Banyuasin-Redaksi.co Penunjukan Nabila Askolani Putri sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Banyuasin menuai kritik tajam dari netizen dan aktivis di media sosial. Nabila, yang merupakan putri Bupati Banyuasin, dianggap sebagian pihak sebagai bagian dari upaya membangun dinasti politik di daerah tersebut.
Gelombang kritik terutama muncul di akun Instagram Banyuasin Terkini, di mana netizen mempertanyakan transparansi dan kelayakan Nabila dalam memegang jabatan strategis ini. Banyak yang menilai bahwa jabatan Ketua TP PKK seharusnya diberikan kepada istri Bupati atau pejabat lain yang lebih berpengalaman, bukan kepada anak kepala daerah.
Seorang aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, turut angkat bicara mengenai polemik ini. Ia mengacu pada aturan dalam Petunjuk Teknis TP PKK Nomor 5, yang menyebutkan bahwa jika seorang Bupati/Walikota tidak memiliki istri, maka ketua TP PKK dapat ditunjuk dari istri pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah.
“Berdasarkan aturan, Ketua TP PKK biasanya adalah istri kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Jika Bupati tidak memiliki istri, maka seharusnya dipilih istri dari pejabat lain di lingkungan pemerintahan, bukan anak kepala daerah,” ujar Sepriadi Pratama.
Sementara itu, pihak pemerintah Kabupaten Banyuasin belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang berkembang di masyarakat. Banyak yang menantikan klarifikasi lebih lanjut mengenai dasar hukum dan alasan pemilihan Nabila sebagai Ketua TP PKK Banyuasin.
Di tengah polemik ini, sebagian masyarakat juga menilai bahwa penunjukan Nabila perlu dilihat dari aspek kompetensi dan kontribusinya terhadap pemberdayaan perempuan di Banyuasin. Namun, tanpa transparansi yang jelas, kritik soal dugaan nepotisme dan dinasti politik tetap menjadi sorotan utama dalam isu ini.
