Aceh Barat.Redaksi.co
Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di halaman Kantor Bupati Aceh Barat, Senin 2/6/2025

Upacara ini di hadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur sipil negara, pelajar, serta ormas dan OKP

Dalam amanatnya yang mewakili Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., Wakil Bupati menyampaikan amanat tentang pentingnya meneguhkan kembali semangat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa.

“Pancasila bukan hanya dokumen sejarah, tapi jiwa bangsa dan pedoman hidup kita bersama. Ia adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia,” tegas Said Fadheil

Ia mengingatkan bahwa dalam keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa yang dimiliki oleh lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, Pancasila hadir sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan memecah belah.

Said Fadheil juga menekankan peran strategis Pancasila dalam mendukung agenda besar Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045, terutama melalui Asta Cita – delapan agenda prioritas pembangunan nasional. Salah satu poin penting adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

“Pancasila harus kita tanamkan dalam semua lini kehidupan – dari dunia pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Said Fadheil turut mengapresiasi peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terus berupaya menghidupkan nilai-nilai Pancasila melalui pelatihan, pendidikan, dan kolaborasi lintas sektor di berbagai lapisan masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia mengajak seluruh masyarakat Aceh Barat untuk tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi menjadikannya panduan dalam kehidupan sehari-hari, guna membangun bangsa yang tidak hanya maju secara teknologi, namun juga unggul dalam moral dan kebijaksanaan.

“Peringatan ini adalah momentum introspeksi. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Mari jadikan Pancasila sebagai jiwa dari setiap denyut nadi pembangunan bangsa,” pungkasnya ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Forum kerukunan Anak Bangsa (Forkab) aceh barat mengelar Rapat Kerja Daerah tahun 2025.yang di laksanakan di kantor DPW. Jalan Cendrawasih meulaboh pada Kamis 29/5/2025

Rapat kerja tahunan di buka oleh ketua DPW.Forkab aceh barat Muktaruddin di hadiri oleh unsur pengurus harian DPW. Dari pengurus kecamatan kelompok ibu ibu srikandi serta dari satgas FORKAB aceh barat.

Kegiatan rakerda dengan Tema.”SATUKAN VISI.PERKUAT ORGANISASI ,TINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.” FORKAB ACEH BARAT SOLID. NKRI HARGA MATI.

Rapat kerja tahunan ini merupakan kegiatan rutin selama kepengurusan di bawah kepemimpinan Muktaruddin.dan sebagai sarana silahturahmi, bertujuan untuk menerima masukan masukan dari rekan rekan pengurus kecamatan serta merancang program program forkab aceh barat kedepan ujar Muktaruddin dalam Arahannya.

Kegiatan Rakerda yang di hadiri oleh pengurus DPW serta ketua ketua Distrik kecamatan yang hadir 10 kecamatan satu di wakili oleh bendaharanya yaitu kecamatan bubon.dan sungai mas tidak hadir.tapi pihak DPW sudah mengundang. Ujar Zamzami selaku ketua panitia pelaksana.

Muktaruddin selaku ketua DPW
mengajak semua pengurus kecamatan se kabupaten aceh barat untuk bersatu bekerja sama memajukan organisasi

“Mari kita kompak,saling bersatu, jangan kita saling salah menyalahkan, kalau ada persoalan yang terjadi mari kita musyawarahkan bersama baik itu pengurus DPW.dan pengurus Distrik kecamatan.kita sudah sewa kantor kalau ada hal hal yang menyangkut organisasi mari datang ke kantor agar bisa kita cari solusinya “Tegas Muktaruddin di hadapan peserta Rakerda.

Ia juga minta kepada ketua ketua distrik atau pengurus kecamatan agar dapat mendata anggota forkab di kecamatan masing masing.agar nanti kita benar tau mana angota dan mana pengurus.

“Kepada masing masing ketua distrik agar dapat mendata anggota masing masing di kecamatan agar jelas mana anggota atau pengurus FORKAB ” Ujarnya

Dalam forum yang penuh kekeluargaan itu juga di buka ruang diskusi agar para ketua kecamatan dan pengurus DPW dapat menyampaikan berbagai hal dan kritikan terhadap kepengurusan DPW forkab aceh barat.

Di sela sela diskusi salah seorang pengurus kecamatan menanyakan dalam forum ada informasi isu pembekuan kepengurusan Dpw aceh barat oleh DPP.Forkab aceh.Muktaruddin dengan tegas menjawab memang isu itu ada saya dengar, tapi sampai saat ini saya belum menerima surat secara resmi,. Dan kalaupun benar ada pembekuan kepengurusan DPW. Itu ada aturannya mengapa dan kalau ada kesalahan saya, saya tidak pernah di panggil dan di proses oleh pihak DPP.forkab ada aturannya ada AD/ART nya.
Terkait adanya pembekuan kepengurusan Dpw.para ketua distrik kecamatan sangat kaget.apa lagi ada kabar bahwa pembekuan itu atas usulan dari pengurus kecamatan kecamatan kami merasa tidak pernah menandatangani surat usulan untuk pembekuan Kepengurusan DPW.karna dpw dengan pengurus kecamatan sangat solid dan selalu ada kordinasi.kata Efendi ketua kecamatan johanpahlawan.yang di benarkan zaini ketua kecamatan arongan lambalek ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat dalam waktu dekat segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat.

Surat edaran tersebut berisikan tentang wajib mengaji bagi siswa 15 menit sebelum dimulainya proses belajar mengajar, tidak boleh merokok bagi guru laki-laki di lingkungan sekolah dan saat berlangsungnya proses belajar mengajar dan wajib sholat dhuhur berjamaah bagi siswa seusai proses pembelajaran serta menjaga kebersihan dilingkungan sekolah seperti kebersihan toilet, ruang belajar harus bersih dan halaman lingkungan sekolah terbebas dari sampah

Penerbitan surat edaran tersebut menindaklanjuti arahan dan instruksi dari Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM sebagai langkah untuk menerapkan disiplin disekolah dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan menanamkan nilai-nilai agama di lingkungan sekolah,” Kata Kadis Dikbud Aceh Barat, Dr. Husensah,.M.Pd, Sabtu 31/5-2025

Husensah juga menekankan pentingnya melaksanakan pengajian 15 menit bagi siswa sebelum proses belajar mengajar di mulai serta melaksanakan shalat Dhuhur berjamaah bagi siswa sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dan juga bagian untuk menanamkan nilai-nilai agama dikalangan dikalangan siswa sesuai visi dan misi kepala daerah

Dinas pendidikan kabupaten Aceh Barat berharap dengan adanya surat edaran ini, semangat disiplin guru semakin meningkat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di jenjang satuan pendidikan SD dan SMP. Dan disamping itu, dengan adanya kegiatan positif seperti pelaksanaan pengajian 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai dan shalat dhuhur berjamaah dapat menjadi momentum bagi seluruh warga sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” Ujar Husensah

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Tarmizi-Said berkomitmen untuk terus membenahi sektor pendidikan yang terarah dan terukur terutama dalam penerapan disiplin guru sebagai tenaga pendidik, sehingga nantinya tidak ada lagi guru yang datang terlambat dan memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan optimal,” tambanya

“Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat akan terus melakukan pemantauan secara rutin di seluruh sekolah di jenjang satuan pendidikan SD dan SMP di Aceh Barat pasca dikeluarkan surat edaran ini dan memastikan seluruh sekolah sudah menjalankan instruksi dari pemerintah daerah,” demikian Husensah ****

Jember, redaksi.co – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bersama Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), meresmikan pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Jember dalam kunjungan resminya di Balai Diklat BKPSDM pada Sabtu (31/5/2025). Program ini menjadi tonggak awal hadirnya pendidikan gratis dan terintegrasi yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini baru sosialisasi pertama dengan orang tua atau wali murid calon siswa Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul. Ia menyebut, Kementerian PUPR telah menyatakan bahwa Jember layak menjadi salah satu perintis sekolah rakyat untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Menurut Gus Ipul, saat ini proses rekrutmen siswa, guru, hingga kepala sekolah sedang berlangsung. Sekolah Rakyat di Jember ini akan menjadi bagian dari peluncuran serentak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Di Jember sendiri, akan dibentuk 6 rombongan belajar (rombel) yang mencakup dua rombel di masing-masing jenjang pendidikan.

Tak hanya fokus pada pendidikan anak, pemerintah juga berkomitmen memberdayakan para orang tua. “Anaknya sekolah gratis, orang tuanya kita bantu. Rumah diperbaiki, sanitasi ditingkatkan. Ini pendekatan menyeluruh,” ujarnya.

Senada, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan. “Ini bukan hanya soal SD sampai SMA. Untuk kuliah pun, kami siapkan pembiayaannya,” ungkap Gus Fawait.

Dengan langkah strategis ini, Jember diharapkan menjadi model pengembangan pendidikan berbasis keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.(*)

Aceh Barat.Redaksi.co
Dalam sebuah momen penuh keakraban dan semangat kebersamaan, Sa’dul Bahri, S.Sos.I kembali terpilih memimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Barat untuk periode 2025–2028. Pemilihan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan demokratis melalui Konferensi Kabupaten II (Konferkab) yang digelar pada Sabtu, 31 Mei 2025, di Kantor PWI Provinsi Aceh, Banda Aceh.

Menariknya, Sa’dul Bahri dari Wartawan Harian Serambi Indonesia ini terpilih secara aklamasi, sebuah bentuk kepercayaan mutlak dari seluruh anggota PWI Aceh Barat yang hadir. Tidak adanya calon lain dalam konferkab tersebut menunjukkan kuatnya dukungan dan harapan para wartawan Aceh Barat terhadap kepemimpinan Sa’dul.

Konferkab II PWI Aceh Barat telah menghasilkan kepengurusan baru yang kembali dipimpin oleh Sa’dul Bahri. Ini mencerminkan kepercayaan dan harapan besar dari para anggota PWI terhadap beliau,” ujar Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, usai acara konferkab.

Sa’dul Bahri bukanlah sosok baru dalam dunia kewartawanan dan organisasi profesi di Aceh Barat. Selama masa kepemimpinannya sebelumnya, ia dikenal sebagai figur yang konsisten memperjuangkan profesionalisme wartawan dan menjaga marwah PWI sebagai organisasi yang kredibel dan independen.

Keberhasilannya membina komunikasi yang harmonis antar anggota serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak di tingkat daerah membuat banyak pihak optimistis bahwa di bawah komando Sa’dul, PWI Aceh Barat akan semakin solid dan berdaya saing.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, menyampaikan harapan besarnya terhadap pengurus baru yang dikomandoi Sa’dul.

“Kami berharap PWI Aceh Barat ke depan akan menjadi organisasi yang semakin solid, kompak, dan terus berkembang. Peran wartawan sangat penting dalam membangun demokrasi dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik,” tegasnya.

Sa’dul Bahri sendiri menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh rekan-rekan seprofesi. Ia berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program penguatan kapasitas wartawan serta memperkuat posisi PWI sebagai wadah yang menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Arah Baru, Semangat Lama

Dengan kembali terpilihnya Sa’dul Bahri, diharapkan PWI Aceh Barat tidak hanya mampu menjaga eksistensinya, tetapi juga mampu bertransformasi menghadapi tantangan baru di era digital dan keterbukaan informasi. Wartawan tidak hanya dituntut untuk cepat dalam menyampaikan informasi, tapi juga harus akurat, berimbang, dan taat pada kode etik jurnalistik.

Konferkab II ini menjadi tonggak baru yang menandai kesinambungan perjuangan PWI Aceh Barat di bawah nakhoda yang sudah terbukti dedikasinya. Semoga organisasi ini terus menjadi rumah besar bagi para wartawan untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Terimakasih kepada para teman-teman PWI yang telah memberikan kepercayaan kembali ke pada saya untuk memimpin PWI Aceh Barat,” kata Ketua terpilih PWI Aceh Barat, Sa’dul Bahri.

Berikut komposisi kepengurusan baru PWI Aceh Barat periode 2025-2028.

Sa’dul Bahri (Serambi Indonesia) sebagai ketua, Puadi Safria (LPP RRI) sekretaris, Marzan Yusuf (Acehnews. id) bendahara.

Pokja Bidang Organisasi Hukum dan Advokasi, Irhamsyah, Reja Fahmi dan Rico Maharsi. Pokja Bidang Agama dan Pendidikan, Arif Rizalul, Gus Mariadi, Almanudar dan Muhibbul Jamil.

Pokja Bidang Olahraga, Hendy Berry Pratama S dan Mardianto. Pokja Bidang Kerja Sama, Sosial dan Hubungan Antar Lembaga, Riosa Ahmad Hidayat, Dedi Suriyadi ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) II Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Barat di Banda Aceh, berakhir dengan sukses pada Sabtu .31/5/2025.

Konferensi tersebut mengusung tema “Akselerasi Pers di Lingkungan Industri”. Tema ini dipilih untuk memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan daerah berbasis kawasan industri.

Tak hanya itu, konferensi ini juga menjadi forum penting membahas isu-isu strategis seperti profesionalisme wartawan, penguatan kapasitas organisasi, serta membangun sinergi antara media dan sektor industri di Aceh Barat.

PWI menilai, kolaborasi dengan dunia industri menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem pers yang kritis, solutif, dan progresif.

Selain itu, forum ini juga menyusun program kerja jangka menengah, memilih pengurus baru, dan menetapkan sejumlah keputusan penting untuk arah organisasi tiga tahun ke depan.

Dalam sidang pleno Konferkab II PWI Aceh Barat, Sa’dul Bahri kembali terpilih untuk yang kedua kalinya sebagai Ketua PWI Aceh Barat periode 2025–2028, secara aklamasi. Sebelumnya ia menjabat ketua periode 2022-2025.

Sa’dul yang merupakan wartawan Serambi Indonesia ini menjadi calon satu-satunya mendaftar setelah dibukanya pendaftaran calon ketua oleh panitia pada empat hari yang lalu.

Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, dalam sambutannya menegaskan bahwa wartawan memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada publik, bukan sebagai penghakim.

“Wartawan bukan eksekutor atau hakim. Tugasnya menyampaikan informasi yang dikonfirmasi dengan fakta kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dominasi generasi muda dalam struktur PWI saat ini. Menurutnya, regenerasi harus terus berjalan agar organisasi tetap dinamis dan adaptif.

“Sekarang 80 persen anggota PWI adalah anak muda. Ini membanggakan karena kita berhasil merekrut generasi penerus,” ucapnya.

Nasir Nurdin juga berpesan kepada ketua terpilih untuk memperkuat solidaritas internal dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa Aceh Barat, Hidayat Isa, turut hadir dan mengucapkan selamat kepada ketua terpilih.

Ia menyampaikan bahwa hubungan antara PWI dan pemerintah daerah selama ini berjalan harmonis dan saling mendukung.

“PWI telah berkontribusi besar dalam menyampaikan capaian dan program pemerintah kepada masyarakat. Hubungan komunikasi yang baik ini perlu terus dijaga,” ujarnya.

Dalam konferensi tersebut juga dilakukan penyerahan kartu anggota kepada wartawan yang baru bergabung sebagai anggota resmi PWI. Kegiatan menjadi momentum konsolidasi penting bagi kemajuan insan pers di Aceh Barat.

Berikut daftar komposisi kepengurusan baru PWI Aceh Barat periode 2025-2028.

Sa’dul Bahri (Serambi Indonesia) sebagai ketua, Puadi Safria (LPP RRI) sekretaris, Marzan Yusuf (Acehnews. id) bendahara.

Pokja Bidang Organisasi Hukum dan Advokasi, Irhamsyah, Reja Fahmi dan Rico Maharsi. Pokja Bidang Agama dan Pendidikan, Arif Rizalul, Gus Mariadi, Almanudar dan Muhibbul Jamil.

Pokja Bidang Olahraga, Hendy Berry Pratama S dan Mardianto. Pokja Bidang Kerja Sama, Sosial dan Hubungan Antar Lembaga, Riosa Ahmad Hidayat, Dedi Suriyadi ****

JEMBER, Redaksi.co – Suasana pagi yang tenang di Dusun Krajan, Desa Pondokdalem, Kecamatan Semboro, mendadak berubah mencekam. Seorang ibu rumah tangga bernama Yuli Agustin (38) harus dilarikan ke Puskesmas dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Ironisnya, pelaku penganiayaan diduga adalah tetangganya sendiri, yang tak lain merupakan Kepala Dusun setempat, Subur Wicaksono (48).

Peristiwa berdarah ini terjadi pada Sabtu pagi, 31 Mei 2025 sekitar pukul 08.00 WIB. Saat itu, suami korban, Moh Tohir (40), sedang bekerja dan menerima kabar mengejutkan dari seorang saksi mata, Jumainah, yang menyaksikan langsung kondisi istrinya yang bersimbah darah.

Korban segera dibawa ke Puskesmas Tanggul untuk mendapat pertolongan medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan luka robek parah di dahi, bahu kiri, serta dua luka bacok di bagian belakang leher, yang diduga kuat disebabkan oleh senjata tajam jenis sabit.

Kapolsek Semboro, Iptu Andreas Suryo Rubedo, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa tragedi ini berakar dari konflik berkepanjangan antara keluarga korban dan pelaku. “Ketegangan yang sudah lama terjadi akhirnya meledak menjadi aksi kekerasan,” ujarnya.

Pelaku kini telah diamankan bersama barang bukti berupa sabit bergagang kayu berwarna cokelat. Polisi masih mendalami motif dan latar belakang perselisihan yang menyebabkan insiden ini, dan pelaku akan dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat.

Masyarakat sekitar mengaku terkejut sekaligus prihatin dengan kejadian ini. Beberapa warga berharap pihak berwenang dapat menangani konflik antar keluarga secara lebih dini agar tidak kembali memicu tragedi serupa di kemudian hari (Sofyan / Lukman)

Aceh Barat.Redaksi.co
Berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan Pemerintah Aceh Barat dibawah kepemimpinan Bupati Tarmizi, SP,.MM dan wakilnya Said Fadhel,.SH demi mengoptimalkan pelayanan kinerja kepada masyarakat.

Dan Salah satunya dengan meluncurkan layanan “Lapor Bupati”, sebuah sistem pengaduan publik yang bertujuan meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan pemerintah. Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Kominsa Aceh Barat

Launching layanan aduan “Lapor Bupati” ini dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM didampingi Wakilnya Said Fadhel, SH yang gelar di Aula Teuku Umar Bappeda, Kamis malam 29/5-2025.

Acara turut dihadiri unsur Forkompinda, Para Kepala SKPK lingkup Pemkab Aceh Barat, berbagai komponen masyarakat dan ratusan undangan lainnya.

Menurut Bupati Tarmizi bahwa program ini lahir dari kesadaran akan masih adanya titik-titik layanan publik yang belum optimal dan lewat layanan ini, masyarakat diharapkan tidak ragu untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait layanan pemerintah melalui WhatsApp dengan nomor : 0853 5599 1221 dengan mencantumkan nama, alamat lengkap, serta bukti pendukung seperti foto, video atau dokumen lainnya.

Selain melalui pesan WhatsApp, warga juga bisa melaporkan melalui media sosial, email, website resmi dan aplikasi mobile

Tarmizi mengungkapkan bahwa setiap laporan aduan dari masyarakat akan diteruskan kepada Dinas dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya

“Ini adalah bentuk keterbukaan dan tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap keluhan masyarakat tersampaikan dan ditindaklanjuti tanpa rasa takut, karena identitas pelapor kami jamin kerahasiaannya,”ungkap Tarmizi

“Saya berharap mulai saat ini, ada perbaikan menyeluruh di semua sektor pelayanan publik. Pemerintah tidak perlu menunggu masyarakat melapor, tapi harus proaktif memperbaiki diri,” tegas Bupati.

Bupati juga menegaskan, laporan yang masuk hanya dapat diakses oleh tim internal dan identitas pelapor tidak akan dipublikasikan. Namun, hasil dari penanganan laporan tersebut akan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

“Dengan semangat berbenah dan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik, Pemkab Aceh Barat berharap layanan “Lapor Bupati” menjadi langkah awal menuju pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” Imbuhnya ****

redaksi.co, Jakarta — Dalam semangat memperingati 27 tahun perjalanan Reformasi 1998, sekelompok aktivis ’98 kembali berkumpul untuk menghidupkan diskusi publik bertajuk “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Pemerintahan yang Bebas dan Bersih KKN, Mimpi atau Kenyataan?”. Acara yang digelar pada Jumat (30/5) di Rumah Makan Handayani, Matraman, Jakarta Timur

Diskusi yang dihadiri oleh berbagai elemen aktivis, akademisi, dan masyarakat sipil itu menghadirkan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer—akrab disapa Noel—sebagai keynote speaker. Dalam paparannya, Noel menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

“Banyak pihak yang selama ini tidak tersentuh hukum, kini mulai diproses. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam perang terhadap korupsi,” ujar Noel.

Meski demikian, Noel tidak menampik bahwa tantangan besar masih membayangi. Salah satu sorotan tajam adalah angka pengangguran nasional yang kini menyentuh 7,2 juta jiwa.

“Ini angka yang harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak boleh diam atau hanya sibuk dengan isu-isu yang tidak substansial,” tambahnya.

Isu ketenagakerjaan menjadi bahasan yang mendominasi diskusi. Noel menyoroti insiden job fair di Kota Bekasi yang kacau karena jumlah peserta jauh melampaui kapasitas. Kericuhan tersebut menjadi tamparan keras bagi panitia dan pemerintah daerah.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi penting bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah dan perusahaan yang terlibat,” ujar Noel.

Tak hanya itu, Noel juga menanggapi keras praktik diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia menyebut bahwa syarat-syarat seperti usia, status pernikahan, hingga penampilan fisik (good looking) tak semestinya menjadi penentu kecakapan kerja.

“Industri bukan tempat mendiskriminasi. Ini bukan industri pelacuran yang butuh ‘good looking’,” Kata Noel.

Diskusi yang dipandu oleh Bandot Malera (Aktivis 98 – Perbanas) ini juga menghadirkan pemantik diskusi Aznil Tan (Aktivis 98 – UMB), serta narasumber dari berbagai kampus dan organisasi seperti Antonius Danar (Perbanas), M. Ridwan (UPN Veteran), Ahmad Nasir (Universitas Assafi’iyah), Joko Priyoski (UNAS), Ucok Sky Khadafi (UNIJA), dan Hasanuddin (Pijar Indonesia).

Para aktivis sepakat bahwa cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai. Namun mereka tak kehilangan semangat untuk terus menjaga bara perjuangan: mengawal demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, serta menegakkan pemerintahan yang benar-benar bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Refleksi 27 Tahun Reformasi bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi memastikan bahwa semangat perubahan tetap menyala di tengah tantangan zaman.

Aceh Barat.Redaksi .co
Seluruh Gampong dalam wilayah kerja Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat telah menuntaskan 100 persen melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025.

“Alhamdulillah, sampai hari ini Kamis tanggal 29 Mei 2025 sebanyak 26 Gampong di kecamatan Meureubo sudah selesai melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih,” kata Camat Meureubo, Maimun, S.STP, Kamis 29/5-2025

Adapun ke 26 Gampong yang telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) pembentukan Koperasi Merah Putih, yakni :

1. Pasi pinang (AHU)
2. Mesjid Tuha. (AHU)
3. Ujong Tanoh Darat (AHU)
4. Ranub Dong. (AHU)
5. Peunaga cut ujong
6. Langung (AHU)
7. Ujong Drien (AHU)
8. Meureubo
9. Pasi Aceh Baroh (AHU)
10. Gunong Kleng
11. Pasi Aceh Tunong
12. Reudeup
13. Pulo Teungoh
14. Paya Baro
15. Balee
16. Paya peunaga
17. Peunaga Rayeuk
18. Pasi mesjid
19. Ujong Tanjong
20. Buloh
21. Sumber batu
22. Bukit jaya
23. Peunaga Pasi
24. Ranto Panyang Barat
25. Pucok Reudeup
26. Ranto Panyang Timur

Camat Kecamatan Meureubo, Maimun.S.STP menyampaikan Apresiasi atas percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah kerjanya ,dan ucapan terima kasih kepada seluruh Keuchik dan perangkat serta masyarakat yang sangat antusias dalam mempercepat pembentukan koperasi merah putih di Kecamatan Meureubo yang merupakan terobosan positif untuk mendorong ekonomi desa.

“Setelah Musdesus dilanjutkan dengan pengajuan pembuatan akta notaris, selanjutnya koperasi yang telah terbentuk mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengesahan badan hukum. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar sehingga target pembentukan koperasi Merah Putih secara permanen dapat tercapai sesuai target yang harus selesai di bulan Juni 2025, karena secara nasional akan diluncurkan 12 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Camat Meureubo

Camat Maimun juga mengingatkan agar koperasi yang baru terbentuk ini tidak bersaing dengan lembaga perekonomian yang sudah ada di desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Ia menekankan bahwa koperasi desa Merah Putih diharapkan dapat mengambil peran yang saling melengkapi dan berkolaborasi.

“Koperasi harus melihat potensi desa dan memotong rantai perekonomian. Misalnya, jika anggota koperasi ingin membeli barang, tidak perlu lagi keluar desa. Belanja di koperasi, keuntungannya pasti kembali lagi ke anggota, karena ini dari, oleh, dan untuk anggota,” jelasnya

Camat Maimun mengatakan dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui program-program yang pro-rakyat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pembentukan koperasi ini dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tutupnya