LSM MAUNG DPC Kota Tangerang Perkuat Pendampingan Hukum Pekerja, Siap Gandeng Serikat Buruh
TANGERANG — LSM MAUNG DPC Kota Tangerang menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi organisasi pada Sabtu (8/8/2026) malam. Rapat yang berlangsung di Sekretariat LSM MAUNG DPC Kota Tangerang tersebut membahas sejumlah program kerja, khususnya penguatan pendampingan hukum bagi masyarakat dan pekerja.
Dalam rapat tersebut, Tim Hukum LSM MAUNG menyoroti masih adanya persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sewenang-wenang terhadap pekerja.
LSM MAUNG berencana membangun komunikasi dan menggandeng serikat buruh atau serikat pekerja untuk bersama-sama mengawal persoalan ketenagakerjaan serta memperjuangkan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua LSM MAUNG DPC Kota Tangerang, M. Soleh, menegaskan bahwa organisasi akan terus menjalankan fungsi sosial kontrol dan berupaya hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan pendampingan.
“LSM MAUNG akan terus melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan pekerja yang membutuhkan bantuan, tentunya dengan tetap mengedepankan aturan hukum dan mekanisme yang berlaku,” ujar M. Soleh dalam rapat.
Selain membahas bidang ketenagakerjaan, rapat juga menyepakati sejumlah agenda organisasi, salah satunya rencana audiensi dengan Dinas Pendidikan. Audiensi tersebut akan menjadi bagian dari program kerja LSM MAUNG untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan koordinasi terkait persoalan pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sekretaris LSM MAUNG DPC Kota Tangerang, Hendra, mengatakan bahwa konsolidasi internal penting dilakukan agar seluruh program organisasi dapat berjalan secara terarah dan memiliki tindak lanjut yang jelas.
“Setiap program kerja harus dikawal bersama. Kami ingin LSM MAUNG hadir bukan hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga memberikan solusi dan pendampingan sesuai kapasitas organisasi,” kata Hendra.
Rapat ditutup dengan komitmen untuk meningkatkan koordinasi antar-pengurus, memperkuat jaringan dengan elemen masyarakat dan serikat pekerja, serta menjalankan fungsi sosial kontrol secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab.
(*/Red)
