Fakfak.Redaksi.Co-Pelaksanaan ANBK di SD Inpres 4 Bomberay mendapat kunjungan langsung dari Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, pada 23/9/2025.

Kedatangan Plt Kepala Dinas tersebut di sambut langsung oleh Panitia ANBK, Latifa Rumanama.S.Pd (Penanggung Jawab) Edy Witoko. S.Pd (Proktor), dan Alinde Suanti Notedo.S.Pd (Teknisi) serta dewan guru di kantor SD Inpres 4 Bomberay.

Monitoring ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ANBK berjalan sesuai prosedur dan standar yang berlaku.

Usai melakukan obrolan ringan di kantor dan mengecek langsung kelengkapan administrasi ANBK. Plt Kepala Dinas kemudian meninjau langsung kondisi ruang ujian, kesiapan jaringan, serta berdialog dengan pihak panitia dan peserta didik.

Dalam kunjungannya ia menyampaikan apresiasi kepada pihak SD Inpres 4 Bomberay atas persiapan yang matang dan pelaksanaan yang tertib.

“Saya melihat pelaksanaan ANBK di SD Inpres 4 Bomberay berjalan lancar, semua perangkat siap, pengawas ruang sesuai aturan, dan peserta tampak tenang, mengerjakan soal, semoga hasilnya maksimal dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan”.(Ujarnya).

Sementara itu, Sebagai Proktor SD Inpres 4 Bomberay Edy Witoko.S.Pd dalam wawancara dengan Plt Kepala Dinas menjelaskan bahwa persiapan teknis telah dilakukan jauh hari agar pelaksanaan berjalan maksimal.

“Kami memastikan perangkat komputer, server dan jaringan internet dalam kondisi prima. Selain itu, kami menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi kendala teknis. Alhamdulillah, sampai sesi ini pelaksanaan berjalan lancar”.

Kepala Sekolah SD Inpres 4 Bomberay Latifa Rumanama.S.Pd menyampaikan Terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.

“Kehadiran Plt Kepala Dinas memberi semangat bagi kami untuk menjaga kualitas pelaksanaan ANBK. Kami berharap asesmen ini berjalan lancar hingga selesai dan memberikan hasil terbaik. (tuturnya).

Monitoring ini menjadi bentuk pembinaan agar pelaksanaan ANBK tidak hanya lancar secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.

Aceh Barat.Redaksi.co
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani, S.A.B, menegaskan bahwa daerahnya selama ini hanya dijadikan sebagai “lumbung produksi” sumber daya alam, namun belum memperoleh manfaat pembangunan yang sepadan.

Ini disampaikan Ahmad Yani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait aktivitas pertambangan PT.Megalanic Garuda Kencana (MGK) dan PT.Putra Putri Aceh (PPA), Rabu 24/9/2025

“Kami daerah penghasil emas, batubara, dan potensi alam lainnya.
Tetapi kerusakan lingkungan jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kami terima. Dana bagi hasil tidak seimbang, CSR seadanya, tenaga kerja juga biasa-biasa saja,” tegas Ahmad Yani di hadapan perwakilan instansi provinsi.

Menurut Yani, tuntutan masyarakat Woyla bukan lagi sebatas soal Corporate Social Responsibility (CSR) atau penyerapan tenaga kerja, melainkan agar aliran Krueng Woyla dikembalikan seperti semula.

Jika hal itu tidak segera ditindaklanjuti, ia khawatir potensi konflik sosial bisa terjadi.

“Hari ini warga masih menyampaikan aspirasi dengan cara akademis. Tapi kalau nanti sudah bersikap primitif, bisa ada korban. Ini harus kita cegah bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani juga mempertanyakan status Krueng Woyla, apakah termasuk kawasan strategis nasional.

Sebab, aktivitas penambangan tanpa rekomendasi teknis (rekomtek) dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan sekitar 40 ribu rumah tangga di wilayah Woyla hingga Arongan.

“Kami tidak anti investasi, tapi jangan sampai merusak lingkungan.

Jika menambang di darat mungkin masyarakat tidak menolak, tetapi pengerukan di aliran sungai jelas membahayakan,” tambahnya.

Ia menegaskan, DPRK Aceh Barat akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan meminta instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat agar segera mengambil langkah tegas ****

Aceh Barat.Redaksi.co
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rancangan awal Peraturan Bupati Aceh Barat tentang penduduk Non Permanen, Rabu 24/09/2025.

Kegiatan yang di gelar di salah satu Cafe di kawasan Batu Putih ini bertujuan untuk merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait penataan penduduk non permanen di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

FGD ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen, yang menjadi pedoman nasional bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata kelola data dan pelayanan penduduk non permanen.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Evi Darni, S. Kep, MKM dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan penduduk non permanen, seperti pekerja sementara, pelajar, maupun masyarakat pendatang, perlu didata secara tepat untuk menjaga ketertiban administrasi kependudukan serta mendukung pembangunan berbasis data.

“Dengan adanya Peraturan Bupati ini, kita berharap pendataan penduduk non permanen di Aceh Barat lebih tertib, akurat, dan selaras dengan kebijakan nasional, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, camat, perangkat gampong, akademisi, perwakilan perusahaan bidang pertambangan serta unsur masyarakat.

Peserta memberikan masukan terhadap substansi draft Peraturan Bupati, termasuk mekanisme pendaftaran, pelaporan, pembinaan, hingga sanksi administratif sesuai ketentuan Permendagri No 74 Tahun 2022

Ia berharap setelah FGD ini, draft Peraturan Bupati dapat segera difinalisasi dan ditetapkan, sehingga menjadi dasar hukum yang jelas dalam penataan penduduk non permanen di Aceh Barat ,Tutupnya****

Fakfak.Redaksi.Co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak Usman Rengen.S.Sos memberikan apresiasi terhadap terlaksananya Sosialisasi dan Diskusi yang dilaksanakan oleh Yayasan Henggi Totora Kabupaten Fakfak.

Kegiatan yang bertajuk Masyarakat Cerdas Hukum ini dilaksanakan di Hotel HI dan dihadiri oleh perwakilan Kesra, DPRK, Dewan Adat Mbahammatta, Ibu Ibu PKK,GOW, Bapak ibu perwakilan Pemerintahan Kampung, serta para undangan lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah bentuk dukungan terhadap pemerintah daerah dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penguasaan terhadap hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Usman Rengen.S.Sos menyampaikan Terima kasih kepada Yayasan Henggi Totora yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ia pun menekankan ini adalah tanggung jawab semua stakehorlder dalam meringankan beban pemerintah daerah Kabupaten Fakfak.

“Sudah barang tentu kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Henggi Totora hari ini selaku anggota DPRK Fakfak merasa bahwa ini adalah sebuah langkah maju yang harus diberikan apresiasi.

Kegiatan Ini juga adalah bentuk tanggung jawab moril dari semua stakehorlder dalam rangka memberikan edukasi kepada semua masyarakat terutama bagi mereka yang belum sadar akan pentingnya ilmu hukum.

Kita harus akui bahwa terlalu banyak persoalan yang harus ditanggani oleh pemerintah, sehingga sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kita harus melakukan kegiatan kegiatan yang dapat mendukung pemerintahan yang sedang berjalan”. (tutupnya).

Aceh Barat.Redaksi.co
Heri Saputra, pemilik rumah yang menjadi lokasi keributan di Gampong Suak Ribe, Kecamatan Johan pahlawan Kabupaten Aceh Barat, akhirnya angkat bicara mengenai pemberitaan yang menyebut adanya pengeroyokan terhadap seorang lansia, Rosna (65), dan anaknya, Irwandi (49), yang diduga dilakukan oleh oknum polisi dan anggota LSM.

Dalam keterangan pers kepada media, Heri menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks .Rabu 24/9/2025

“Saya sebagai pemilik rumah dan berada langsung di lokasi kejadian.
Petugas Polisi yang hadir saat itu hanya untuk menjaga keamanan, bukan melakukan pemukulan. Justru mereka melerai agar situasi tidak semakin memanas,” jelas Heri.

Heri mengungkapkan, keributan terjadi pada 29 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, saat ia bersama enam hingga tujuh rekannya mendatangi rumah yang telah sah menjadi miliknya.

Rumah tersebut dimenangkan melalui proses lelang sejak 2019 dan telah dieksekusi oleh pengadilan pada 27 Agustus 2025.

Menurut Heri, adu fisik memang sempat terjadi, namun itu terjadi karena pihak yang masih menempati rumah lebih dulu melakukan penyerangan.

“Pihak ibu yang menuding kami justru memukul terlebih dahulu.

Saya membalas untuk membela diri. Tidak ada keterlibatan polisi atau LSM dalam pemukulan,” tegasnya.

Menurut Heri,akar permasalahan murni persoalan sengketa rumah.

Sertifikat rumah tersebut sudah beralih nama kepadanya sejak 2020, tetapi pihak yang kalah dalam proses hukum disebut masih belum menerima putusan eksekusi.

“Kalau rumah itu benar-benar sudah lunas, tentu tidak akan dieksekusi. Bank dan pengadilan tidak mungkin gegabah,” tambah Heri.

Sementara itu, Basriadi, Keuchik Gampong Suak Ribe, yang juga berada di lokasi saat kejadian, turut membantah pemberitaan adanya pengeroyokan oleh aparat maupun LSM.

“Saya hadir di sana dan melihat langsung. Tidak ada polisi atau LSM yang memukul. Mereka justru menjaga agar situasi tidak semakin ricuh. Terkait Berita yang menyebut adanya pengeroyokan itu tidak benar,” kata Basriadi.

Baik Heri maupun Keuchik Gampong menegaskan bahwa isu pengeroyokan oleh oknum aparat maupun LSM tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Mereka berharap klarifikasi ini bisa meluruskan opini publik dan menghentikan penyebaran berita bohong yang dapat merusak nama baik banyak pihak.****

Redaksi.co, Jakarta | Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan 4 tuntutan utama buruh dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta, Rabu (24/9). Agenda ini turut dihadiri pimpinan tertinggi IndustriALL Global Union, federasi buruh terbesar di dunia .

Presiden KSPI, Said Iqbal, menekankan bahwa buruh Indonesia meminta pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Perhitungan tersebut, kata Iqbal, didasarkan pada inflasi 3,26 persen, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, serta indeks tertentu sebesar 1,0.

KSPI mendesak pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur sistem alih daya. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan bahwa praktik outsourcing tidak lagi berlaku di Indonesia.

“Janji Presiden Prabowo harus diwujudkan. Buruh menolak upah murah dan sistem outsourcing yang merugikan pekerja,” ujar Iqbal.

Konferensi pers ini juga menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. KSPI menegaskan, sesuai putusan MK, undang-undang baru tersebut tidak boleh berbentuk omnibus law, melainkan regulasi terpisah yang benar-benar memberikan perlindungan bagi pekerja.

KSPI juga mengumumkan rencana aksi nasional pada 30 September mendatang di berbagai daerah.

Kehadiran General Secretary IndustriALL Global Union, Brother Adly dari Finlandia, serta Assistant General Secretary, Brother Kemal dari Jakarta, menjadi perhatian khusus. Keduanya baru saja memimpin rapat eksekutif tingkat Asia Pasifik di Jakarta, yang salah satunya membahas reformasi hukum perburuhan.