Aceh Barat .Redaksi.co
Pemilik armada truk pengangkut batubara yang bekerja di bawah vendor mitra PT AJB, Teuku Aldrin Arifin, menyampaikan rasa kekecewaannya atas aksi penghadangan oleh sejumlah pemuda di Desa Alue Tampak yang menahan beberapa unit truk bermuatan penuh. Sabtu, 12/4/25

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan tuntutan kompensasi dari pihak perusahaan PT Agra budi Jasa Bersama (AJB) yang hingga kini belum terealisasi.

Teuku Aldrin menjelaskan bahwa kedatangannya ke lokasi kejadian pada Sabtu malam 12/4, bertujuan untuk bernegosiasi secara baik-baik dengan warga setempat, menyusul adanya penahanan salah satu unit miliknya. Namun, situasi sempat memanas saat dirinya mempertanyakan langsung alasan penahanan tersebut.

“Tujuan saya datang ini, bukan bermaksud untuk mencari keributan, tetapi saya datang hanya ingin menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan. Setelah saya menjelaskan maksud kedatangan, suasana kembali kondusif dan warga bisa memahami posisi kami,” Ujarnya

Ia menegaskan bahwa para pemilik truk seperti dirinya bukan karyawan PT AJB, melainkan hanya mitra kerja dari vendor. Oleh karena itu, menurutnya tindakan penghentian dan penahanan unit justru salah sasaran.

“Kami sangat menyayangkan aksi ini. Kami memahami masyarakat sedang menuntut haknya, namun langkah menahan unit kami sangat merugikan. Mobil yang bermuatan penuh tidak bisa terparkir terlalu lama karena bisa menyebabkan kerusakan serius pada sistem kendaraan, seperti per daun, sasis, as roda, hingga ban,” jelas Aldrin.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa mayoritas sopir truk yang bekerja di proyek tersebut berasal dari masyarakat lokal Aceh Barat, dan sangat bergantung pada pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

“Kalau tuntutannya kepada PT AJB, seharusnya yang ditahan adalah kendaraan milik perusahaan, bukan kendaraan harian lepas milik rakyat kecil. Kami sudah beberapa kali memohon agar unit dilepas, dan bila tidak bisa dimusyawarahkan secara baik-baik, kami juga siap menanggung segala risikonya. Namun, kami berharap semua diselesaikan dengan cara kekeluargaan agar tidak ada yang merasa dirugikan,” tuturnya

Teuku Aldrin juga mencurigai bahwa aksi tadi malam telah ditunggangi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memiliki kepentingan lain, namun dirinya tidak ingin mempermasalahkan hal itu lebih jauh.

“Kami hanya ingin unit kami dilepas. Setelah itu, silakan akses hauling ditutup kembali jika itu keputusan warga. Kami berharap masalah ini tidak terulang lagi, dan jika ada tuntutan, sampaikanlah langsung ke pihak perusahaan PT AJB, bukan dengan menahan unit kami. Musyawarah adalah jalan terbaik,” pungkasnya.

Situasi saat ini dilaporkan telah kembali kondusif, meski proses mediasi antara pihak warga dan perwakilan pemilik unit masih terus berlangsung untuk mencari solusi damai dan berkeadilan bagi semua pihak ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Aceh Barat (LSM FORMAT) angkat bicara terkait persoalan yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT AJB selaku perusahaan pengangkut batubara

Dalam peryataannya, Format melalui Wakil Ketua Umum Ahhadda ikut menyoroti berbagai persolan antara masyarakat dengan pihak perusahaan pengangkutan batubara ini. Dan terbaru telah terjadi keributan antara masyarakat dengan PT AJB di kecamatan Kaway XVI

“kita selalu di buat heboh oleh kejadian kejadian yg terjadi di jalan hilir PT. AJB, hampir dalam setahun pasti ada keributan keributan yang terjadi. Ia mengungkapkan rata rata keributan itu terjadi salah satunya pasti gara-gara pihak PT. AJB tidak memenuhi hak dan kewajiban terhadap warga yang terkenal dampak dari hilirisasi dari pengangkutan batu bara tersebut,” kata Ahhadda, Minggu (13/4-2025).

Seharusnya, kata Ahhadda, pihak perusahaan PT AJB harus bertanggung jawab dengan efek yang ditimbulkan, jangan lepas dari tanggung jawab dan terjadi keributan keributan selalu, kalau tidak mau bertanggung jawab ya pergi saja atau off saja,” tegasnya

“Kita malu membaca dan mendengar tentang berita berita keributan yang terjadi, siapa saja pasti melakukan demo atau menanyakan ketika hak dia tidak diberikan, seperti kejadian yang warga Langung yang meninggal dunia di tabrak oleh pihak PT. AJB, ya seharus mereka bertanggung jawab, jangan lepas tangan,” Ujarnya

“Setahu kami sampai sekarang kasus tabrakan yang menimpa warga langsung sampai meninggal dunia belum ada kejelasan terhadap pihak keluarga korban, seharusnya pihak kepolisian atau pihak pemerintah mengambil sikap tegas atas kejadian kejadian seperti ini, apalagi menyangkut nyawa orang,” pungkas Ahhadda ***”

Aceh Barat . Redaksi. co
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Aceh diwakili oleh Wakil Sekretaris PW IWO serta Kabid Humas PW IWO Aceh lakukan kunjungan silahturahmi ke kediaman Bupati Aceh Besar, Sabtu (12/02/2025).

Kunjungan dan sekaligus silaturahmi perwakilan organisasi media ini disambut hangat oleh Bupati Aceh Besar Syech Muharam dikediaman Pribadinya.

Ketua PW IWO Aceh melalui Kabid Humas, Ismail Zein, mengatakan bahwa silahturahmi ini bertujuan untuk memperkuat dan mempererat hubungan baik serta sekaligus memperkenalkan organisasi IWO yang sudah mulai terbentuk di provinsi Aceh dan terus menjamur ke daerah.

” Alhamdulillah kunjungan kami pada hari ini dipimpin langsung oleh Rizky Sufiriansyah dari PW IWO Aceh, pada kunjungan ini sekaligus bertujuan menyampaikan agenda tentang pelantikan PW IWO Aceh di bulan Mei mendatang ” ucap Kabidhumas.

Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban tersebut, Muharram menyampaikan apresiasinya atas kunjungan PW IWO Aceh ,sehingga hubungan dengan organisasi profesi ini bisa berjalan dengan baik.

“Saya berharap semoga kedepan IWO Aceh bisa bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat ke tengah tengah masyarakat” ucap ex panglima GAM tersebut.

Pada pertemuan ini , mewakili ketua PW IWO Aceh, Wasekwil IWO Aceh mengucapkan terimakasih kepada bupati Aceh besar atas sambutan hangat dan apresiasi yang diberikan oleh orang nomor satu Aceh besar tersebut, ” kita siap bekerjasama sebagai masanger pemerintah dalam menyampaikan berbagai program Bupati Aceh Besar yang pro terhadap kemajuan rakyat kedepan “.

“Kami ucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan syech Muharram ,semoga beliau selalu diberikan kesehatan” ucap Kabid Humas IWO.

Dan tentu dengan kunjungan ini berharap dapat menjadi awal yang baik untuk kolaborasi yang lebih intensif di masa mendatang, sehingga langkah positif untuk memperkuat sinergi antara media dan pemerintah dapat tercapai demi kemajuan bersama ****

Redaksi. Co, Jember – Menjelang Haul Akbar Habib Sholeh Tanggul yang ke 49 para pengunjung dari berbagai kota yang ada di indonesia. mulai berdatangan untuk ikut sertamendoakan serta mengenang jasa-jasanya. Dari pantauan wartawan Redaksi. Co, Sabtu 11 april 2025,para pengunjung yang hadir sebelum hari-H rata rata dari Kota yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat seperti Pasuruan, probolinggo, Sidoarjo dan juga Cimahi Bandung.

Hal itu di sampaikan Dani Alfandi pengunjung dari Sidoarjo, ia mengaku datang lebih awal ke acara Haul agar bisa mendapatkan tempat paling depan.

“Saya bersama rombongan sengaja hadir sebelum acara untuk mendapatkan posisi terdepan sehingga kami bisa langsung mengikuti rangkaian acara yang ada, seperti silaturahmi dengan kerabat habib,  pengajian, dan doa bersama.

Pada kegaiatan Haul habib Sholeh yang rutin diadakan tiap tahun, selain menjadi tujuan umat muslim berziarah juga dinilai membawah berkah bagi pelaku UMKM,

“Saya menjual Galon kosong, biasanya oleh Peziarah di beli buat di isi air yang berasal dari sumber mata air yang ada di areal makam,” Ucap Muhammad Duis.

Duis juga mengaku ditiap Haul Habib Sholeh Tanggul penjualan Galonnya selalu mendapat omset yang tak terhingga, “Galon kosong yang kami sediakan biasanya terjual hingga ribuan galon, rata – rata kami jual galon mulai harga 12,000 hingga 20,000 / perbiji, tergantung dari besar dan jenis galon.

Lanjut Duis, para pedagang yang merasakan berkah dalam menjemput rezeki di moment ini tidak hanya dari wilayah Tanggul atau Kabupaten Jember saja, melainkan dari luar kota yang ada di indonesia. (sofyan)

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melakukan peninjauan relokasi baru bagi pedagang buah-buahan dan Sayuran di dua lokasi yang berbeda di kota Meulaboh,pada Sabtu (12/4-2025)

“Hari ini kami dari Disperindagkop bersama Kabid Aset dan Kabid Pendapatan dari BPKD, Kepala UPTD Pasar dan Satpol PP bersama-sama meninjau lokasi baru penempatan bagi pedagang buah-buahan dan sayuran dalam kawasan kota Meulaboh” Kata Plt Kadis Perindagkop Dr. Husensah, M.Pd disela-sela peninjauan tersebut

Adapun rencana penempatan lokasi baru tersebut yakni untuk para pedagang buah-buahan di jalan Teuku Chik Ali Akbar, sedangkan untuk pedagang sayur akan ditempatkan di belakang Suzuya komplek pasar Bina Usaha Meulaboh.

Husensah menyebutkan bahwa selama ini para pedagang sayur dan buah-buahan sangat semrawut dan sangat menganggu ketertiban umum, dan perlu ada tempat lokasi jualan yang strategis agar tertib dan teratur. Dan diharapkan dengan adanya tempat lokasi jualan baru ini dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penempatan lokasi baru bagi pedagang sayur dan buah-buahan ini juga sesuai dengan instruksi Bupati Aceh Barat untuk memberi tempat yang nyaman bagi pedagang sayur dan buah-buahan, karena di samping untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan, juga dengan adanya lokasi baru untuk pedagang ini dapat menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perdagangan

Rencananya kita menempatkan pedagang buah-buahan di jalan Teuku Chik Ali Akbar, sedangkan untuk pedagang sayur dibelakang Suzuya komplek pasar bina usaha Meulaboh,” kata Husensah

Ia mengatakan bahwa dengan adanya lokasi baru nanti para pedagang buah-buahan dan sayuran akan tertib dan teratur, dan mereka tidak lagi berjualan dipinggir jalan karena selain semrawut juga menganggu ketertiban umum di jalan raya,” Ujarnya

“Dalam peninjauan ini juga ikut kabid aset dari BPKD untuk menghitung tara cara mengambil sewa untuk pemasukan PAD, karena ada tanah yang belum masuk dalam Qanun, kemudian untuk kedepan tanah tersebut akan kita usulkan masuk dalam Qanun sebagai dasar tarif sewa untuk PAD, untuk sementara juga kita gunakan untuk kepentingan pedagang sesuai tarif yang masih berlaku,” Imbuh Husensah ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Kebijakan pengelolaan anggaran Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat yang hanya memprioritaskan satu item utama, yakni bidang ketahanan pangan, menuai polemik dan perdebatan hangat di tengah masyarakat, terutama para kepala desa (keuchik). di Lansir KDN Sabtu, 12/4/25.

Program ketahanan pangan tersebut diprioritaskan untuk pengadaan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan pengembangan budidaya ikan, serta tanaman pangan.

Namun, para keuchik mengeluhkan bahwa kebutuhan di desa tidak semata-mata menyangkut pangan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, adat, dan kebutuhan lainnya yang mendesak namun tidak tercantum dalam APBG.

Seperti disampaikan oleh Keuchik Gampong Kuala Bhee, Kausar, yang menilai bahwa desa memiliki kebijakan adat dan kebutuhan masyarakat yang seringkali tidak tertuang dalam dokumen APBG.

“Banyak hal yang menjadi kebijakan dalam desa yang tidak tertulis dalam APBG, namun menjadi tuntutan masyarakat. Seperti urusan adat istiadat., mulai dari cah rot, ba ranup, dan antar linto atau dara baro, yang selama ini menggunakan dana pribadi. Kami berharap ada aturan baku yang bisa dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan di desa,” papar Kecik Kuala bee Itu.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat,Marjan Hanafie, M.Si., saat dikonfirmasi Kepada Media ini menyatakan bahwa proses penganggaran tetap mengacu pada regulasi.

” Setiap gampong harus memiliki perencanaan program dan kegiatan yg dibutuhkan melalui musdes. Selanjutnya Hasil musdes dituangkan dalam dokumen RPJMG dan RKPG. Dari rencana tahunan di susun APBG, karena kita menggunakan aplikasi Siskeudes mekanismenya melalui posting APBG memang harus dilakukan di DPMG,” Terang Marjan

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kebijakan prioritas ketahanan pangan didasarkan pada regulasi nasional, termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan regulasi terbaru tahun 2025, yaitu; Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

Ditambahkan, Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang perioritas penggunaan dana desa Tahun 2025. Antara lain yang pertama terkait penanganan kemiskinan ekstrem dengan menggunakan dana desa paling tinggi 15% untuk bantuan langsung tunai.

” Selanjutnya penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim serta Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk Stunting, dukungan program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa, kemudian pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital, pembangunan berbasis pada karya tunai dan yang terakhir penggunaan bahan baku lokal atau program sektor prioritas lainnya di desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut marjan menegaskan, Permenkeu Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025.

Permendagri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rekonsiliasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

Dalam regulasi tersebut, alokasi minimal 20% dari Dana Desa ditetapkan untuk ketahanan pangan, dan maksimal 15% untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa.

Program ketahanan pangan sendiri mencakup empat sektor prioritas. sektor pertanian menckup tanaman muda seperti padi, jagung, ubi, aneka sayuran. Bidang perikanan benih, pakan, kolam. Bidang peternakan sapi, kambing, ayam, bebek. dan pengolahan pangan berbasis BUMG atau lembaga keuangan desa.

” Misalnya, desa ingin program ternak sapi. Maka harus lengkap: bibit sapi, kandang, pakan. Atau pertanian padi harus mencakup bibit, pupuk, pengairan. Tidak boleh hanya satu item. Semua dilakukan berbasis analisa usaha,” jelasnya.

Marjan juga menyebutkan ada kesalahpahaman di lapangan, seperti pelarangan pengadaan pupuk atau pengairan sawah. ditekankan bahwa semua komponen pendukung kegiatan pangan bisa diajukan asal sesuai analisis kebutuhan.

“Program ini bagian dari penguatan ekonomi masyarakat dan juga mendukung 100 Program perioritas Bupati Aceh Barat, salah satunya penguatan BUMG,” tegas kepala dinas DPMG Aceh Barat itu

Ia juga berharap masing-masing desa(Gampong )bisa berkolaborasi aktif, bukan malah saling menyalahkan,” pungkasnya

Kini, banyak kepala desa berharap pemerintah membuka ruang diskusi dan kritik konstruktif terhadap implementasi program ini, serta menyediakan payung hukum yang jelas dan seragam agar pengambilan keputusan di tingkat Gampong tidak menjadi beban personal keuchik semata.

Redakdi. Co, Jember – Dalam upaya membantu Program Pemkab Jember, khususnya dalam program berobat gratis bagi warga yang berdomisili Jember, RSUD Balung gandeng Universal Health Coverage (UHC)

Namun ada hal yang perluh di ketahui bersama, Rangga Andre Humas Rumah sakit Balung, menjelaskan bagi masyarakat yang belum ke rumah sakit, namun ada beberapa tahapan yang perlu fahami yaitu tentang jenis penyakit yang masih bisa di tangani oleh puskesmas di setiap kecamatan ada 144, diluar penyakit tersebut, masyarakat harus ada surat rujukan dari puskesmas terdekat.

Masyarakat yang mau berobat cukup mendatangi petugas yang berada di Corner UHC (Universal Health Coverage) dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (KTP) atau NIK saja masyarakat sudah  bisa kami layani dengan sepenuh hati tanpa harus ribet.

Yang artinya dari 144 penyakit yang di maksud masih bisa ditangani oleh Puskesmas di masing masing Kecamatan, di luar penyakit tersebut masyarakat bisa berobat di RS Balung dengan catatan ada surat rujukan dari Puskesmas setempat, “Rangga.

Rangga Andre menambahkan, dalam berobat gratis yang di luncurkan sejak 1 April 2025 lalu, oleh Pemerintah Kabupaten Jember sangatlah membantu apalagi bagi warga yang kurang mampu.

Tidak hanya itu, Program Bupati ini selain, masyarakat bisa berobat  gratis di Rumah sakit, Puskesmas yang di kabupaten Jember, Masyarakat Jember yang ada di perantauhan di seluruh Indonesia juga bisa, dengan cacatan masih berdomisi Jember .

“Program bupati ini sekarang sangat membantu sekali terhadap masyarakat Jember, Karana mudahnya administrasi dan puhak rumah sakit Balung sekarang juga sudah berkerja sama dengan Adminduk Jember, untuk mngatasi persoalan Data yang bermasalah, jadi warga gak perlu ke Dispenduk Jember (sofyan)