Redaksi.co SULBAR : Gerakan Pemuda Mahasiswa Mamasa (GEPMA) melancarkan ultimatum kepada Komisi I DPRD Sulawesi Barat. Lembaga yang seharusnya jadi garda pengawas itu justru disorot tajam setelah mangkir dari audiensi krusial, sebuah langkah yang dinilai publik sebagai bentuk penghindaran dari isu panas dugaan penyimpangan anggaran.
Audiensi yang dijadwalkan Rabu, 29 April 2026, sejatinya menjadi momen penting untuk membongkar dugaan kejanggalan di tubuh Sekretariat DPRD Sulbar. Sorotan tertuju pada dua pos anggaran jumbo, lebih dari Rp9 miliar untuk pemeliharaan kendaraan dinas, serta pengadaan mobiler, kursi dan meja anggota dewan, untuk tahun anggaran 2025–2026.
Alih-alih tampil memberi penjelasan, Komisi I justru “menghilang”. Lebih mencengangkan, mereka juga dinilai tak mampu menghadirkan Biro Umum Setda Sulbar dan Sekretaris DPRD (Setwan) untuk dimintai klarifikasi. Kondisi ini langsung memantik kecurigaan luas: apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan?
Ketua GEPMA, Mondy, meluapkan kemarahannya tanpa kompromi. Ia menyebut absennya Komisi I sebagai tamparan keras bagi publik dan bukti rapuhnya fungsi pengawasan.
“Ini bukan sekadar mangkir. Ini bentuk penghinaan! Komisi I adalah mitra kerja Biro Umum dan Setwan. Kalau mereka tidak berani atau tidak mampu memanggil, publik berhak curiga, ada apa sebenarnya?” tegas Mondy lantang.
GEPMA menilai sikap bungkam dan menghindar ini justru mempertebal dugaan adanya praktik tak transparan dalam pengelolaan anggaran. Mereka pun memberi sinyal keras: jika DPRD terus bermain diam, gelombang aksi dengan skala lebih besar siap digelar dalam waktu dekat.
Ultimatum sudah ditebar. Tekanan publik terus membesar. Kini sorotan mengarah ke Komisi I, akan angkat bicara atau terus tenggelam dalam sunyi yang semakin mencurigakan? (ZUL)
