Beranda blog Halaman 466

Proyek SD 43 Siguntur Langgar Regulasi

Penulis
OTRIYA S
-
0

Painan, Redaksi.Co.- Sebuah proyek di SD Negeri No 43 Siguntur Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat langgar Regulasi. Pasal pelaksanaan proyek  tersebut terkesan siluman karena tidak memakai papan informasi.

Menurut UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik. Peraturan pemerintah No 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan Menteri Pekerjaan umum No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman Persyaratan teknis bangunan gedung. Mewajibkan pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memasang papan informasi proyek.

Dari pantauan dan informasi yang himpun Redaksi.Co dilapangkan.(8/9/25). Di temukan tidak ada papan informasi dan tukang yang bekerja, hanya terlihat pasangan bangunan pondasi yang telah siap.

Dikatakan oleh pegawai sekolah SD 43 yang mengaku guru mengajar kelas. Saat di tanya awak Redaksi.Co tentang siapa pelaksana proyek bangunan pondasi itu. Jawabnya ” entahlah pak, saya tidak tahu. Namun sudah enam hari ini tukang Sudah tidak bekerja. Adapun tentang kepala sekolah kami saat ini ada tugas ke Painan. Ujar pak guru yang Engan menyebutkan namanya. (Ot,)

LBH Minta Pemda Karawang Serius Hadapi Gugatan Terkait Tata Kelola Keuangan BUMDes

Penulis
Sukirman
-
0

KARAWANG || Redaksi.co — Informasi dari salah satu staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menyebutkan bahwa pihak tergugat, yakni Pemda Karawang, berharap gugatan citizen law suit yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Massa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH Maskar Indonesia) di Pengadilan Negeri Karawang juga berpendapat bahwa proses gugatan yang diajukan oleh LBH Maskar Indonesia dapat dilanjutkan hingga putusan “Jangan Berhenti Diproses Mediasi“

Sikap ini langsung disambut positif oleh pihak penggugat. LBH Maskar Indonesia menilai justru ini menjadi momentum penting untuk membuka tabir kebobrokan tata kelola keuangan desa, khususnya terkait penyertaan modal dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BACA JUGA: Dangkalnya Muara Krueng Cangkoy Jadi Keluhan, Nelayan Minta Pemerintah Serius Menanganinya

“Selama ini kita sama-sama mengetahui betapa buruknya tata kelola keuangan BUMDes di berbagai desa di Kabupaten Karawang. Melalui gugatan ini, kita ingin membuktikan secara hukum bahwa pemerintah daerah telah gagal menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan,” tegas Ketua LBH Maskar Indonesia, H. Nanang Komarudin, SH, MH.

LBH Maskar Indonesia menilai, dengan adanya persidangan terbuka, publik akan memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan BUMDes, sehingga tidak lagi menjadi rahasia yang ditutupi. Gugatan citizen law suit ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendorong pembenahan tata kelola BUMDes yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai dasar hukum, Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDes, kewajiban inilah yang menurut LBH Maskar Indonesia diabaikan oleh Pemda Karawang, sehingga menyebabkan maraknya BUMDes yang gagal, macet bahkan diduga menjadi sarang praktik penyalahgunaan anggaran.

SIMAK PULA: 
Danrem 044/Gapo Hadiri Acara Serah Terima Jabatan Kasdam II/Swj dan Pejabat Jajaran Kodam II/Swj

“Gugatan ini bukan hanya soal formalitas hukum, tapi menyangkut kepentingan masyarakat desa yang selama ini dirugikan akibat buruknya tata kelola, kita ingin adanya perubahan nyata agar BUMDes benar-benar menjadi motor ekonomi desa, bukan beban atau proyek gagal yang merugikan rakyat,” tambah Nanang.

Dengan jalannya persidangan terbuka jangan hanya selesai di tingkat mediasi, publik Karawang dan masyarakat luas kini menanti apakah langkah hukum ini dapat menjadi titik balik perbaikan tata kelola BUMDes di tingkat kabupaten. (SK)

Sumber: Humas LBH Maskar Indonesia.

Gerhana Bulan dalam Pandangan Jawa: Bukan Musibah, Melainkan Pangeling dari Bopo Angkoso

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

JEMBER,redaksi.co – Gerhana bulan yang terjadi malam ini kembali menghidupkan ingatan akan kearifan leluhur Jawa dalam memaknai gejala alam. Bagi masyarakat Jawa tempo dulu, gerhana tidak hanya dipandang sebagai peristiwa astronomis, melainkan tanda kosmik yang sarat pitutur atau perilaku tentang kehidupan (7/9/2025).

Dalam tradisi Jawa, gerhana bulan bukanlah musibah, melainkan pangeling atau pengingat dari Bopo Angkoso, Sang Penguasa Jagat Raya. Fenomena ini dianggap sebagai pitutur agar manusia senantiasa eling lan waspada dalam perjalanan dan persoalan hidup.

Secara turun-temurun, leluhur Jawa membedakan makna dari setiap jenis gerhana. Gerhana Bulan Total dimaknai sebagai pertanda kegelapan zaman, saat manusia alpa pada asal-usul hidupnya. Gerhana Bulan Sebagian melambangkan ketidakseimbangan antara lahir dan batin, sementara Gerhana Bulan Penumbra menjadi isyarat halus agar manusia waspada terhadap persoalan hidup yang mungkin datang.

Dalam laku budaya, masyarakat Jawa kerap menyambut gerhana dengan doa, tapa brata, maupun tirakat. Sesaji atau wilujengan yang digelar bukan semata berupa hidangan, melainkan simbol doa keselamatan bagi seluruh alam semesta.

Tokoh masyarakat Jawa, Purwadi, mengatakan, pentingnya memaknai gerhana dengan bijak. “Gerhana bagi orang Jawa bukanlah pertanda buruk, melainkan pangeling atau pengingat. Leluhur kita selalu mengajarkan, saat rembulan tertutup, manusia sebaiknya mendekatkan diri pada Gusti, karena kegelapan itu hanya bersifat sementara, cahaya pasti akan kembali,” tuturnya.

Dari nasehat inilah lahir keyakinan bahwa setiap kegelapan akan berakhir dengan cahaya. Pesannya terang: gerhana adalah momentum untuk memperdalam kesadaran spiritual, menjaga keseimbangan hidup, dan senantiasa kembali kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi, yang berarti Tuhan yang mengatur segala kejadian atau Penentu nasib semua makhluk. Sebutan ini digunakan untuk merujuk kepada Tuhan atau Yang Maha Kuasa, atas seluruh ciptaan dan kejadian di alam semesta.

Kini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, masyarakat memiliki pemahaman ilmiah mengenai gerhana. Namun, tradisi lama tidak sepenuhnya ditinggalkan. Banyak masyarakat Jawa tetap menjaga laku budaya ini sebagai warisan luhur, bukan sekadar mitos, tetapi simbol kebersamaan dan penghormatan pada kearifan lokal (*)

Kredit Program Perumahan Jadi Angin Segar, Pengusaha Muda Bisa Akses Modal Hingga Rp20 Miliar

Penulis
Dini Mariyani
-
0

Redaksi.co | Jakarta, 7 September 2025 – Sektor properti kembali mendapat suntikan energi baru. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) resmi meluncurkan Kredit Program Perumahan yang memberi akses pembiayaan besar hingga Rp20 miliar per debitur di Hotel Bidakara Jakarta.

Program ini dirancang sebagai perpanjangan dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terbukti mendorong pertumbuhan UMKM. Bedanya, kali ini cakupannya diperluas untuk menyasar pelaku usaha di sektor perumahan, baik pada sisi suplai maupun kebutuhan hunian produktif.

Dukungan Nyata bagi Sektor Tahan Krisis Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa sektor properti selalu menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga UMKM yang mengelola kos atau homestay, semuanya berputar di ekosistem ini. Lewat program kredit ini, kami ingin membuka akses modal lebih luas dengan bunga subsidi agar mereka bisa tumbuh lebih cepat,” ujarnya.

Skema pembiayaan dibagi ke dua kelompok besar:

Pelaku supply perumahan seperti developer, kontraktor kecil, dan pedagang bahan bangunan dengan plafon hingga Rp5 miliar. Bila kinerja baik, limit bisa diperbesar hingga Rp20 miliar, dengan bunga sekitar 5% per tahun.

UMKM hunian produktif, misalnya ruko, kos, atau homestay, yang mendapat plafon kredit hingga Rp500 juta dengan tenor maksimal 5 tahun.

Momentum Emas bagi Pengusaha Muda Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Buchari, menilai program ini sebagai momentum emas bagi anggota HIPMI.

“Akses modal menjadi kunci agar anak muda bisa masuk lebih dalam ke sektor properti. Hunian bukan hanya aset, tapi juga bisa jadi pusat usaha. Dengan bunga kompetitif, peluangnya akan semakin besar,” katanya.

Perbankan pun ikut menyambut positif.

Perwakilan Bank Himbara dan sejumlah bank swasta menegaskan kesiapan mereka untuk menyalurkan kredit, dengan prosedur yang disederhanakan agar bisa cepat diakses.

Manfaat yang Ditunggu Pelaku Usaha 

Program Kredit Perumahan ini diharapkan memberi manfaat langsung berupa:

  • Akses modal properti dengan bunga kompetitif
  • Dukungan untuk sektor yang terbukti tahan krisis
  • Hunian produktif yang berfungsi ganda sebagai tempat tinggal sekaligus usaha

Dengan dukungan pemerintah, HIPMI, dan perbankan, sektor properti bukan hanya dipandang sebagai instrumen investasi, tetapi juga penggerak lapangan kerja dan roda perekonomian daerah.

Dangkalnya Muara Krueng Cangkoy Jadi Keluhan, Nelayan Minta Pemerintah Serius Menanganinya

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Dangkalnya Muara Krung Cangkoi masih terus menjadi persoalan serius bagi para nelayan di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meureubo dalam melakukan aktivitas aat melalui muara tersebut.

Hingga kini, masalah tersebut belum juga mendapat solusi meski sudah berulang kali disuarakan kepada DPRK Aceh Barat maupun instansi terkait.

Akibat kondisi muara yang dangkal, banyak boat nelayan mengalami kesulitan keluar masuk. Bahkan tidak jarang perahu terbalik saat hendak melaut maupun ketika kembali ke daratan.

Situasi ini membuat hasil tangkapan nelayan sering terbuang percuma karena perahu tersangkut di jalur muara.

“Sudah banyak nelayan yang merugi, bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa karena boat terbalik.

Masalah ini sudah lama kami sampaikan ke pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada titik temu,” ujar Zulhelmi Ridwan, S.Sos, dari organisasi DPP Panglima Atjeh sekaligus pembina Rumoh Aspirasi Nelayan Atjeh kepada media pada Minggu 7/9/2025

Zulhelmi menegaskan, nelayan dan masyarakat berharap DPRK Aceh Barat, DPRA, serta pemerintah kabupaten maupun provinsi segera mengambil langkah konkret.

Menurut dia , persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan dan sumber mata pencaharian nelayan.

“Kami minta pemerintah segera turun tangan mengatasi nya,kami berharap ada pergantian struktur di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat maupun Provinsi,agar penanganan masalah ini lebih serius”tambahnya

Lebih lanjut,Zulhelmi juga mendorong perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh Barat, seperti PT. AJB, PT IPE, PT Pertamina,PT. PAL, PT.ASN dan PT. MPM, agar menyalurkan program dana tanggung jawab sosial (CSR) secara nyata kepada masyarakat nelayan.

“Kami masih menunggu fungsi dana CSR perusahaan-perusahaan di Aceh Barat itu benar-benar dirasakan.
Jangan hanya ada nama, tapi tidak memberi dampak bagi masyarakat pesisir,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait langkah penyelesaian masalah kedangkalan Muara Krung Cangkoi****

FATHURRAHMAN LORD: SELAMATKAN FISKAL LOMBOK BARAT ADALAH KEHARUSAN

Penulis
Suhaili .
-
0

FATHURRAHMAN LORD: SELAMATKAN FISKAL LOMBOK BARAT ADALAH KEHARUSAN

Redaksi.co, Lombok Barat – Tokoh masyarakat Fathurrahman Lord menegaskan bahwa upaya penyelamatan fiskal daerah bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pernyataan ini disampaikannya menanggapi kritik publik terkait kebijakan fiskal Pemerintah Daerah Lombok Barat, mulai dari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, rencana rasionalisasi tenaga honorer, hingga dampak kenaikan PPN 12%.

Menurut Lord, selama bertahun-tahun tarif PBB di Lombok Barat nyaris tidak mengalami pembaruan yang proporsional. Akibatnya, banyak objek pajak milik kalangan menengah atas dan usaha komersial dikenakan tarif rendah karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak sesuai nilai pasar. “Koreksi ini bukan semata-mata kenaikan pajak, tapi penyesuaian agar sistem perpajakan lebih adil,” tegasnya.

Terkait pemotongan TPP ASN, Lord menyebut langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab fiskal karena belanja pegawai telah menyentuh titik kritis. “Jika tidak ada efisiensi, program pelayanan publik dan pembangunan akan terganggu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penghapusan tenaga honorer yang merupakan amanat nasional sesuai Surat Edaran MenPAN-RB. Meski begitu, Pemda disebutnya sedang menyiapkan peta jalan agar transisi ini berlangsung manusiawi.

“Langkah koreksi fiskal ini bukanlah bentuk penindasan, melainkan keberanian mengambil keputusan yang tidak populer demi stabilitas jangka panjang,” tambah Lord.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disertai dengan analisis yang adil serta solusi alternatif. “Pertanyaannya bukan hanya mengapa pajak dinaikkan, tapi kalau tidak, dari mana kita membiayai layanan dasar dan pembangunan?” pungkasnya.

—

Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
Read : Abach Uhel

Danrem 044/Gapo Hadiri Acara Serah Terima Jabatan Kasdam II/Swj dan Pejabat Jajaran Kodam II/Swj

Penulis
Susanto Plaju
-
0

Redaksi.co | Palembang – Komandan Korem 044/Garuda Dempo Brigjen TNI Adri Koesdyanto menghadiri acara tradisi penerimaan warga baru Kodam II/Swj, serta serah terima jabatan Kasdam II/Swj dan Pejabat Jajaran Kodam II/Swj, bertempat di Makodam ll/Swj Jl. Jenderal Sudirman Km. 2,5 Kota Palembang, Sabtu (6/9/2025).

Serah terima jabatan merupakan bagian dari pola pembinaan karier perwira dengan harapan agar perwira dapat mengembangkan seni kepemimpinannya. Dengan memberikan jabatan yang bervariasi, diharapkan dapat menambah wawasan kemampuan manajerial serta profesionalitas keprajuritan.

Dijelaskan oleh Kapenrem 044/Gapo Mayor Inf Jauhari, “Danrem beserta Ibu Ketua Persit KCK Koorcabrem 044 turut hadir dan mengikuti prosesi kegiatan sertijab,” katanya.

“Acara tradisi satuan, diawali dengan tradisi penerimaan warga baru didepan Makodam II/Swj oleh pejabat Kasdam II/Swj Brigjen TNI Iwan Makruf Zainudin,” lanjutnya.

Selain acara serah terima jabatan Kasdam II/Swj, diacarakan pula Sertijab Irdam II/Swj, Danrindam II/Swj, Danbrigif 8/GC, Kakomlekdam II/Swj, Kazidam II/Swj, Kapendam II/Swj, Katopdam II/Swj, Kakumdam II/Swj, Kabintaljarahdam II/Swj, Kapaldam II/Swj, Kabekangdam II/Swj, Kakudam II/Swj serta penyerahan jabatan Kababinminvetcaddam II/Swj dan Dankikav 5/GCC.

Seusai acara pokok, digelar acara tambahan (ramah tamah), antara lain acara lepas sambut dan pengantar tugas Pejabat Kodam ll/Swj, foto bersama, penyampaian kesan dan pesan dari mantan pejabat Kodam II/Swj, penyerahan piagam dan cinderamata dari Pangdam II/Swj dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah II/Swj kepada mantan pejabat Kodam II/Swj, serta perkenalan pejabat baru Kodam II/Swj.

Bupati Dampingi Komisi V DPRA Tinjau RS.Regional,Tahun Depan Bisa Dorong Pembangunan Multi Years

Penulis
Dila Andrian
-
0

Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, hari ini mendampingi Komisi V DPRA
bersama Dinas Kesehatan Aceh dalam agenda kunjungan kerja ke Rumah Sakit (RS) Regional Meulaboh, Sabtu 6/9/3025

Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi menyampaikan bahwa pada tahun ini terdapat alokasi dana APBA sekitar Rp50 miliar yang sedang dalam tahap pengerjaan.

Namun, menurutnya, jika dana APBA mencukupi, maka untuk tahun depan pihaknya akan mengusulkan pembangunan dengan skema multi years minimal Rp150 miliar.

“Dengan skema ini, kita berharap RS Regional Meulaboh sudah bisa difungsikan pada tahun 2027 atau 2028,” ujar Tarmizi.

Lebih lanjut, Tarmizi menyoroti bahwa dari total lebih Rp1 triliun dana APBA yang dialokasikan untuk pembangunan lima unit RS Regional di seluruh Aceh, hingga saat ini belum ada satupun yang fungsional.

“Kita berharap pemerintah Aceh bisa lebih fokus pada pembangunan yang berskala prioritas.

Minimal di masa pemerintahan Muallem – Dek Fadh, tiga unit RS Regional di Aceh bisa difungsikan,” tegasnya.

Kunjungan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di Aceh, khususnya di wilayah barat selatan ****

ROMBONGAN SEPULANG DARI BIL USAI ANTAR KELUARGA UMROH ALAMI KECELAKAAN, SATU ANAK MENINGGAL

Penulis
Suhaili .
-
0

ROMBONGAN SEPULANG DARI BIL USAI ANTAR KELUARGA UMROH ALAMI KECELAKAAN, SATU ANAK MENINGGAL

Redaksi.co, Lombok Tengah – Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Bandara Internasional Lombok (BIL) pada Sabtu siang (6/9/2025). Peristiwa nahas ini menimpa sebuah mobil rombongan keluarga asal Dusun Perampuan Dese, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, yang baru saja pulang usai mengantar salah satu anggota keluarganya berangkat umroh.

Mobil yang dikemudikan oleh Sulhan, warga setempat, diduga oleng karena sopir dalam kondisi mengantuk. Kendaraan kemudian terpental dan sesaat setelah itu datang mobil lain dari arah belakang yang langsung menabrak. Benturan keras pun tak terhindarkan.

“Saat itu rombongan baru balik dari BIL setelah mengantar nenek dari korban berangkat umroh. Sopir kemungkinan mengantuk sehingga mobil hilang kendali. Akibatnya satu anak meninggal dunia, sementara yang lain mengalami luka-luka,” terang Rocky, warga Karang Bongkot yang memberi keterangan kepada wartawan Redaksi.co.

Dalam insiden tersebut, total korban berjumlah 9 orang. Terdiri dari dua laki-laki, tiga perempuan dewasa, serta empat anak-anak perempuan termasuk korban yang meninggal dunia.

Korban anak perempuan yang meninggal dunia telah dimakamkan di kampung halamannya di Dusun Perampuan Dese, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi. Sementara itu, beberapa korban lain masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Patut Patuh Patju (RS PPP) Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Pihak kepolisian Polres Lombok Tengah telah melakukan olah TKP dan mengamankan mobil yang ditumpangi rombongan sebagai barang bukti. “Kasus ini masih dalam penanganan. Kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi untuk memastikan kronologi lengkap dan penyebab kecelakaan,” ujar seorang petugas di lapangan.

Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga besar korban, terlebih sebelumnya mereka baru saja berkumpul melepas keberangkatan umroh.

Sumber : Media Nasional investigasi (Redaksi.co – Abah Uhel)

Ratu Desa Cakru, Pamer Pesona Seni dan Budaya di Catwalk Kemerdekaan HUT RI Ke-80

Penulis
Redaksi.co Biro Jember
-
0

Jember, redaksi.co – Suasana Desa Cakru, Kecamatan Kencong, mendadak bak panggung mode kelas dunia. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Pemerintah Desa (Pemdes) Cakru menggelar karnaval dengan tema “Seni dan Budaya”, Sabtu (06/08/2025).

Salah satu momen paling mencuri perhatian adalah hadirnya catwalk budaya. Layaknya peragaan busana, para model tampil percaya diri memperagakan kostum yang terinspirasi dari kekayaan tradisi lokal. Lenggak-lenggok mereka di atas panggung tidak sekadar memamerkan busana, tetapi juga menghadirkan cerita tentang identitas dan kebanggaan budaya Nusantara.

Kepala Desa Cakru, Heni Indaryani, menegaskan bahwa karnaval tahun ini tidak hanya sekadar hiburan. “Kita tidak hanya ingin melestarikan seni dan budaya sebagai identitas bangsa, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mencintai produk lokal. UMKM Desa Cakru harus tumbuh dan menjadi tuan rumah di desa sendiri,” tegasnya.

Karnaval yang diikuti 26 peserta ini semakin meriah dengan berbagai atraksi seni, parade kostum, hingga tarian tradisional. Tidak hanya itu, panitia juga menyiapkan stand khusus untuk memamerkan produk UMKM, mulai dari kuliner khas desa, kerajinan tangan, hingga hasil olahan kreatif masyarakat. Antusiasme warga terlihat dari ramainya kunjungan ke setiap stand, menjadi bukti bahwa seni, budaya, dan ekonomi bisa berpadu dalam satu perayaan.

Lebih dari sekadar pesta rakyat, karnaval HUT RI di Desa Cakru menjadi momentum mempererat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, Desa Cakru optimis melangkah menjadi desa yang maju, mandiri, dan berbudaya.

Reporter: Uswa / Edi

1...465466467...681Halaman 466 dari 681