JAKARTA, 16 November 2026, Redaksi.Co — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah tersangka lainnya.
Habiburokhman meminta penyidik tidak berhenti pada dugaan tindak pidana penyadapan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menurutnya, perkara tersebut perlu didalami secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar maupun kejahatan yang berkaitan dengan keamanan negara.
Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menekankan pentingnya mengungkap secara utuh dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh penting lainnya.
Menurut dia, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal, perkara itu tidak hanya menyangkut persoalan privasi, tetapi juga dapat berkaitan dengan aspek keamanan negara dan kewibawaan pemerintahan.
Telusuri Pemberi Perintah
Habiburokhman juga meminta Polri tidak hanya berfokus pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik, kata dia, perlu menelusuri seluruh mata rantai perkara, mulai dari pihak yang diduga memberikan perintah, pelaksana di lapangan, hingga pihak yang kemungkinan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.
“Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Semua pihak yang terlibat harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta hukum,” tegasnya.
Selain dugaan penyadapan ilegal, Komisi III turut menyoroti informasi mengenai dugaan aktivitas lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya dugaan surveillance ilegal, pemprofilan secara ilegal, pembunuhan karakter, pengondisian opini melalui media sosial, hingga dugaan penggalangan massa untuk menghambat kebijakan pemerintah.
Habiburokhman meminta seluruh informasi tersebut diverifikasi dan didalami secara profesional berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik.
Minta Pasal Makar Didalami, Dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran untuk mendalami kemungkinan penerapan pasal makar terhadap para tersangka, sekaligus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Menurut Habiburokhman, penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Proses hukum juga harus berlaku sama bagi siapa pun tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang institusi.
“Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Jika berdasarkan bukti seseorang terbukti terlibat tindak pidana, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengusutan kasus tersebut harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara terang. Bukan hanya mengidentifikasi pihak yang diduga menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pengendali maupun pihak yang memberikan perintah.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini menjadi perhatian publik. Komisi III DPR RI menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri agar proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Habiburokhman berharap seluruh fakta hukum dalam perkara tersebut dapat diungkap secara terang dan setiap pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

