perdata dan tidak boleh adanya penahanan terhadap saudara Afrizal selaku Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya.

“Entah mengapa, Ibnu Hajar selaku Direktur Utama PT. Danu Agro Masindo melaporkan Afrizal sebagai Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya ke Polda Sumsel. Dan dari laporan tersebut terjadilah penangkapan dan penahanan terhadap saudara kami Afrizal di Polda,” kata Iqbal Tawakal.

Bebaskan saudara kami Afrizal dan kami meminta pihak Polda Sumsel yang baru harus segera tangkap Ibnu Hajar karena telah membuat laporan palsu, dan tidak dilenkapi dasar bukti yang jelas untuk menyatakan dasar hukum kepada Afrizal, pekik Iqbal Tawakal dengan lantang.

Maka dari itu, kami Pembela Suara Rakyat Palembang Mendesak dan melakukan tuntutan kepada Kapolda Sumsel Sebagai Berikut:

1.Selamat datang di Bumi Sriwijaya Kota Palembang kepada Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, SIK, MH. Semoga Kapolda Sumsel dapat Memberikan Kontribusi Untuk Kemajuan Keberhasilan Agar dapat Mengembalikan Kepercayaan Publik dan Masyarakat Terhadap institusi Polri Melaksanakan Tugas Pokok Menjaga Keamanan Kehidupan masyarakat, Melindungi, Mengayomi, Melayani dan Berikan Penegakkan Hukum yang Berkeadilan di bumi Sumsel.

2.MEMINTA BAPAK KAPOLDA SUMSEL, IRJEN POL. ANDI RIAN DJAJADI, SIK, MH. SEGERA MENGAMBIL ALIH DAN LANGSUNG MENANGGANI KASUS KUH PERDATA, ADA PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI MINYAK ASAM TINGGI, YANG SUDAH JELAS DI PASAL 10 DAN PASAL 11 KEPERDATAAN

3.MEMINTA KAPOLDA SUMSEL BEBASKAN SEKARANG JUGA MANGGE, PUANG, DAENG KAMI (APRIZAL) DIREKTUR UTAMA PT. DANG MERDU BERJAYA, KARENA MANGGE, PUANG, DAENG KAMI (APRIZAL) TIDAK BERSALAH.

4.MEMINTA KAPOLDA SUMSEL DAN TIM PENYIDIK SEGERA PANGGIL IBNU HAJAR DIREKTUR PT. DANU AGRO MASINDO UNTUK SEGERA VERIFIKASI LAPORAN KE DIREKTUR UTAMA PT. DANG MERDU BERJAYA, TERKAIT KONTRAK JUAL BELI MINYAK SAWIT ASAM TINGGI.

5.MEMINTA KAPOLDA SUMSEL DAN TIM PENYIDIK TANGKAP DAN ADILI IBNU HAJAR DIREKTUR PT. DANU AGRO MASINDO, DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, YAITU MEMBUAT LAPORAN PALSU DAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP DAENG APRIZAL.

6.Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Keadilan Hukum di bumi Sumsel Telah Mati, Tumpul Keatas Runcing Kebawah, Tebang Pilih.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kuasa hukum dari terlapor, Sujaka Rizkiono,SH,.MH, bersama rekan saat diminta pendapatnya usai melakukan audiensi dengan jajaran polda sumsel mengatakan jika kasus Pidana yang dituduhkan kepada klainnya tidak tepat jika itu terkait penggelapan dan penipuan.

“Kasus ini didasari perjanjian kontrak jual-beli minyak sawit asam. Jadi kasus ini Perdata dan kalaupun belum ada reaslisasi sesuai perjanjian ya jatuhnya One Prestasi prosesnya di Pengadilan bukan Kepolisian apa lagi sampai klien kami ditahan. Oleh karena itu tidak tepat kalau Perdata di jadikan Pidana apalagi atas tuduhan penipuan dan penggelapan sampai Klien kami Afrizal di tahan di Polda sekarang ini,” ujarnya.

Massa aksi di terima Kapolda Sumsel, untuk melakukan Audiensi yang di Wakili oleh AKBP Parlindungan Lubis, SH.,MM Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel, serta unjuk rasa berjalan damai.