Redaksi.co MAMUJU : Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) menuai sorotan dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju.
Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Pemerintah Daerah bersama Pertamina dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola serta distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Ketua Bidang Politik dan Jaringan DPC GMNI Mamuju, Akwil, menilai kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, BBM merupakan kebutuhan penting yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
“Pemerintah daerah harus hadir dan jangan membiarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Jika memang ada kendala distribusi, kuota, maupun persoalan lainnya, harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari tata kelola distribusi BBM yang tidak transparan,” tegas Akwil.
GMNI Mamuju juga meminta pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi diperketat. Dugaan praktik pelangsiran secara ilegal dan berulang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pengawas.
Menurut Akwil, distribusi BBM bersubsidi harus benar-benar dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan bisnis.
Lebih jauh, GMNI Mamuju menyoroti dugaan adanya oknum pelangsir yang memasok BBM untuk kegiatan usaha ilegal, termasuk aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki legalitas.
“Kalau benar ada BBM yang disalurkan secara ilegal kepada perusahaan atau aktivitas pertambangan ilegal, ini harus ditindak. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak tertentu yang justru dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar untuk kepentingan bisnis ilegal,” ujarnya.
GMNI Mamuju mendorong Pemerintah Daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas membangun sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan, mulai dari proses distribusi di SPBU hingga penggunaan BBM di lapangan.
Selain itu, GMNI meminta adanya penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai penyebab kelangkaan BBM di Sulawesi Barat, langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta mekanisme pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Akwil menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan BBM secara administratif atau berdasarkan data di atas kertas. Yang paling penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat benar-benar dapat memperoleh BBM dengan mudah dan wajar.
“Pemerintah tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia di atas kertas. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat. Jangan sampai masyarakat antre berjam-jam, sementara BBM justru mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” tutup Akwil. (ZUL)
