Redaksi.co JAKARTA : Di tengah derasnya gempuran kampanye negatif dan tekanan regulasi global terhadap kelapa sawit, insan pers dan pelaku industri didesak untuk tidak lagi terjebak pada klaim sepihak maupun sensasi judul. Keduanya perlu duduk bersama membangun komunikasi yang kuat, berimbang, dan berbasis data.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam Workshop Jurnalistik PWI–GAPKI yang digelar pada Rabu (18/11/2026). Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan para jurnalis agar memegang teguh sikap skeptis-kritis dan disiplin verifikasi sebelum menayangkan berita tentang industri sawit.
Menurut Usman, pers seharusnya menjadi ruang publik untuk berdialog secara sehat, bukan sekadar menyalurkan klaim dari satu pihak. Tuduhan miring terhadap sawit, seperti tudingan perusakan lingkungan, wajib diverifikasi secara ketat. Sebaliknya, siaran pers yang hanya berisi pujian sepihak terhadap industri juga tidak boleh ditelan mentah-mentah.
“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown.” Usman Kansong, Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat
Ia menekankan pentingnya keberimbangan dengan meminta konfirmasi kepada pihak yang diberitakan, serta membuka ruang hak jawab dan koreksi jika terjadi kekeliruan. Usman menyoroti bahwa praktik penghapusan berita (takedown) justru kerap disalahgunakan sebagai alat pemerasan.
Tekanan terhadap sawit, lanjut Usman, tidak lepas dari regulasi dan sentimen pasar global seperti kebijakan RED II Uni Eropa, fat tax, serta maraknya label “bebas minyak sawit” yang berkelindan dengan persaingan antarminyak nabati seperti kedelai dan rapeseed.
Usman menyinggung kondisi era post-truth yang membuat persepsi publik mudah terombang-ambing. Mengutip kajian peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Loso Judijanto, ia menyebut media turut berkontribusi memperkuat citra negatif sawit, baik karena mengutip sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tanpa konfirmasi, maupun karena tekanan kecepatan di media daring yang membuat verifikasi sering terabaikan.
Karena itu, Usman meminta redaksi lebih cermat menyusun judul dan framing berita, mengingat banyak pembaca yang hanya berhenti pada judul sebelum memahami isi utuh tulisan.
Untuk membentengi narasi publik dengan fakta, sejumlah isu yang kerap beredar disandingkan dengan data ilmiah:
Kebutuhan air dan bencana: Usman memaparkan bahwa tudingan sawit “rakus air” perlu dilihat proporsional karena tanaman ini menyerap air hujan dan air permukaan, sementara kejadian banjir dan longsor lebih banyak terjadi di luar kawasan kebun sawit. Praktik monokultur pun dinilai lazim dalam sistem pertanian global.
Produktivitas dan kondisi agro-iklim: Peneliti Ahli Madya bidang ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) PT Riset Perkebunan Nusantara, Dr. Nuzul Hijri Darlan, memaparkan bahwa produktivitas sawit mencapai 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun. Angka ini jauh melampaui rapeseed (0,6–0,8 ton), kedelai (0,4–0,6 ton), dan bunga matahari (0,4–0,5 ton). Iklim Indonesia, dengan penyinaran matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 mm/tahun, dan suhu rata-rata 24–32°C—dinilai sangat ideal, serta minyak sawit bebas kolesterol.
“Kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam ketahanan pangan, penyediaan energi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Nuzul.
Dari sudut pandang industri, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Dr. Bandung Sahari, menyoroti peran sawit yang memasok sekitar 35 persen kebutuhan minyak nabati dunia dari lahan yang kurang dari 10 persen total areal tanaman minyak nabati.
Namun, ia mengingatkan adanya tantangan besar ke depan. Jika tingkat produksi bertahan pada level 2025, Indonesia diproyeksikan mengalami defisit sawit hingga 27 juta ton pada 2050. Tanpa perluasan lahan yang agresif, produktivitas minyak sawit mentah (CPO) harus ditingkatkan dari 3,3 ton menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.
Bandung menegaskan bahwa peningkatan produktivitas harus berjalan seiring dengan keberlanjutan. Ia mencatat bahwa 587 dari 1.211 sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) nasional berasal dari anggota GAPKI. Pihaknya pun menyatakan keterbukaan data serta mengajak jurnalis melihat langsung operasional di lapangan.
“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang.” — Dr. Bandung Sahari, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI
Menutup pandangannya, Usman mendorong GAPKI merancang komunikasi terpadu yang mencakup konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
Di sisi lain, industri diminta memberi waktu dan akses bagi jurnalis untuk melakukan verifikasi serta menghormati hak jawab. Jika muncul sengketa pemberitaan yang menyangkut pelanggaran kode etik jurnalistik, penyelesaiannya diarahkan melalui Dewan Pers, bukan jalur pidana kepolisian. Sementara dugaan pelanggaran kode perilaku wartawan, seperti ancaman atau pemerasan, dapat dilaporkan ke organisasi pers seperti Dewan Kehormatan PWI untuk ditindaklanjuti sesuai aturan. (ZUL)

