Aceh Barat.redaksi.co
Bupati Aceh Barat Tarmizi.SP.MM resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 tingkat kecamatan, acara yang digelar di aula Kantor Camat Pante Ceureumen, kamis 13/3/2025 yang dihadiri oleh para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (SKPD) serta di hadiri unsur pemerintahan daerah.
Bupati Tarmizi pada kesempatan itu menekankan pentingnya Kemandirian Ekonomi untuk mencapai kemajuan daerah,Ia mendorong masyarakat melakukan Investasi secara mandiri guna mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat.
“Strategi kita harus mandiri,selama ini kita terus bergantung pada pemerintah pusat,jika tiba tiba bantuan di hentikan,makasih pembangunan di daerah akan terganggu, ujarnya.
Lebih lanjut Bupati Tarmizi juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD )dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ) ,saat ini Aceh Barat memiliki dua BUMD yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Meulaboh,dan Perusahaan Daerah Pakat Beusare yang diharapkan bisa menjadi pilar utama bisnis daerah.
Selanjutnya,Ia juga mengajak pemerintah desa untuk mengelolah Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi secara optimal agar kebutuhan desa terpenuhi dari usaha sendiri.
” Di tingkat desa kita punya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan ada koperasi, upayakan agar usaha desa bisa berjalan,sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat tanpa harus bergantung pada bantuan luar” kata dia.
Tarmizi juga menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan bekerja sama dengan kejaksaan negeri (Kajari) dan juga kepolisian resor (Polres) dalam memberikan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa yang menghadapi masalah hukum,Namun ia menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum jika ada pelanggan yang tidak sesuai aturan.
” Jika ada persoalan hukum,akan di dampingi, tapi kalau terbukti menyalahi aturan,saya tidak akan membantu” tegasnya.
Pada hari yang sama Bupati Tarmizi juga membuka Musrenbang RKPD tingkat kecamatan di Kaway XVI,Ia juga menjelaskan,tantangan besar yang dihadapi Aceh Barat saat ini menurut ia adalah maraknya penyalahgunaan Narkoba,pinjaman online (Pinjol) serta perjudian,karena itu ia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mencegah peredaran Narkoba dan praktik rentenir yang merugikan masyarakat.
Bagian ini tidak ada ampun, harus clear, Narkoba,judi,dan pinjol ilegal harus di berantas demi keamanan dan kesejahteraan rakyat ” pungkasnya.
Disisi lain Pemkab kedepan berencana menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah desa, terkait sinkronisasi visi dan misi antara Presiden, Bupati,dan Aparatur desa,ini bertujuan untuk memastikan setiap desa melaporkan progres pembangunan secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan daerah.
“Mari kita lakukan Perubahan sesuai harapan masyarakat,semua desa harus bergerak bersama untuk mewujudkan kemajuan yang sejalan dengan Visi daerah dan pusat “pungkasnya.
