JAKARTA , REDAKSI.CO— Polda Metro Jaya mengungkap enam perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural, perbuatan cabul, hingga eksploitasi seksual terhadap anak dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) periode 13–19 November 2026.
Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026). Dalam rangkaian penindakan itu, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk korban yang masih berusia anak-anak.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pengungkapan dilakukan bersama Polres jajaran dengan menyasar berbagai modus perekrutan dan eksploitasi terhadap perempuan serta anak.
Salah satu modus yang ditemukan adalah perekrutan calon pekerja migran dengan menawarkan pekerjaan di luar negeri. Namun, proses penempatan diduga dilakukan secara nonprosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam salah satu kasus, penyidik berhasil mencegah keberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia yang diduga hendak diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi.
Selain kasus penempatan PMI, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Metro Jaya juga mengungkap dua perkara dugaan TPPO dengan modus perekrutan anak buah kapal (ABK) di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Dirpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Rumahorbo mengatakan, dalam pengungkapan tersebut polisi mengamankan seorang nakhoda dan seorang penyalur. Polisi juga mengidentifikasi tujuh orang korban.
Para korban disebut direkrut melalui media sosial maupun perantara dengan tawaran pekerjaan sebagai ABK. Dalam penyelidikan, polisi menemukan dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sesuai, pemotongan kasbon, serta indikasi praktik penjeratan utang.
Kedua perkara tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik bersama Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya.
Tak hanya melakukan penindakan, Polda Metro Jaya juga memperkuat langkah pencegahan. Selama periode KRYD, Polda Metro Jaya bersama jajaran melaksanakan 57 kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diikuti 7.319 peserta.
Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang dinilai strategis, mulai dari sekolah, balai pelatihan, terminal, bandara hingga lokasi perekrutan tenaga kerja. Edukasi diberikan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus TPPO dan eksploitasi perempuan serta anak.
Dalam upaya penanganan dan perlindungan korban, Polda Metro Jaya juga menggandeng sejumlah instansi terkait, antara lain BP3MI, UPT P3A, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan keprihatinan dan empati terhadap para korban.
Ia menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional dan objektif dengan mengedepankan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak korban.
Budi juga mengingatkan seluruh pihak, termasuk media, untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menggunakan informasi yang telah terverifikasi dalam pemberitaan.
Menurutnya, privasi, identitas, dan martabat korban harus tetap dijaga, terlebih apabila korban merupakan anak.
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan yang sumber dan legalitasnya tidak jelas. Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja serta mengikuti prosedur resmi sebelum bekerja di dalam maupun luar negeri.
Masyarakat yang mengetahui atau menemukan indikasi TPPO, eksploitasi perempuan dan anak, maupun tindak pidana terkait lainnya dapat segera melaporkannya melalui Call Center Polri 110.
Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Metro Jaya dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus pencegahan TPPO melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya.

