LSM KASTA NTB GELAR MUSDA KE-5 DAN RAKERDA KE-10, ZULFAN HADI TERPILIH JADI KETUM BARU
Mataram, 17 Agustus 2025 – Redaksi.co Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 sekaligus Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-10 di Hotel Lombok Plaza, Mataram, bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Minggu (17/8/2025).
Kegiatan dimulai dengan upacara pengibaran bendera merah putih di depan lokasi acara sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ketua panitia Musda dan Rakerda, L. Suhandi, menyampaikan bahwa pelaksanaan apel bendera ini menjadi agenda wajib sebagai implementasi nasionalisme dan penghormatan terhadap hari kemerdekaan
.
Selain itu, KASTA NTB juga menampilkan kesenian tradisional Gendang Beleq, salah satu budaya khas masyarakat Lombok. Hal ini menjadi upaya pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkannya ke tingkat nasional bahkan internasional.
Pergantian Ketua Umum
Pada Musda kali ini, dilakukan pemilihan Ketua Umum DPP LSM KASTA NTB periode 2025–2027. Dari tiga calon yakni Risdiana, SH., MH. (Ketua DPD Lombok Timur), L. Suhandi (Ketua DPD Lombok Tengah), dan Zulfan Hadi (Ketua DPD Lombok Barat), akhirnya terpilih Zulfan Hadi melalui mekanisme voting dengan perolehan 19 suara.
Zulfan Hadi menggantikan L. Arik Rahman Hakim, SH., yang menjabat sejak 2023–2025. Sebelumnya, Zulfan menjabat sebagai Ketua DPD Lombok Barat selama dua periode.
Dalam sambutannya, ketua umum terpilih menyatakan akan mengajak seluruh pengurus KASTA NTB untuk bekerja kolektif dalam menuntaskan agenda lembaga serta menjalankan hasil rekomendasi Rakerda.
Rekomendasi Musda & Rakerda
Musda dan Rakerda ke-10 KASTA NTB menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah, di antaranya:
1. Mendorong Pemprov NTB menuntaskan persoalan lahan eks GTI di Gili Trawangan.
2. Melakukan kajian terhadap rencana pemberian Izin Pertambangan Rakyat melalui koperasi.
3. Menyelesaikan permasalahan hutan Sekaroh di Lombok Timur.
4. Mengawal pengelolaan anggaran DBHCHT agar berpihak pada kepentingan petani tembakau.
5. Mendesak Pemkab Lombok Utara mengevaluasi KPBU dengan PT. TCN terkait pengolahan air laut menjadi air bersih (SWRO).
Dengan semangat kemerdekaan, KASTA NTB menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga kontrol sosial yang kritis, konstruktif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
—
📌 Sumber: Media Nasional Investigasi – Redaksi.co
✍️ Read: Abach Uhel
