Redaksi.cp MAJENE : Krisis LPG 3 kilogram di Kabupaten Majene berubah dari sekadar kelangkaan menjadi skandal distribusi yang memantik amarah publik. Di saat masyarakat kecil bergantung penuh pada gas bersubsidi, tabung 3 kg justru menghilang dari pasaran, dan muncul kembali dengan harga yang brutal.
Di lapangan, kondisi ini terasa nyata dan menyakitkan. Nurul, mahasiswi di Majene, harus berburu gas sejak magrib hingga malam hanya untuk bertahan hidup di kos.
“Semua kosong. Saya keliling dari sore. Setelah isya baru dapat di Tunda, Banggae Timur, itu pun Rp35 ribu. Sudah dua minggu tidak ada gas, mau tidak mau harus beli,” ujarnya kesal.
Fenomena ini memperlihatkan wajah kusut distribusi LPG subsidi. Barang yang semestinya menjadi penopang hidup rakyat kecil kini berubah menjadi barang langka yang dipermainkan. Mahasiswa, dengan kondisi ekonomi terbatas, menjadi salah satu kelompok paling terpukul.
Ledakan kritik datang dari kalangan aktivis. Nabir, mahasiswa Majene, menyebut situasi ini bukan lagi kesalahan teknis, melainkan kegagalan sistemik.
“Ini bukan kelalaian, ini kegagalan total! Dinas Perdagangan dan aparat kepolisian gagal mengontrol distribusi. Mereka tidak becus menindak pelanggaran,” tegasnya tanpa kompromi.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dugaan praktik curang di tingkat pangkalan hingga sub pangkalan. Mahasiswa menilai ada pembiaran sistematis terhadap permainan harga yang merampas hak masyarakat.
Pengakuan pemerintah daerah dalam forum pertemuan dengan mahasiswa justru mempertegas krisis ini, kelangkaan nyata terjadi, harga melambung tak terkendali.
Lebih mengejutkan, seorang pemilik kios di Kecamatan Lembang secara terbuka mengakui carut-marut harga dari hulu.
“Harga dari pangkalan tidak jelas. Bisa Rp25 ribu sampai Rp35 ribu. Kami ikut saja. Kalau beli Rp35 ribu, jual Rp45 ribu. Kalau beli Rp25 ribu, jual Rp35 ribu,” ungkapnya blak-blakan.
Situasi ini bukan lagi sekadar soal dapur rumah tangga. Dampaknya merambat luas, biaya hidup melonjak, usaha kecil tercekik, hingga pedagang kaki lima dan warung makan terancam tumbang.
Tekanan kini mengarah ke Pemerintah Kabupaten Majene. Mahasiswa mendesak inspeksi total terhadap rantai distribusi LPG 3 kg serta tindakan tegas terhadap oknum yang bermain di balik krisis ini.
“Kalau dibiarkan, ini perampasan hak rakyat secara terang-terangan,” kunci Nabir.
Jika tak segera ditangani, krisis LPG di Majene berpotensi menjadi bom sosial, meledakkan beban ekonomi masyarakat dan membuka luka ketidakadilan yang semakin dalam. (ZUL)
