Petahana Diuji, Wajah Baru Menantang: Pilkades Lombok Barat di Tengah Keterbatasan Anggaran
Lombok Barat — Redaksi.co Dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Lombok Barat mulai menunjukkan warna baru. Munculnya sejumlah figur baru yang berpotensi maju sebagai calon kepala desa menjadi tantangan tersendiri bagi para petahana yang selama ini telah mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, kondisi keterbatasan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat juga menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kepala desa ke depan dituntut bukan hanya mampu memenangkan kontestasi politik, tetapi juga mampu mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam situasi fiskal desa yang semakin penuh tantangan.
Fenomena tersebut menjadi perhatian Rohadi Wijaya, S.H., CPLA, Praktisi Hukum dan Pengamat Politik Desa, yang selama ini mengamati perkembangan politik serta dinamika pemerintahan di tingkat desa.
Menurut Rohadi, munculnya wajah-wajah baru dalam Pilkades merupakan bagian dari dinamika demokrasi desa. Namun, bagi kepala desa petahana, kehadiran calon baru seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan yang telah dijalankan.
“Petahana sekarang berada pada posisi yang berbeda dengan calon baru. Kalau calon baru masih menawarkan harapan dan program, petahana sudah memiliki rekam jejak yang dapat dinilai masyarakat. Apa yang sudah dikerjakan selama memimpin akan menjadi ukuran utama apakah kepercayaan itu layak diberikan kembali atau tidak.”
Rohadi Wijaya, S.H., CPLA menilai bahwa keterbatasan anggaran desa justru akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi kepala desa ke depan. Kemampuan seorang kepala desa tidak hanya dilihat dari seberapa banyak pembangunan fisik yang mampu dilakukan, tetapi juga dari kemampuannya menentukan skala prioritas, menjaga pelayanan publik, mengelola pemerintahan secara transparan dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Praktisi Hukum
“Kepala desa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat meskipun anggaran terbatas. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, calon baru juga harus menawarkan lebih dari sekadar slogan perubahan. Mereka harus mampu menjelaskan bagaimana desa akan dikelola apabila memperoleh amanah masyarakat.
Sementara bagi petahana, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah selama masa kepemimpinannya masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan dan pelayanan pemerintahan desa.
“Calon baru akan diuji dengan kemampuan menawarkan perubahan. Petahana akan diuji dengan hasil kerja selama memegang amanah. Di situlah masyarakat mempunyai kesempatan untuk membandingkan keduanya secara objektif,” kata Rohadi.
Ia juga mengingatkan agar kontestasi Pilkades tidak berubah menjadi konflik antarkelompok atau antarkeluarga. Perbedaan pilihan politik di tingkat desa harus ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi.
Pada akhirnya, menurut Rohadi Wijaya, S.H., CPLA, Praktisi Hukum dan Pengamat Politik Desa, masyarakat bukan hanya membutuhkan kepala desa yang mampu memenangkan pemilihan, tetapi membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja setelah pemilihan selesai.
( Lowyer pirang )
“Pilkades bukan hanya tentang siapa yang paling banyak mendapatkan suara. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang setelah terpilih mampu menjaga amanah, memberikan pelayanan, mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan tetap hadir ketika masyarakat membutuhkan.”
Dengan semakin banyaknya figur baru yang mulai muncul, Pilkades Lombok Barat ke depan diperkirakan akan menjadi pertarungan menarik antara rekam jejak petahana dan harapan perubahan yang ditawarkan wajah-wajah baru.
Petahana diuji. Wajah baru menantang. Dan masyarakatlah yang pada akhirnya menentukan siapa yang layak dipercaya memimpin desa.
Jurnalis : Suhaili
Media Nasional Investigasi-Redaksi.co
