OKUT – Redaksi.co, Aktivis dari organisasi Gerakan Masyarakat Peduli untuk Perjuangan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan (DPD Gempur Sumsel) mengungkapkan bahwa pihaknya mendapati temuan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme pada BPBD OKU Timur Tahun Anggaran 2023.
Hendri Zikwan ketua DPD Gempur Sumsel menuturkan hasil investigasi pihaknya terdapat alokasi anggaran BPBD OKU Timur senilai 62 Milyar yang terindikasi bermasalah,” Ujar Hendri saat di memberikan keterangan kepada awak media ini kemarin, Jum’at (14/02/2025).
“Saat ini kami menyoroti dugaan korupsi diduga dilakukan secara berjamaah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Timur Tahun 2023. Dugaan tersebut menjadi temuan Gempur saat tim investigasi turun ke wilayah OKU Timur, tidak tanggung-tanggung tim tersebut mendapati anggaran belanja BPBD OKU Timur tersebut menjadi bahan bacakan bersama. Kami duga dalam kegiatan belanja tersebut terlibat oknum anggota legislatif, sekretariat daerah hingga Bupati,” beber Hendri.
Dalam beberapa kegiatan, anggaran belanja pada BPBD OKU Timur TA 2023 dikerjakan oleh pihak Perusahaan yang diduga merupakan anak kandung Kepala BPBD OKU Timur. Didalam telah ada dokumen yang kami miliki terdapat 5 prusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran 62 milyar yang tanpa melalui prosedur yang benar, dalam salah satunya diduga adalah milik anak kepala BPBD, ” terang Ketua Gempur Sumsel.
Atas indikasi temuan Tindak Pidana Korupsi di atas, Ketua Gempur tersebut menyapaikan bahwa pihaknya akan melakukan aksi massa secara berjenjang, dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan hingga aksi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam beberapa waktu dekat ini, tepatnya hari Rabu 19 Februari 2025 kami akan memulai melakukan rally rally aksi. Rencana aksi Gempur tersebut akan memuat materi unjuk rasa dari penuntutan agar Kejati Sumsel dapat mengungkap kasus Tindak Pidana Korupsi di lingkungan BPBD TA 2023, hingga gugatan agar semua pihak terkait dapat ditangkap dan diadili.
“Kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera memanggil Kepala BPBD, Anggota DPRD, hingga Bupati yang saat ini terpilih” Pungkas Hendri. RedFc
