Aceh Barat.Redaksi.co
Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil, SH memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), camat hingga kepala desa secara virtual, Selasa 23/9/2025)

Dalam arahannya, Bupati Tarmizi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah hingga desa dalam memperkuat pelayanan publik dan pembangunan di Aceh Barat.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Meulaboh yang akan digelar dalam waktu dekat. Ia menegaskan, peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi momentum memperkuat identitas dan kebersamaan masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menyoroti target Kabupaten Aceh Barat dalam meraih penghargaan Adipura. Menurutnya, keberhasilan ini sangat bergantung pada kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Adipura bukan hanya simbol prestasi, tetapi bukti keseriusan kita menjaga wajah kota dan lingkungan yang sehat bagi masyarakat,” ujar Tarmizi.

Lebih lanjut, ia meminta peningkatan performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan disiplin, pelayanan cepat, serta inovasi di setiap bidang. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang langsung dirasakan masyarakat.

“ASN harus menjadi motor penggerak perubahan. Pelayanan publik tidak boleh setengah-setengah, apalagi di sektor pendidikan dan kesehatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Tarmizi menekankan bahwa kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintahan desa harus semakin ditingkatkan dengan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor.

Rakor ini diikuti secara antusias oleh seluruh camat dan kepala desa dari kantor masing-masing. Mereka menyatakan siap melaksanakan instruksi bupati demi terwujudnya Aceh Barat yang lebih maju ****

JEMBER, redaksi.co – Polemik proyek normalisasi Sungai Pondokwaluh, Kabupaten Jember, kian memanas. Setelah sebelumnya disorot karena pengerjaan tanpa papan informasi dan excavator tiba-tiba raib dari lokasi, kini muncul persoalan baru: siapa yang seharusnya menanggung biaya operasional pembuangan sedimen hasil kerukan sungai?

Juru Bendung Pondokwaluh, Yuyut, mengungkapkan bahwa tanah hasil kerukan sempat ditimbun di lapangan Desa Wringinagung. Desa setempat memanfaatkan sekitar 150 rit tanah untuk menguruk lapangan, namun selebihnya masih menumpuk tanpa kejelasan arah pembuangan.

Penggunaan sedimen ini justru menimbulkan polemik baru. Warga khawatir ada praktik permainan anggaran. Logikanya, dalam proyek negara, biaya normalisasi mulai pengerukan hingga pembuangan sedimen semestinya sudah tercakup dalam kontrak kerja yang dibiayai APBN melalui BBWS Surabaya.

“Kalau sampai desa disuruh keluar biaya lagi untuk uruk lapangan, ini patut dicurigai. Jangan sampai ada double anggaran. Proyek sudah dibayar negara, tapi masyarakat masih diminta biaya tambahan,” ungkap seorang tokoh masyarakat, Senin (21/9/2025).

Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari BBWS Surabaya. Danang, nama yang disebut sebagai penanggung jawab lapangan, juga belum berhasil dikonfirmasi.

Masyarakat mendesak inspektorat maupun aparat penegak hukum segera turun tangan menelusuri aliran anggaran proyek normalisasi tersebut. Selain dianggap tidak transparan, pekerjaan yang terkesan asal-asalan itu dikhawatirkan justru akan merugikan rakyat.

“Jangan sampai proyek sungai ini jadi bancakan. Uang negara habis, pekerjaan tidak beres, rakyat yang menanggung akibatnya,” tegas seorang warga Wringinagung.

Sementara itu, pihak Unit Pengelola Irigasi (UPI) Daerah Irigasi Bedadung yang berkantor di Jl. Kertanegara 174, Curahmalang, Kecamatan Rambipuji, Jember, ketika didatangi awak media, juga belum dapat memberikan penjelasan. Salah satu staf menyebutkan, pimpinan masih berada di Surabaya (Sofyan).

Redaksi.co, Jakarta | Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar rapat tingkat menteri, Senin (22/9). Agenda ini membahas dua isu krusial: skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan perluasan program pemagangan sebagai bagian dari stimulus ekonomi 8+4+5.

Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan, transisi kelembagaan P2MD terus dipercepat agar layanan dan perlindungan pekerja migran bisa lebih optimal. “Proses transisi ini meliputi pola kerja luar negeri, pengelolaan atase tenaga kerja, hingga penuntasan aset-aset yang masih berjalan. Semua diarahkan untuk memperkuat akses kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.

Salah satu fokus utama rapat adalah program pemagangan berskala besar. Menurut Muhaimin, pemerintah bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan 20 ribu peserta magang pada akhir 2025 sebagai proyek percontohan. Program ini akan diperluas pada 2026 dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

“Pemagangan ini bukan sekadar pelatihan, melainkan jalan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kita agar siap bersaing di pasar global,” ujar Muhaimin Iskandar.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pentingnya akselerasi dalam setiap tahapan.

“Kuncinya percepatan. kelembagaan harus selesai lebih cepat agar manfaat bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Yassierli.

Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyoroti perlindungan bagi peserta magang. Ia mengingatkan bahwa banyak keluhan muncul, terutama dari Jepang, terkait status magang yang kerap dianggap tidak terlindungi.

“Kami sudah sepakati, meski berangkat dengan status magang, mereka tetap terdaftar di P2MI agar perlindungan bisa diakses sejak awal,” kata Christina.

Christina juga menyinggung peluang besar di Jerman yang membutuhkan sekitar 400 ribu tenaga kerja dari berbagai sektor. Namun, ia menegaskan bahwa kunci utamanya adalah penguasaan bahasa Jerman minimal level A1. Untuk itu, pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah serta lembaga bahasa agar pelatihan bisa lebih masif.

Selain program magang, rapat juga membahas penyederhanaan akses KUR untuk pekerja migran. Skema ini diharapkan memudahkan calon PMI dalam pembiayaan keberangkatan tanpa terbebani biaya tinggi.

Menutup rapat, Muhaimin menekankan pentingnya peran sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam menyiapkan talenta sejak dini.

“Sejak kelas satu, siswa SMK harus sudah diarahkan agar memiliki keterampilan bahasa dan kejuruan sesuai kebutuhan pasar global,” ungkapnya.

Rapat ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan stimulus ekonomi 8+4+5 tidak hanya berdampak pada sektor industri dalam negeri, tetapi juga membuka peluang kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri

Fakfak. Redaksi.Co-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2025 yang diikuti oleh badan pengurus dan anggota PWI Kabupaten Fakfak, pada senin 22/9/2025.

Kegiatan ini berlangsung di Kafe Kencana dan dipimpin oleh Ketua didampingi Sekretaris PWI Kabupaten Fakfak.

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar pengurus, dan anggota PWI dalam menyampaikan informasi yang positif dan berdampak luas di masyarakat.

Ketua PWI Kabupaten Fakfak, Enrico Letsoin.SH. dalam sambutannya menekankan pentingnya rapat koordinasi ini adalah sebagai ruang untuk memperkokoh kebersamaan dan menyatukan langkah demi kemajuan organisasi serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Rapat koordinasi ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan organisasi kita. Melalui forum ini, kita meneguhkan komitmen bersama untuk:

1. Menjamin kelancaran operasional dan kesekretariatan PWI Fakfak secara rutin, profesional, dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan peran PWI dalam mendukung pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang berkualitas.

3. Mengoptimalkan kontribusi PWI Fakfak dalam forum nasional, dan daerah, sebagai representasi Kabupaten Fakfak.

4. Memperkuat kapasitas organisasi melalui pemenuhan sarana, prasarana, serta dukungan operasional yang memadai.

Pada kesempatan ini, kita juga akan membahas sejumlah agenda strategis, yakni evaluasi program kerja, penyusunan rencana kerja tahun 2025/2026, pengesahan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2025, persiapan partisipasi dalam Kongres PWI Pusat, hingga Identifikasi kendala organisasi dan solusi penguatan kelembagaan.

Saya berharap rapat ini dapat berlangsung efektif, penuh keterbukaan, serta menghasilkan keputusan-keputusan penting yang mampu memperkuat eksistensi PWI Fakfak. Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai ruang untuk memperkokoh kebersamaan dan menyatukan langkah demi kemajuan organisasi serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah”. Tutupnya.

Painan, Redaksi.Co.-Badan Pengelola harta benda Wakaf (Nazhir) Mesjid Mahabbatul Qulub Nagari Siguntur Kecamatan koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terima dari BPN Painan (17/9/25)

Penyerahan sertifikat elektronik tanah wakaf Mesjid Mahabbatul Qulub diberikan langsung oleh Noviheldi staf kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Pesisir Selatan kepada ketua Nazir Mesjid Mahabbatul Qulub Otriya.S. di kantor BPN Painan

Alhamdulilah dengan sabar dan sungguh sungguh menjani proses  kelengkapan segala persyaratan  yang diperlukan BPN. Akir mesjid mahabbatul qulub sekarang telah memiliki sertifikat elektronik . Dan Tinggal satu langgkah lagi tuntutan masyarakat Siguntur yaitu pengukuran ulang tapal  batas mesjid jelas otriya dengan raut muka bahagia.

Di tempat yang sama Noviheldi staf badan pertanahan Nasional kabupaten Pesisir Selatan mengatakan   kami akan proses secepatnya. Pengajuan Nazhir mesjid mahabbatul qulub. Sekitar dua hari lagi kami akan kabarkan kepada Nazhir  terkait jadwal kapan kami akan turun langsung kelapangan. ( Ot)

*Tingkatkan Kesiapsiagaan, Polres Ketapang Gelar Sistem Pengamanan Markas Komando*

Ketapang, Polda Kalbar – Polres Ketapang Polda Kalimantan Barat menggelar simulasi sistem pengamanan markas Polri di Mapolres setempat pada Senin pagi (22/09/2025). Kegiatan simulasi ini melibatkan seluruh anggota. Mulai para pejabat utama, personel subden 4 Brimob Ketapang Polda Kalbar dan seluruh anggota dari semua bagian, satuan fungsi dan staf.

Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., menyampaikan dalam rilis resminya, Pelaksanaan Sispam Mako ini berlandaskan sejumlah ketentuan, antara lain Undang Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 01 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri. Selain itu pelaksanaan sispam mako juga bertujuan untuk meningkatkan pengamanan markas komando (Mako) dan Sebagai pedoman para personel untuk melaksanakan pengamanan apabila sewaktu-waktu terjadi situasi kontinjensi.

“ Sistem Pengamanan Markas Komando (sispam mako) kita simulasikan, agar personel mengetahui harus berbuat apa, menempatkan dirinya dimana dan bertanggung jawab kepada siapa. Sehingga seluruh personel selalu siap dalam bertugas sesuai dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi,” Ujar Kapolres, Senin (22/09/2025) Pukul 10.00 Wib.

Dalam kegiatan simulasi tersebut, awalnya seluruh personel mengikuti tactical wall game untuk mensimulasikan gambaran situasi terkini serta tahapan pengamananan. Lalu disimulasikan Kantor Polres didatangi sejumlah massa untuk mecoba masuk secara paksa sehingga terdengar bunyi lonceng dan suara alarm yang menandakan situasi kontinjensi. Kemudian seluruh personel melakukan apel kesiapan di halaman Mapolres. Setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya seluruh personel menyisir dan langsung menempatkan diri sesuai dengan floating pengamanan masing-masing.

“ Simulasi ini juga untuk melatih personel agar lebih sigap dan cekatan. Selain itu juga untuk menyatukan persepsi atau keseragaman dalam pengamanan markas Polres Ketapang. Sehingga personel tidak melakukan kesalahan atau berbuat yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),” pungkas Kapolres.

Pemdes Nangai Tayau Gelar Musdes RKP Desa TA 2026

Lebong – Redaksi.co Pemerintah Desa (Pemdes) Nangai Tayau, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Senin, (22/09/2025), secara resmi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) yang berfokus pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Acara penting ini dilangsungkan Balai Desa Nangai Tayau.

Musdes RKPDes ini menjadi forum strategis yang melibatkan berbagai pihak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Amen, Kapolsek Lebong utara, Tenaga Ahli Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, perwakilan dari BUMDes, serta sejumlah Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen bersama dalam merencanakan masa depan desa.

Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Nangai Tayau,Herleni S,sos, menjelaskan bahwa Musdes ini merupakan tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan desa.

“Tujuan Musdes ini adalah untuk menentukan arah kebijakan Pemerintah Desa, baik dalam sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, ataupun penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilaksanakan tahun 2026,” ujar Herleni.

Ia juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme tinggi dari masyarakat yang hadir. Herleni menambahkan, dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari setiap dusun di Desa Nangai Tayau secara aktif menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan desa untuk tahun 2026 mendatang.

“Usulan-usulan tersebut mencakup sektor pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, kesehatan, pengembangan ekonomi desa, hingga bidang pendidikan seperti pembentukan PAUD dan TK, ataupun penyelenggaraan pemerintah,” paparnya.

Lebih lanjut, Herleni menjelaskan bahwa pelaksanaan Musdes ini berlandaskan pada regulasi yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Musdes ini diharapkan dapat menjaring aspirasi dan menyusun skala prioritas program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Desa Nangai Tayau, serta potensi dan kebutuhan masyarakat.

Pemdes Nangai Tayau sangat menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan ini. Harapannya, hasil pembangunan akan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh warga.

Melalui Musdes ini, Pemdes Nangai Tayau menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua aspirasi yang terkumpul akan menjadi landasan kuat untuk menentukan arah pembangunan di tahun 2026, demi Desa Nangai Tayau yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Terpantau, jalannya Musdes berlangsung lancar, diwarnai dengan interaksi komunikasi, diskusi, dan pertukaran ide yang konstruktif di antara para peserta.

Rilis Cikak S,A

Bogor, Redaksi.co – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan Puncak Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Ke-189 Tahun 2025 di Kompleks Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor.

(20-21 September 2025)

Mengusung tema “Ternak Sehat, Peternak Sejahtera, Indonesia Maju” kegiatan ini menjadi momentum untuk:

– Mengapresiasi pengabdian insan peternakan dan kesehatan hewan.

– Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

– Memperkuat upaya pengendalian penyakit hewan strategis.

– Membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor peternakan yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan, guna mendukung ketahanan pangan nasional, serta kesejahteraan peternak.

Rangkaian Kegiatan Hari Pertama (20 September 2025)

Kegiatan pendukung sebelum acara puncak meliputi:

– Senam jantung sehat bersama 1.000 peserta, Bupati Bogor, dan Menteri Pertanian.

– Pelayanan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis.

– Kontes ternak dan expo.

– Penyerahan penghargaan bagi petugas pelayanan informasi pasar serta eksportir komoditas PKH berprestasi.

– Talkshow interaktif bertema “Ternak Sehat, Peternak Sejahtera, Indonesia Maju” bersama Bupati Bogor, perwakilan Kementerian Pertanian, dan influencer.

– Resensi buku, gim edukatif (Kahoot), serta hiburan musik.

– Aksi bersih sampah di sekitar lokasi acara dalam rangka World Clean Up Day, disertai pembagian door prize.

– Launching produk gelato organik.

– Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PKH dengan Napindo dan Sucofindo.

– Pameran UMKM, Agriexpo, Agri-Mina Fest, pasar rakyat, area kontes ternak domba dan ayam hias, mini zoo, serta tenda sapi.

Puncak Acara (21 September 2025)

Hari kedua menjadi puncak peringatan, ditandai dengan:

– Persembahan pencak silat oleh Simha Tantra Cimande.

– Kampanye gerakan minum susu, makan telur, dan makan ikan.

– Pencanangan resmi Bulan Bakti PKH Ke-189 Tahun 2025.

– Pelepasan lima rumpun/galur ternak Indonesia.

– Pemberian penghargaan bagi petugas inseminasi buatan, dokter hewan, dan paramedik veteriner berprestasi.

– Launching MERINDU (Mobil Pelayanan Perikanan Terpadu).

– Atraksi anjing pelacak.

– Penyerahan hadiah pemenang kontes ternak domba dan sapi.

– Atraksi seni ketangkasan domba Garut.

Kehadiran dan Partisipasi

Acara puncak turut dihadiri, Wakil Menteri Pertanian, Bupati Bogor, pejabat pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, akademisi, insan pendidikan, petugas lapangan, peternak, influencer kesehatan hewan, serta masyarakat umum.

(Okta)

Fakfak.Redaksi.Co-Komandan Kodim (Dandim) 1803/Fakfak, Letkol Inf Wahlin Rahman, S.Pd., secara resmi membuka Pertandingan Bola Volly dan Lomba Baris berbaris Tingkat SMA, dalam rangka memperingati HUT TNI Ke-80, bertempat di Lapangan Apel Makodim 1803/Fakfak, Jl. Moh. Yamin, Kelurahan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Senin (22/09/2025).

Dandim 1803/Fakfak dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini di gelar selain dalam rangka memperingati HUT TNI Ke-80, juga sebagai wadah untuk memupuk semangat sportivitas serta sarana dalam mempererat tali silaturrahmi serta sinergitas TNI dan rakyat.

“Turnamen ini merupakan satu momentum untuk membangun kebersamaan, semangat sportivitas dan tali silaturahmi antara TNI dan rakyat, Kami berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadikan kegiatan ini sebagai ajang memperkokoh solidaritas,” ujar Dandim.

Adapun Peserta Pertandingan Bola Volly dan Lomba Baris berbaris Tingkat SMA/Sederajat ini diikuti oleh 6 Sekolah di Wilayah kabupaten Fakfak, diantaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Don Bosco, SMA YPK, SMA Yapis, SMA Al Marif.

Di akhir sambutannya Dandim 1803/Fakfak berpesan kepada para peserta untuk selalu jaga kekompakan dan junjung tinggi sengangat sportivitas.

“Kepada para peserta Selamat bertanding jaga kekompakan dan tetap junjung tinggi sengangat sportivitas,” Tutup Dandim.