Bengkayang, Kalbar – Redaksi.co Warga Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, menyoroti pengelolaan parkir di kawasan Dermaga Teluk Suak yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kamis 31/07/2025.

Selama ini, Dermaga Teluk Suak menjadi titik keberangkatan utama wisatawan menuju destinasi unggulan Pulau Lemukutan. Aktivitas wisata yang tinggi, terutama saat akhir pekan dan libur panjang, membuat kawasan tersebut dipenuhi kendaraan roda dua maupun empat milik para pengunjung.

Namun, masyarakat mengeluhkan bahwa parkir di lokasi tersebut tidak dilengkapi sistem karcis resmi, sehingga tidak jelas berapa besar pendapatan yang diperoleh dan apakah dana tersebut benar-benar disetor ke kas daerah.

“Kami tidak pernah menerima karcis saat menitipkan kendaraan. Tidak ada bukti pembayaran dan tidak jelas siapa pengelolanya. Kami khawatir uang parkir itu tidak masuk ke PAD,” ujar salah seorang warga Karimunting.

Lebih lanjut, masyarakat juga memantau adanya keributan antar petugas parkir yang saling berebut pelanggan, terutama saat dermaga ramai oleh pengunjung.

“Sering terjadi adu mulut sesama petugas parkir yang berebut kendaraan pengunjung. Ini sangat mencoreng citra pariwisata kita. Wisatawan luar bisa merasa tidak nyaman bahkan sebelum naik ke kapal,” tambah warga lainnya.

Atas dasar itu, masyarakat secara terbuka mendesak DPRD Kabupaten Bengkayang dan Inspektorat untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir di Dermaga Teluk Suak. Mereka menuntut:

Adanya transparansi dan laporan resmi tentang kontribusi PAD dari sektor parkir;

Penertiban dan legalisasi pengelola parkir di kawasan dermaga;

Penataan sistem parkir yang tertib, profesional, dan akuntabel.

Masyarakat juga menegaskan bahwa potensi ekonomi di kawasan wisata tidak boleh dikelola secara liar atau tertutup, karena itu akan merugikan daerah dan menurunkan citra pariwisata Bengkayang secara keseluruhan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun pihak terkait lainnya mengenai permintaan audit yang disampaikan masyarakat.||Jurnalis:Hamdani