Warta In | Palembang – Untuk yang ke-2 (dua) kalinya Pegiat Demokrasi dan anti korupsi Pembela Suara Rakyat (PSR) sambangi Markas Besar Daerah (Mapolda) Sumsel untukmelakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara langsung. Dengan mengunakan mobil komando dan pengeras suara serta membentangkan spanduk tuntutan, hampir ratusan orang massa aksi dari PSR ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Rabu (09/10/24).

Aan Hanapia atau yang akrab disapa Aan Pirang selaku Ketua DPW PSRP dan merangkap sebagai koordinator aksi saat didampingi Mukri AS diatas mobil komando dalam orasinya menjelaskan bahwa pihaknya sengaja mendatangi kantor Polda Sumsel untuk yang ke-2 kalinya untuk melakukan aksi demo karena ada persoalan atau perkara hukum yang sedang menimpa salah satu rekan keluarga dari organisasi PSR.

Adapun perkara hukum tersebut sedang dialami oleh Afrizal selaku Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya, yang beralamat di
Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Dan ini adalah kasus yang didasari dari perjanjian jual-beli,”elas Aan Pirang.

“Kami hari ini mendatangi Polda Sumsel untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kepada Bapak Kapolda yang baru agar segera membebaskan saudara kami yang bernama Afrizal selaku Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya yang saat ini sedang ditahan. Sebab penahanan ini kami duga tidak melalui proses hukum yang benar,” ujar Aan Pirang.

Selain itu, Iqbal Tawakal yang merupakan salah satu koordinator aksi juga turut menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa kasus ini didasari perjanjian kontrak jual-beli minyak sawit antar Afrizal dengan rekanan. Jadi kalaupun belum ada reaslisasi sesuai perjanjian maka kasus ini murni Perdata dan tidak boleh adanya penahanan terhadap saudara Afrizal selaku Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya.

“Entah mengapa, Ibnu Hajar selaku Direktur Utama PT. Danu Agro Masindo melaporkan Afrizal sebagai Direktur Utama PT. Dang Merdu Berjaya ke Polda Sumsel. Dan dari laporan tersebut terjadilah penangkapan dan penahanan terhadap saudara kami Afrizal di Polda,” kata Iqbal Tawakal.

Bebaskan saudara kami Afrizal dan kami meminta pihak Polda Sumsel yang baru harus segera tangkap Ibnu Hajar karena telah membuat laporan palsu, dan tidak dilenkapi dasar bukti yang jelas untuk menyatakan dasar hukum kepada Afrizal, pekik Iqbal Tawakal dengan lantang.

Maka dari itu, kami Pembela Suara Rakyat Palembang Mendesak dan melakukan tuntutan kepada Kapolda Sumsel Sebagai Berikut:

1.Selamat datang di Bumi Sriwijaya Kota Palembang kepada Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, SIK, MH. Semoga Kapolda Sumsel dapat Memberikan Kontribusi Untuk Kemajuan Keberhasilan Agar dapat Mengembalikan Kepercayaan Publik dan Masyarakat Terhadap institusi Polri Melaksanakan Tugas Pokok Menjaga Keamanan Kehidupan masyarakat, Melindungi, Mengayomi, Melayani dan Berikan Penegakkan Hukum yang Berkeadilan di bumi Sumsel.

2.MEMINTA BAPAK KAPOLDA SUMSEL, IRJEN POL. ANDI RIAN DJAJADI, SIK, MH. SEGERA MENGAMBIL ALIH DAN LANGSUNG MENANGGANI KASUS KUH PERDATA, ADA PERJANJIAN KONTRAK JUAL BELI MINYAK ASAM TINGGI, YANG SUDAH JELAS DI PASAL 10 DAN PASAL 11 KEPERDATAAN

3.MEMINTA KAPOLDA SUMSEL BEBASKAN SEKARANG JUGA MANGGE, PUANG, DAENG KAMI (APRIZAL) DIREKTUR UTAMA PT. DANG MERDU BERJAYA, KARENA MANGGE, PUANG, DAENG KAMI (APRIZAL) TIDAK BERSALAH.

4.MEMINTA KAPOLDA SUMSEL DAN TIM PENYIDIK SEGERA PANGGIL IBNU HAJAR DIREKTUR PT. DANU AGRO MASINDO UNTUK SEGERA VERIFIKASI LAPORAN KE DIREKTUR UTAMA PT. DANG MERDU BERJAYA, TERKAIT KONTRAK JUAL BELI MINYAK SAWIT ASAM TINGGI.

5.MEMINTA KAPOLDA SUMSEL DAN TIM PENYIDIK TANGKAP DAN ADILI IBNU HAJAR DIREKTUR PT. DANU AGRO MASINDO, DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, YAITU MEMBUAT LAPORAN PALSU DAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP DAENG APRIZAL.

6.Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Keadilan Hukum di bumi Sumsel Telah Mati, Tumpul Keatas Runcing Kebawah, Tebang Pilih.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kuasa hukum dari terlapor, Sujaka Rizkiono,SH,.MH, bersama rekan saat diminta pendapatnya usai melakukan audiensi dengan jajaran polda sumsel mengatakan jika kasus Pidana yang dituduhkan kepada klainnya tidak tepat jika itu terkait penggelapan dan penipuan.

“Kasus ini didasari perjanjian kontrak jual-beli minyak sawit asam. Jadi kasus ini Perdata dan kalaupun belum ada reaslisasi sesuai perjanjian ya jatuhnya One Prestasi prosesnya di Pengadilan bukan Kepolisian apa lagi sampai klien kami ditahan. Oleh karena itu tidak tepat kalau Perdata di jadikan Pidana apalagi atas tuduhan penipuan dan penggelapan sampai Klien kami Afrizal di tahan di Polda sekarang ini,” ujarnya.

Massa aksi di terima Kapolda Sumsel, untuk melakukan Audiensi yang di Wakili oleh AKBP Parlindungan Lubis, SH.,MM Advokat Madya Bidkum Polda Sumsel, serta unjuk rasa berjalan damai.

Warta In | Palembang – Dalam rangka HUT TNI ke 79 tahun Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang memberikan
Hadiah spesial bagi prajurit TNI dan keluarga

Satlantas Polrestabes Palembang memberikan layanan dalam pembuatan dan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) bagi Prajurit TNI dan Keluarganya.

Dalam kesempatan tersebut Dandim 0418/Palembang Letkol Kav Ferdiansyah,S.Sos memanfaatkan pembuatan SIM Gratis tersebut disambut langsung Kapolrestabes Palembang KBP Harryo Sugihartono,SIK.,MH beserta jajaran.

Saat di konfirmasi Dandim 0418/Palembang Letkol Kav Ferdiansyah,S.Sos menyampaikan
“Alhamdulilah di momen spesial HUT Ke-79 TNI Tahun 2024 ini, Porestabes Palembang memberikan hadiah khusus buat kita Prajurit TNI beserta keluarganya dengan memberikan layanan gratis perpanjangan dan pembuatan SIM A dan C,” ungkap nya

“ Pembuatan SIM gratis itu di dilaksanakan di Markas Polrestabes, Jakabaring Palembang, sedangkan untuk perpanjangan SIM dilaksanakan di Makodam/Swj,” kata Dandim

Meski mendapat perlakuan istimewa, para Prajurit dan Keluarga TNI dari berbagai Satuan di wilayah Garnizun Palembang ini tetap mengikuti alur yang ditentukan seperti, melakukan registrasi dan identifikasi pemohon SIM layaknya masyarakat umum.

Dia mengatakan, bahwa pemberian SIM gratis di HUT TNI ini sebagai wujud sinergitas antara TNI dan Polri yang selalu solid.

Dandim juga mengucapkan terimakasih
atas apresiasi yang diberikan oleh Polda Sumsel, khususnya Polrestabes Palembang, dan kami berharap kerja sama dan sinergitas TNI dan Polri yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan dalam menjaga dan mengamankan NKRI di wilayah Sumbagsel,” pungkasnya.

Warta In | PALEMBANG – Bertempat di auditorium lantai 7 gedung presisi Mapolda Sumsel pada Selasa (8/10/2024), Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi diwakili Wakapolda Brigjen M Zulkarnain menerima kunjungan tim Wantanas RI.

Kegiatan audiensi yang diikuti stakeholder dan penyelenggara Pilkada di Sumsel tersebut mengusung tema optimalisasi cooling system guna mencegah dan mereduksi konflik sosial dampak Pilkada serentak 2024 dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pihak Wantanas RI bertujuan untuk menggali data dan informasi dari kewilayahan dalam menyelenggarakan pengamatan evaluasi analisa perumusan dalam politik dan strategi nasional serta rencana konfidensinya dalam rangka membina ketahanan nasional yang selanjutnya nanti akan disusun menjadi rekomendasi dan masukkan kepada presiden selaku ketua.

“Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) RI merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan memiliki tugas membantu Presiden dalam rangka menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional, yakni menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara, serta penetapan resiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu serta pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari resiko pembangunan,” terang Koordinator tim Wantanas Irjen Pol Dr Nazirwan Adji Wibowo.

Sementara itu, Wakapolda Sumsel Brigjen M Zulkarnain dalam sambutannya mengatakan menyambut baik kedatangan tim Wantanas RI di Polda Sumsel.

Zulkarnain menyadari untuk mewujudkan Pilkada yang bersih adil dan demokratis pada grlaran Pilkada serentak ditahun 2024 ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengamanannya.

“Dinamika politik pada Pilkada serentak tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan kita rasakan secara bersama betapa kompleks dan sengitnya persaingan antar calon yang berasal dari berbagai latar belakang termasuk untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat,” paparnya.

Hal tersebut menurutnya dapat menimbulkan ketegangan dan polarisasi di masyarakat sehingga berpotensi memicu terjadinya konflik atau gesekan antar pendukung atau paslon.

“Agar Pilkada serentak berjalan lancar dan kondusif, Polda Sumatera Selatan sudah secara masif melaksanakan kegiatan cooling system untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses pilkada berlangsung. cooling system bertujuan mencegah terjadinya ketegangan dan konflik yang dapat mengganggu jalannya pemilu, menciptakan suasana yang aman dan damai serta dapat mencegah dan mereduksi konflik sosial yang mungkin timbul selama Pilkada,” terangnya.

Zulkarnain menyadari kegiatan cooling system perlu didukung semuanpihak dengan kerjasama yang baik antara aparat keamanan tokoh masyarakat dan pada penyelenggara Pilkada.

“Semua harus berperan aktif dalam memastikan situasi tetap kondusif pendekatan persuasif,” tutupnya. (M.Efendi)

Warta In | PALEMBANG – Tim Gabungan Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polres Ogan Ilir berhasil menangkap pelaku penusukan supir truk asal lampung yang terjadi sebulan lalu.

Peristiwa penusukan supir truk asal lampung bernama Dodi Suwanto (40) terjadi di Jalan Sriwijaya Raya Kelurahan Ibul Besar Kecamatan Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel tepatnya di depan Terminal Karya Jaya, pada Senin (23/09/2024).

Korban Dodi Suswanto (46) warga Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dodi ditemukan tewas dengan luka di bagian leher.

Pelaku yang ditangkap yakni Ferdian Pranata (19) dia di tangkap tim gabungan saat berada di persembunyian di kawasan Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, pada Selasa (01/10/2024).

” Satu tersangka sudah kita tangkap di kontrakannya, merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut,”ucap Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Indra Arya Yudha SIK didampingi Plt Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sumsel Kompol Menang,SH Kasubdit Jatanras AKBP Tri Wahyudi SH dan Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP M Ilham SIK saat jumpa pers, Selasa (08/10/2024).

AKBP Indra menjelaskan kasus ini bermula saat korban yang merupakan supir truk berhenti di TKP untuk beristirahat sejenak, sekitar pukul05:30 wib.

Tak lama, pelaku bersama satu rekannya masih DPO dengan mengendarai sepeda motor menghampiri korban untuk meminta uang.

“korban yang tak mau menggubris pelaku dan berupaya kembali ke truk yang membuat pelaku terpancing emosinya dan melakukan penusukan ke pundak dan leher korban, ” Ucap Indra.

Pasca menusuk korban, pelaku langsung melarikan diri ke arah Palembang.
” Kami menemukan barang bukti sebilah pisau yang tertusuk di leher korban,”jelas Indra.

Atas perbuatannya tersangka Ferdian Pranata (19) dijerat dengan pasal berlapis 338 KUHP tentang Pembunuhan dan 351 Ayat 3 Penganiayaan Berat.
” Tersangka ini merupakan residivis 363 bebas 2023,”ucap Indra

Terpisah Ferdian Pranata (19) mengaku nekat melakukan aksi tersebut lantaran tersulut emosi khilaf.

” Saya minta uang 50 ribu ke dia untuk main slot tapi tidak dikasih, jadi saya khilaf tusuk dia,”jelasnya.

Warta In | OKI – Rebu dan Arwa, saat di wawancarai oleh awak media, Rebu mengatakan sudah menghuni rumah ini 20 tahun sedangka Arwa sudah 40 tahun tetapi sampai saat ini selasa 8 Oktober 2024 belum ada bantuan bedah rumah dari pemerintah, Desa Padang Bulan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

Menurut keterangan Rebu dan Arwa dua tahun yang lalu pernah di Poto rumah saya, dan di ambil poto kopy KTP serta kartu keluarga katanya untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, tetapi sampai saat ini belum juga ada, “ungkapnya.

Lanjutnya, setiap tahun di luar desa saya banyak yang mendapatkan bantuan bedah rumah terapi di desa saya satupun belum ada bantuan bedah rumah, padahal di desa saya ini banyak sekali rumah yang tidak layak huni alias reyot, ujarnya.

pemerintah, dalam setiap tahun harus menganggarkan perbaikan atau pembangunan Rumah yang Tidak Layak Huni antara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (D.P.K.P.P).
Rumah tidak layak huni menjadi salah satu keseriusan bagi pemerintah dan menjadi perhatian khusus di Tahun 2024.

mengingat anggaran yang dimiliki Pemerintah terbatas sehingga mesti harus terbagi dengan program-program prioritas lainnya, “Walaupun terbatas anggaranya, namun tetap berkomitmen memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni di Desa.

Rebu dan Arwa berharap kepada pemerintah memberikan bantuan bedah rumah di Desa Padang Bulan

(TIM RED)

Warta In | Pali – Pada kampanye akbar Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati PALI Junaidi Eduar(JEDAR) yang diadakan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang di hadiri Tokoh Nasional, Selasa (08/10/24)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah memberikan sambutan yang penuh semangat dengan menegaskan keseriusan H. Hatta Rajasa, tokoh nasional yang turut hadir.

Kehadiran Hatta Rajasa dianggap sebagai bukti kecintaannya pada PALI, daerah tempat ia dibesarkan.

Dalam kampanye tersebut, Hatta Rajasa mendukung penuh pencalonan adiknya, H. Junaidi Eduar, sebagai Bupati PALI dengan nomor urut tiga.

Sekretaris DPW PAN Sumsel, Joncik Muhammad, juga memberikan sambutan, dirinya menyambut hangat kehadiran Hatta Rajasa.

Joncik menekankan bahwa Junaidi Eduar diyakini mampu membawa perubahan positif bagi PALI, dengan dukungan dari tiga partai, yaitu PAN, PPP, dan Hanura.

Ketiga partai ini optimis bahwa jaringan Junaidi Eduar di pemerintahan pusat akan membantu mewujudkan PALI yang lebih baik dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, Junaidi Eduar dalam sambutannya berkomitmen untuk membangun PALI, terutama Kecamatan Abab dan Desa Pengabuan.

Dirinya berjanji menyediakan air bersih dan gas bagi masyarakat serta memberikan pupuk gratis bagi petani, guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, ia berencana mendirikan Balai Latihan Kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di PALI agar lebih berdaya saing.

Hatta Rajasa dalam sambutannya menyatakan bahwa PALI, sebagai kabupaten pemekaran, membutuhkan pemimpin yang memiliki visi untuk memajukan daerah.

Ia mendukung Junaidi Eduar yang berencana membuat PALI mandiri dalam bidang pangan dan energi, serta mendorong hilirisasi sumber daya alam, seperti karet dan sawit, guna meningkatkan kesejahteraan petani. Hatta Rajasa berharap Junaidi Eduar terpilih dan dapat melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Bupati PALI, Heri Amalindo.

“Terima kasih kepada Bupati PALI Heri Amalindo, yang telah membangun PALI,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Dr. (H.C.) Ir. H. Muhammad Hatta Rajasa adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 13 Mei 2014. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001-2004).

Kampanye tersebut ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk memilih nomor urut tiga, Junaidi Eduar, demi masa depan PALI yang lebih baik.(Santo)

Warta In | Palembang, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Sumsel melaksanakan rapat pembentukan tim sertifikasi dan registrasi pengembang Indonesia (SRP2) provinsi Sumsel yang dilaksanakan oleh Bidang PBL Disperkim Provinsi Sumsel, dan rapat ini sendiri Dipusatkan di ruang rapat Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (8/10/2024).

Turut hadir didalam kegiatan ini Perwakilan Pemprov Sumsel yakni Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan (E.Keu), dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN.Eng, Jabatan Fungsional Madya Disperkim Sumsel Dr H Senen HAR, serta undangan lainnya yang diundang oleh Disperkim Provinsi Sumsel.

Dikatakan Asisten II Bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, M.Sc, di mana green housing itu minimal ada perhitungan ventilasi, perhitungan letak pintu, perhitungan jumlah titik lampu, itu saja sebenarnya. Kalau memang material dindingnya belum bisa kita penuhi tahan api, itu ke depan kita mencoba untuk mengarah ke arah sana. Oleh karena itulah pada hari ini, kita diundang oleh Disperkim Sumsel ini, dan Pansel ini diundang untuk segera membentuk tim SRP 2.

Dimana yang tujuannya ini agar pengembang perumahan dan pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kapasitasnya itu meningkatkan, memang harus ada pelatihan-pelatihan persamaan persepsi.

“Bukan hanya diregistrasi memang harus ada pelatihan untuk bersama persepsi, banyak misalnya karena kita ini mengamati pengembang-pengembang ini juga ada stylenya, di mana stylenya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Kemudian, dimana da rumah-rumah modern, simple, biasanya orang arsitek yang ada julukan yakni ada minimalis, modern, klasik dan sebagainya, di mana rumah-rumah itu ada jenis. Walaupun standar type 36 banyak sekali masih bertebaran rumah-rumah yang tidak good looking, ini juga ada peran kenapa ada Ardian, Zuber disini, bagusnya juga kita buat sayembara rumah sehat, rumah sehat untuk pengembang-pengembang itu.

Rumah sehat yang siap tumbuh, jadi rumah sehat siap tumbuh, kalau di Kementerian PUPR itu ada RITTA namanya, dia memang sudah diprediksi untuk tumbuh. Dan hebatnya lagi, ketika rumah ini kan kita ketika menikah katakanlah umur 25 sampai 30 perkembangan waktu kita punya anak, dan anak membesar dan rumahnya tumbuh.

“Tapi pertumbuhannya harus diatur, karena yang terjadi di Republik ini karena pertumbuhannya tidak teratur, ibarat pohon itu rantingnya kemana-mana tidak tertata, coba lihat di Surabaya, pohon itu ditata, batang lurus di potong-potong, rantingnya baru diatas semua, jadi enak, dan menjadi good looking, begitu juga rumah,” ungkapnya.

Menurut Kepala Disperkim Provinsi Sumsel Ir H Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM., ASEAN.Eng, di tahun 2025 saya sudah menganggarkan, di mana tahun 2025 saya akan bentuk tim dengan asosiasi, saya akan berikan reward terhadap pengembang perumahan di provinsi Sumsel. Ada nanti rewardnya ada mungkin dapat reward dari pemprov apa, dari pengembang apa, jadi perhatian dari provinsi terhadap pengembang yang ada di provinsi Sumsel.

Informasi ini juga begitu hasil akhir selesai, kami mohon disosialisasikan di teman-teman di pemerintah kabupaten/kota lainnya. Jadi nanti kita tidak hanya kota Palembang saja, jadi seluruh di 17 kabupaten/kota itu menyangkut provinsi Sumsel.

“Kenapa kita mengadakan rapat hari ini yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Asisten II Bidang E.Keu dan Pembangunan Setda Provinsi yakni berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019,” katanya.

Di lanjutkannya, di mana untuk isinya sendiri yakni klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kedua yakni pemerintah pusat dibentuk namanya ARSAD EMPAT, jadi pemerintah pusat itu melakukan akreditasi dan sosialisasi pengembang perumahan serta sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan sertifikat besar.

Sedangkan peran pemprov yaitu membentuk tim SRP2 yang akan melakukan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan di tingkat menengah, jadi kan di asosiasi itu kan pasti ada yang besar juga, jadi ada itu kewenangan yang di pemerintah pusat,” ucapnya.

“Di mana pada tahun 2022 Pemprov Sumsel melalui Disperkim Sumsel telah melakukan pendataan Asosiasi Pengembang Perumahan terbangun tingkat kemampuan menengah di provinsi Sumsel,” ucapnya.

Masih dilanjutkannya, di mana selanjutnya melakukan koreksi awal dengan Direktorat Jendral Umum dan Komersil serta Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) pada saat itu mereka belum membentuk ARSAD EMPAT. Sehingga proses sertifikasinya sampai hari ini belum berjalan untuk di tingkat nasional, dan pada tahun 2023 Disperkim Provinsi Sumsel melakukan sosiasilais standar teknis dan peraturan teknis perencanaan perumahan dan permukiman skala menengah serta melakukan implementasi dan mutakhiran data base perumahan ditingkat kemampuan menengah.

Pada tanggal 10 sampai 13 Juni tahun 2024 kemarin Disperkim Provinsi Sumsel juga sudah melakukan studi tiru kepada Disperkim Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dengan perihal pelaksanaan SRP 2 di provinsi tersebut.

“Namun di provinsi Jateng belum dilakukan juga secara maksimal, karena Peraturan Perundangan yang mengatur Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2018 ini belum selesai diperbaharui dan belum menjadi prioritas, mudah-mudahan keuntungan secara eksplisit bagi pengembang perumahan,” imbuhnya.