BUPATI LOBAR DINILAI TAK BIJAK, RENCANA RUMAHKAN HONORER DISEBUT KEJAM DAN TAK MANUSIAWI
Lombok Barat — Redaksi.co
Rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk merumahkan ribuan tenaga honorer dan pegawai non-ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus menuai sorotan tajam. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak hanya tidak bijak, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
Salah satu suara keras datang dari Hasan Masat, Dewan Pendiri Lembaga Studi Advokasi Demokrasi dan Hak Asasi (Lesa Demarkasi). Ia menyebut langkah Bupati Lombok Barat itu sebagai keputusan yang “kejam dan tidak manusiawi”.
> “Jika benar Bupati Lombok Barat akan merumahkan para honorer yang telah bekerja puluhan tahun, maka ini langkah yang sangat keliru. Mereka telah mengabdi dengan setia, dengan upah kecil, bahkan di bawah standar, namun tetap bertahan karena berharap pada masa depan dan kebijakan yang berpihak,” tegas Hasan Masat.
Menurutnya, selama ini para tenaga honorer berperan besar dalam menopang pelayanan publik di Lombok Barat. Mereka menjadi tulang punggung di sekolah, puskesmas, kantor desa, hingga dinas-dinas teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hasan menilai, alasan teknis seperti penyesuaian data base di BKN, atau status PPPK paruh waktu, tidak semestinya dijadikan dalih untuk mengorbankan ribuan pekerja yang sudah lama mengabdi.
> “Ini bukan sekadar soal administrasi atau peraturan. Ini soal kemanusiaan, soal harapan hidup ribuan keluarga. Memutuskan hubungan kerja mereka sama artinya dengan mematahkan semangat dan harapan anak-anak mereka yang menanti nafkah dari penghasilan orang tua yang selama ini bekerja sebagai honorer,” ujarnya dengan nada prihatin.
Hasan juga mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini bisa menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, ia mendorong agar pihak eksekutif dan legislatif di Lombok Barat duduk bersama mencari solusi yang lebih manusiawi, bukan justru memperuncing penderitaan rakyat kecil.
> “Bupati dan DPRD mestinya menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Jangan hanya berlindung di balik aturan. Pendekatan psikologis, sosial, dan kultural bisa menjadi jalan keluar yang lebih elegan dan bermartabat,” tambahnya.
Hasan juga menyinggung bahwa dengan potensi keuangan daerah dan sumber daya yang ada, seharusnya Lombok Barat mampu mencari alternatif kebijakan tanpa harus mengorbankan ribuan pegawai non-ASN.
> “Lombok Barat tidak menjalankan program pendidikan dan kesehatan gratis misalnya, padahal anggaran bisa dioptimalkan untuk mempertahankan para honorer. Banyak cara untuk menyelamatkan mereka jika ada niat baik dan empati dari pimpinan,” pungkasnya.
Pernyataan Hasan Masat ini memperkuat gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, LSM, hingga media yang mendesak agar kebijakan perumahan honorer segera dikaji ulang. Masyarakat berharap pemerintah daerah tidak gegabah mengambil keputusan yang bisa berdampak besar terhadap kehidupan sosial ribuan keluarga di Lombok Barat.
Read : Abach Uhel | Redaksi.co
