Redaksi.co MAMUJU : Darah kader-kader perempuan mendidih! Ruang kerja yang semestinya menjadi tempat mencari penghidupan yang bermartabat kini berubah menjadi “zona merah” bagi kaum perempuan.
Ketua KOPRI Komisariat Wallacea, Sabna Sayanti, mengeluarkan kecaman paling keras dan membakar menyusul terbongkarnya kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang aktivis perempuan saat menjalankan tugas shift malam di Mamuju. Peristiwa biadab ini dinilai sebagai tamparan telak bagi jaminan perlindungan kerja di daerah tersebut.
Dengan nada geram, Sabna menegaskan bahwa insiden ini sama sekali tidak boleh dianggap angin lalu atau diselesaikan di bawah meja demi menjaga citra lembaga tertentu.
“Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan persoalan sepele yang bisa diselesaikan dengan sekadar permintaan maaf atau disembunyikan demi menjaga nama baik institusi! Ini adalah kejahatan serius yang meremukkan martabat dan hak asasi manusia,” seru Sabna dengan penuh penekanan.
Sabna membongkar fakta pahit bahwa perempuan pekerja, terutama mereka yang bertaruh nyawa dan waktu di shift malam, kerap kali menjadi korban kelengahan sistem pengamanan dan mentalitas busuk para pelaku di lingkungan kerja.
Bagi KOPRI Wallacea, dalih apapun tidak bisa membenarkan aksi pelecehan tersebut. Tempat kerja wajib menjadi ruang suci yang menjamin keamanan mutlak, bukan malah menjadi kandang bagi para predator seksual.
- Tolak Damai Bawah Meja: KOPRI dengan tegas menolak segala bentuk kompromi atau penyelesaian damai terselubung yang bertujuan melindungi pelaku dan merugikan korban.
- Alarm Darurat Pemberi Kerja: Kasus ini menjadi alarm keras bahwa institusi manapun yang abai terhadap keselamatan pekerja perempuan adalah bagian dari masalah.
Tak hanya mengecam, KOPRI Komisariat Wallacea melayangkan ultimatum dan tuntutan tanpa kompromi kepada pihak-pihak berwenang:
1. Usut Tuntas Tanpa Intimidasi: Mendesak aparat dan lembaga terkait agar menangani kasus ini secara transparan, berpihak total pada korban, serta membersihkannya dari segala bentuk intervensi atau upaya membungkam kebenaran.
2. Kawal Pemulihan Mental & Hukum: Menuntut kepastian adanya pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban agar tidak mengalami viktimisasi sekunder (double victimization).
3. Hentikan Stigmatisasi: Memperingatkan siapa pun agar tidak coba-coba melontarkan stigma, penghakiman, atau tekanan psikologis yang bisa memperparah luka korban.
“Jangan sampai korban justru mengalami kekerasan untuk kedua kalinya melalui stigma dan ketidakpedulian lingkungan. Korban harus didengarkan, dilindungi, dan mendapatkan keadilan mutlak!” tegas Sabna.
KOPRI Komisariat Wallacea memastikan bahwa perlawanan ini baru dimulai. Mereka menyerukan seluruh elemen masyarakat, gerakan mahasiswa, dan organisasi perempuan untuk merapatkan barisan, membongkar budaya normalisasi pelecehan, dan memastikan tidak ada lagi perempuan yang merasa berjalan sendirian dalam mencari keadilan.
“Diam bukan solusi! Membela korban adalah memastikan setiap perempuan berhak atas rasa aman. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas!” pungkas Sabna Sayanti membara. (ZUL)
