Redaksi.co SULBAR : Fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang kedapatan melakukan siaran langsung di platform TikTok saat jam kerja menuai sorotan tajam.
Aktivis muda Sulawesi Barat, Zul Bakri, menilai tindakan tersebut sebagai cerminan lemahnya disiplin dan rendahnya profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.
“Ini bukan sekadar persoalan etika, tapi juga menyangkut integritas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan maksimal, justru ada oknum yang sibuk melakukan live TikTok di dalam kantor. Ini sangat disayangkan,” tegasnya.
Menurutnya, ASN dan PPPK seharusnya memanfaatkan waktu kerja secara optimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.
Lebih jauh, Zul Bakri mengingatkan bahwa perilaku tersebut berpotensi merusak citra birokrasi di Sulawesi Barat yang saat ini tengah berupaya membangun kepercayaan publik. Ia menilai, di tengah berbagai persoalan daerah, mulai dari pelayanan publik yang belum optimal, kesejahteraan tenaga honorer, hingga aduan masyarakat yang belum terselesaikan, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kondisi nyata di lapangan.
Ia pun mendesak Gubernur Sulawesi Barat beserta jajaran terkait untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar disiplin kerja.
“Kami meminta adanya evaluasi serius serta penegakan aturan yang tegas. Jika perlu, berikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku agar ada efek jera dan menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN lainnya,” lanjutnya.
Selain itu, ia mendorong penguatan pengawasan internal di setiap instansi pemerintahan guna mencegah kejadian serupa terulang. Pembangunan budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas birokrasi.
“ASN dan PPPK adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Jika perilakunya tidak mencerminkan profesionalitas, maka kepercayaan publik akan terus menurun. Ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak,” tutupnya.
Rilisan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah di Sulawesi Barat untuk senantiasa menjaga etika, disiplin, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. (ZUL)
