Redaksi. Co, Jember – Suasana libur Lebaran di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur, yang biasanya dipenuhi keceriaan wisatawan, kini dihiasi oleh aksi protes warga. Sabtu (5/4/2025), masyarakat setempat memasang sebuah banner besar berukuran 200×70 meter di simpang tiga menuju kawasan tambak, tepat di jalur utama yang kerap dilalui pengunjung.
Spanduk berbahan kain mori itu mencolok dengan tulisan: “Kami masyarakat Payangan menolak dengan adanya penyedotan air laut untuk dialirkan ke tambak udang di Payangan.” Aksi ini menjadi bentuk nyata penolakan warga terhadap aktivitas tambak udang yang dinilai merusak lingkungan dan tidak memberi manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.
Suparto, warga Dusun Watu Ulo, RT 03 RW 40, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, mengungkapkan keresahannya. Menurutnya, penyedotan air laut untuk tambak telah memperparah abrasi serta menyebabkan perubahan kualitas air sumur warga.
“Sekarang air sumur bukan cuma payau, tapi sudah asin seperti air laut. Nggak bisa dipakai mandi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan dua perusahaan tambak udang di kawasan tersebut tidak memberikan kesejahteraan berarti bagi masyarakat. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pun dinilai minim.
“Kalau panen, warga paling cuma dikasih udang setengah kilo. Itu saja,” tambah Suparto yang akrab disapa Parto.
Keluhan serupa disampaikan Hariyadi, warga lainnya. Ia menyoroti buruknya pengelolaan limbah dari tambak yang diduga langsung dibuang ke aliran sungai yang bermuara ke laut tanpa proses pengolahan.
“Limbahnya itu ada kaporit, saponin, sisa pakan, solar, oli. Tapi tidak ada kolam penampungan. Semua langsung mengalir ke muara,” tegas Hariyadi.
Menurutnya, setiap kali tambak melakukan panen, warga sekitar justru menanggung dampaknya. Pencemaran air tanah menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.
Dengan pemasangan spanduk saat momentum libur Lebaran, warga berharap suara mereka lebih terdengar—baik oleh pemerintah, wisatawan, maupun investor. Mereka mendesak agar aktivitas tambak udang di kawasan pesisir Payangan segera dievaluasi secara menyeluruh (*)
