Jakarta – Pontianak.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Kabupaten Mempawah terus menyeret perhatian publik.
Setelah pemeriksaan maraton terhadap Gubernur Kalbar Ria Norsan sebagai saksi, kini muncul isu kuat: KPK akan kembali menjadwalkan pemanggilan dirinya.
Publik Gelisah, Spekulasi Menguat Di Kalbar, kabar ini langsung berembus kencang, Aktivis antikorupsi menilai pemanggilan ulang bukan hal biasa.
“Kalau dipanggil lagi, berarti ada hal yang belum terjawab. Biasanya terkait aliran dana atau jejaring kekuasaan,” ujar seorang pegiat hukum di Pontianak.
Lingkar Dalam Dibidik Tak hanya elite politik, penyidik disebut mulai menelusuri lingkar dalam.
Bahkan, muncul pertanyaan: apakah supir pribadi Ria Norsan saat menjabat Bupati Mempawah, hingga CS Bank BUMN di Pontianak Utara juga akan diperiksa?
Jika benar, artinya peta penyidikan sudah masuk ke arah pemetaan aliran dana—bukan sekadar teknis proyek.
KPK Diminta Telusuri APBD 2015–2024 Desakan lain kini muncul: KPK RI harus berani menelusuri aliran APBD Kalbar dari 2015 hingga 2024.
Pasalnya, publik menilai periode panjang ini sarat praktik pengaturan proyek dan alokasi anggaran yang diduga melibatkan “raja-raja kecil” di daerah.
Nama IDI pun ikut disorot. Ia disebut-sebut masih berperan dominan, bahkan dianggap bak “raja kecil” dalam mengendalikan arah kebijakan anggaran daerah.
“Kalau KPK serius, jangan hanya berhenti di proyek jalan. Bongkar juga permainan APBD lintas rezim yang selama ini dikuasai lingkar tertentu,” ujar seorang aktivis mahasiswa di Pontianak.
Pertanyaan Kunci: Saksi atau Terancam Tersangka?
Dua pertanyaan kini membayangi publik: Apakah pemanggilan ulang sekadar formalitas, atau persiapan loncatan status hukum bagi Ria Norsan?
Apakah ini sinyal awal pembongkaran rezim pengelola APBD 2015–2024?
“Kalau benar dipanggil lagi, itu alarm keras. Publik berhak tahu apakah kasus ini benar-benar akan menyentuh pucuk pimpinan daerah,” tegas seorang akademisi hukum Universitas Tanjungpura.
Arah Kasus Kian Panas Sejak April lalu, KPK sudah melakukan penggeledahan di 16 lokasi dan memeriksa saksi lintas kementerian hingga perbankan.
Kini, KPK berada di persimpangan:
menyentuh lingkar elite, atau kembali membuat publik kecewa?
Semua mata kini tertuju ke langkah KPK berikutnya.
Apakah nama besar Ria Norsan tetap bertahan sebagai saksi, atau mulai masuk daftar tersangka?
Dan apakah “raja kecil” di balik APBD 2015–2024 akan ikut membongkar semua yang selama diduga Terstruktur , sistem dan masif.
Tim: Redaksi
