Redaksi.co SULBAR : Kursi panas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Barat, Rahmat Ichwan Bahtiar, kini digoyang tuntutan pemecatan. Lembaga Pengawasan Kebijakan Publik (LPKP) secara resmi “menabuh genderang perang” dengan mendesak pimpinan Partai Gerindra Sulbar untuk segera mencopot Rahmat dari jabatannya.
Desakan ini bukan gertakan sambal. LPKP mencium aroma pelanggaran hukum dan kode etik berat yang diduga dilakukan sang pejabat, hingga berujung pada laporan resmi ke Polda Sulawesi Barat.
Direktur Eksekutif LPKP, Muhaimin Faisal, memberikan pernyataan menohok. Ia menegaskan bahwa membiarkan Rahmat tetap bertahta di posisi strategis adalah langkah “bunuh diri” bagi reputasi partai bentukan Prabowo Subianto tersebut.
“Jika tidak ada tindakan tegas, publik akan percaya bahwa Gerindra abai terhadap integritas. Jangan sampai partai terseret jatuh hanya karena melindungi satu individu,” tegas Muhaimin dengan nada keras.
LPKP menyoroti bahwa jabatan Ketua Fraksi bukan sekadar jabatan administratif, melainkan simbol kekuasaan yang rawan disalahgunakan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian.
LPKP tidak datang dengan tangan kosong. Investigasi mendalam diklaim telah mengamankan sejumlah bukti krusial, mulai dari:
Dokumen Transaksi Keuangan yang mencurigakan.
Rekaman Komunikasi yang mengarah pada dugaan pelanggaran.
Kronologis Lengkap yang telah diserahkan ke meja penyidik.
“Standar etik pejabat publik itu harus setinggi langit, bukan malah menjadi beban masyarakat. Kami punya buktinya, dan sekarang bola panas ada di tangan partai,” lanjut Muhaimin.
3 Tuntutan Mutlak LPKP untuk Gerindra Sulbar:
* Evaluasi Total: Bongkar posisi Rahmat Ichwan Bahtiar dari struktur fraksi.
* Pencopotan Segera: Jangan biarkan jabatan Ketua Fraksi dikotori oleh dugaan kasus hukum.
* Buktikan Nyali: Tunjukkan komitmen partai terhadap anti-korupsi dan integritas, bukan sekadar jargon politik.
Momentum ini dianggap sebagai ujian bagi Partai Gerindra di Sulawesi Barat. Apakah mereka akan berdiri di garda terdepan penegakan hukum, atau justru membiarkan “marwah partai” terkikis demi melindungi kadernya yang bermasalah?
“Ini bukan lagi soal politik, ini soal harga diri rakyat Sulbar. Kita lihat, apakah Gerindra berpihak pada etika, atau pada oknum?” tutup Muhaimin dengan penuh penekanan. (ZUL)
